DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penganggaran dan Pengeluaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa menindaklanjuti Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah perlu mengatur penyediaan anggaran untuk kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI Dan BUPATI PULAU MOROTAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai.
6.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pulau Morotai.
7.Biaya operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya rumah tangga, biaya pengadaan dan atau pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan kesejahteraan.
8.Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
(2)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
(2)Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(3)Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap Negara.

Pasal 5

(1)Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing- masing sebuah rumah jabatan dan perlengkapan, sebuah kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaannya.
(2)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya serta kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi dan penambahannya. 5

Pasal 6

Untuk pelaksanaan tugasnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional sebagai berikut :

a.biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b.biaya pembelian inventaris rumah jabatan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c.biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
d.biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e.biaya pemeliharaan kesehatan yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya;
f.biaya perjalanan dinas yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
g.biaya pakaian dinas yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
h.biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub Kordinatif, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 6

Pasal 7

(1)Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sesuai dengan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3% ;
2. b.di atas Rp. 5 milyar s/d. Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2% ;
3. c.di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50% ;
4. d.di atas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 % ;
5. e.di atas Rp. 50 milyar s/d. Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0, 40 % ;
6. f.di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0, 15% .
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya penunjang operasioanal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENGELUARAN

Pasal 8

Penganggaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 ditetapkan dalam APBD.

Pasal 9

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan kepada APBD. 7

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal BUPATI PULAU MOROTAI, BENNY LAOS Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, MUHAMMAD M. KHARIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINSI MALUKU UTARA : 2/2018 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI I. UMUM Sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dilaksanakan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Negara perlu diberikan gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui APBD. Pengaturan biaya operasional Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar hal tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9 II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000