Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu adalah lembaga negara di tingkat daerah yang mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadirannya signifikan dalam memastikan tata kelola yang baik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan di sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu merupakan lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Pemda Taliabu bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta merumuskan kebijakan daerah yang relevan.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, Pemda Taliabu berwenang menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lain yang mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti tata ruang, perizinan, dan pengelolaan sumber daya alam. Aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan usaha, sedangkan aspek program mencakup perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.
Beberapa intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu meliputi pengesahan RTRW 2026-2046 sebagai panduan pembangunan, serta peningkatan pelayanan perizinan nelayan secara gratis dan mudah. Pemda Taliabu juga fokus pada pengembangan data pendidikan berbasis digital bersama Pusdatin Kemendikdasmen dan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mewujudkan daerah ramah anak. Audit dana desa dan dana BOS juga dilakukan secara serentak untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berkontribusi dalam isu nasional melalui implementasi kebijakan yang selaras dengan program pemerintah pusat. Upaya pengesahan RTRW 2026-2046 merupakan bagian dari penataan ruang nasional, sementara pendampingan perizinan nelayan mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan ketahanan pangan. Peningkatan kualitas pendidikan melalui data digital juga sejalan dengan agenda nasional pemerataan akses dan mutu pendidikan, serta pembentukan UPTD PPA menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung program perlindungan anak dan perempuan secara nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu untuk berbagai keperluan, seperti mengurus perizinan usaha, izin mendirikan bangunan, dan izin penangkapan ikan. Pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan kematian juga menjadi ranah Pemda. Selain itu, warga dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, serta menyampaikan pengaduan dan aspirasi terkait kebijakan dan pelayanan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu memegang peranan vital dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Dengan mandat yang luas, ruang lingkup yang mencakup regulasi, pelayanan, dan program, serta berbagai inisiatif strategis, Pemda Taliabu berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Keberadaan website resmi dan berbagai layanan yang disediakan menunjukkan komitmen Pemda Taliabu dalam memberikan pelayanan prima kepada warganya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 10 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Perusahaan Perseoran Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Maksud dan Tujuan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kedudukan dan Bidang Usaha, Pembentukan Anak Perusahaan dan Divisi, Kerja Sama, Modal dan Saham, RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, Kepegawaian, Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan dan Pembagian Laba Bersih, Penggabungan, Peleburan dan Penbgambilalihan, Pembubaran dan Likuidasi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 7 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Obyek dan Sobyek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Kedaluwarsa Penagihan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Hiburan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang, Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penetapan dan Tata Cara Pemungutan, Surat Tagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 6 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Restoran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penetapan, Tata Cara Pemungutan, Surat Tagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 1 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penetapan, Surat Tagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 2 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek, dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Saat Pajak Terutang, Ketentuan Bagi Pejabat, Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penelitian, Penagihan, Pengurangan, Keberatan, Banding dan Gugatan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan, Kedaluwarsa, Ketentuan Khusus, Ketentuan Pidana, Penyidikan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 9 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendirian, Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan dan Lapangan Usaha, Modal, Direksi dan Dewan Pengawas, Tarif Air, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Tahun Buku, Anggaran PDAM, Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pemberian Jasa Produksi, Kepegawaian, Dana Pensiun, Asosiasi, Pengawasan, Pembubaran, Ketentuan Peralihan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Hotel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek, dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penetapan dan Tata Cara Pemungutan, Surat Tagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.