DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Perusahaan Perseoran Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Maksud dan Tujuan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kedudukan dan Bidang Usaha, Pembentukan Anak Perusahaan dan Divisi, Kerja Sama, Modal dan Saham, RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, Kepegawaian, Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan dan Pembagian Laba Bersih, Penggabungan, Peleburan dan Penbgambilalihan, Pembubaran dan Likuidasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pulau Tallabu, perlu membentuk Perusahaan Perseroan Daerah sebagai wadah. usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada bisnis dan pelayanan publik dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan intemasional;
b.bahwa Perusahaan Perseroan Daerah yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan keija, . serta sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanatnam Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 T^un 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Keijasama Antar Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU dan BUPATI PULAU TALIABU

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. TALIABU JAYA MANDIRI; Lambang/Logo perseroan akan dituangkan dalam Akta Pendirian;
(3)Nama perseroan sebag^ana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta pendirian.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud didirikannya Perusahaan Perseroan Daerah adalah :
1. a.Mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
2. b.Memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi Daerah;
3. c.Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
4. d.Meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah; dan
5. e.Turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara profesional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah;
6. f.Keijasama nasional, regional dan intemasional, menstabilkan harga, menampung dan menyalurkan produk daerah serta menarik investor untuk berinvestasi.
(2)Tujuan didirikannya Perusahaan Perseroan Terbatas adalah :
1. a.Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. b.Meningkatkan pendapatan Daerah; dan
3. c.Meningkatkan pelayanan publik.

BAB IV

:anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

Pasal 4

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tan^a Perusahaan Perseroan Daerah disahkan oleh Notaris dan diketahui oleh Bupati.

BAB V

KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten serta dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam dan/atau luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

^1) Maksud didirikannya Perusahaan Perseroan Daerah adalah :

a.Perusahaan Ekstraktif;
b.Perusahaan Agraris;
c.Perusahaan Industri;
d.Perusahaan Perdagangan; dan
e.Perusahaan Jasa.

(2)Penempatan Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Persetujuan Bupati atas Pertimbangan Komisaris.

BAB VI

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI

Pasal 7

(1)Perusahaan Perseroan Daerah dapat membentuk Perseroan Anak Perusahaan (Subsidary Company) dan Divisi-Divisi dalam menjalaiikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
(2)Bidang usaha sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan porto folio dan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
(1)Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan dapat membentuk keijasama dengan Pihak Lain baik secara nasional, regional dan intemasional;
(2)Keijasama dengan Pihak Lain di luar negeri dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams melalui persetujuan DPRD.

BAB VIII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)Modal Das^ Pemsahaan Perseroan Daerah sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
(2)Dari modal dasar dalam ayat (1), dUakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa kekayaan Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan saham miKk Pemerintah Daerah pada Pemsahaan Perseroan Daerah;
(3)Penyetoran: atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai pemndang-undangan;
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat
(4)mempakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
(5)Penambahan modal melalui penjualan saham Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan DPRD; ^6) Ketentuan Iain-lain mengenai pembahan modal dasar Pemsahaan Perseroan " Daerah ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Pemndang-undangan;
(7)Penambahan modal perseroan dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(8)Untuk membentuk Perseroan Anak Perusahaan [Suhsidary Company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan; penyertaan modal tambahan pada -Perseroan Anak Perusahaan tersebut. 4

Pasal 10

1) Modal Perusahaan Perseroan Daerah terbagi atas saham-saham; ) Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari selumh saham.

Pasal 11

(1)Saham yang dikeluarkan oleh Pemsahaan Perseroan Daerah adalah saham atas nama. (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS;
(2)Pembahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan pemndang- undangan, dan mendapat persetujuan DPRD.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…