DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek, dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, Penetapan dan Tata Cara Pemungutan, Surat Tagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurungan Ketetapan, dan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluarsa, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);
7.Undang-Undang Nomor 23 • Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan-Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69'tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian ^dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 5161); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU Dan BUPATI PULAU TALIABU

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PAJAK REKLAME ^ BAB I KETENTUAN UMUM, •

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pulau Taliabu;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai unsur peyelengara Pemerintah Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
4.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
5.Kas daerah adalah kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu;
6.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah" dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi masa, organisasi sosial politikatau organisasi.yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainya; .
8.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat;
9.Pajak reklame adalah Pajak atas penyelengaraan reklame;
10.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum;
11.Kawasan atau Zona adalah Batasan-batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
12.Sarana Reklame adalah Tempat/pemasangan satu atau lebih reklame;
13.Nilai Sewa Reklame adalah seluruh biaya yang dikelurkan oleh pemilik dan atau penyelengara reklame dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi pemasangan/nilai stategis, waktu/jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame;
14.Nilai Stategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemesangan reklame, berdasarkan kriteria kepadatan dan pemanfaatan tata ruahg kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
15.Kelas jalan adalah pembagian jalan sesuai kriteria tertentu yang berdasarkan nilai strategis yang menimbulkan manfaat jalan tersebut untuk pemasangan media reklame;
16.Rekomendasi ijin lokasi pemasangan titik Reklame adalah Rekomendasi surat izin atas penyelenggaraan lokasi titik reklame yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pulau Taliabu;
17.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat di kenakan pajak.
18.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, Meliputi Pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai Hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
19.Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
20.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun k^ender; 21.Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perudang-undangan perpajak Daerah;
22.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penaglhan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
23.Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala Daerah;
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sflma besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
26.Surat Ketetapan Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
27.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
28.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan daerah kurang bayar, surat ketetapan daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Daerah Lebih bayar, Surat Taguhan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
29.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan pajak i daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak;
30.Pemutusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
31.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi Harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan bempa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut;
32.Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
33.Penyidikan tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang perpajakan Daerah yang teijadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraein Reklame.

Pasal 3

(1)Ojek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame;
(2)Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Reklame Papan/Billboard Klasifikasi
  1. 1.Reklame BaHho : a . Permanen;- b , insidentil;
  2. 2.Reklame shop sign
2. b.Reklame Papan/Billboard Klasifikasi "B"
  1. 1.reklame seng board;
  2. 2.reklame Tinplate;.-
3. c.Reklame cahaya/neon since/neon boks Klasifikasi "A" dan kalsifikasi "B"
4. d.Reklame videotron/megatron dan sejenisnya;
5. e.Reklanie beijalan pada kendaraan (rtiobil, motor dan sejeninya);
6. f.Reklame Kain :
  1. 1.reklame spanduk;
  2. 2.reklame umbul-umbul;
  3. 3.reklame vertikal banner;
  4. 4.reklame sun creen, layar toko;
  5. 5.reklame flahg chang;
  6. 6.tenda.
7. g.Reklame Melekat:
  1. 1.poster;
  2. 2.stiker, dan sejenisnya.
8. h.Reklaime selebaran :
  1. 1.leaflel;
  2. 2.pamflet.
9. i.Reklame Apung;
10. j.Reklame Film/slide; k, Reklame Peragaan;
  1. 1.Reklame Baliho Insidentil.
(3)Tidak Termasuk sebagai objek pajak adalah :
1. a.Penyelenggaraan Reklame lewat Internet, Televisi, Radio, warta Harian, warta bulanan dan sejenisnya;
2. b.Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari jenis produk sejenis lainnya;
3. c.Nama pengenal usaha atau profesi yang di pasang yang melekat pada bangunan tempet usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah; dan;
5. e.Reklame bersifat sosial dan tidak bertujuan komersil,

Pasal 4

(1)Subjek: Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame;
(2)Wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langgsung oleh orang pribadi atau Badan,, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut;
(4)Dalam hal reklame diselenggarakan melelui pihak ketiga, Wajib Pajak, wajib pajak adalah Pihak ketiga terseblit. BAB DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan pajak adalah Nilai sewa Reklame;
(2)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nHai kontrak reklame; \
(3)Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame;
(4)Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksut pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung denganrumusan sebagaiberikut: NSR = (Nilai Dasar Reklame X indeks Bahan X Luas Media Reklame X Jangka WaktuPenyelenggaraan) + Nilai Strategis- Keterangan :
1. a.Nilai Sewa Reklame dinyatakan dalam satuan mpiah;
2. b.Nilai Dasar Reklame Berdasarkan Jenis Reklame dan dinyatakan dalam satu^ Rupiah per meter persegi per hari, per minggu, per bulan, per Tahuh;
3. c.Indeks bahan setiasp jenis reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang diperlukan untuk menyelenggarakan reklame;
4. d.Nilai strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan reklame dan dinyatakan dal^ satuan rupiah.
(6)Hasil perhitungan Nilai sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam satuan tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak Ditetapkan 25% ( Dua Puluh Lima Persenj

Pasal 7

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan Cara mengalikan tarif Mbagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Yang Terutang dipunggut diwilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

(1)Pajak dikenakan untuk masa pajak (3) tiga bulan kalender kecuaU ditetapkan lain oleh Bupati;
(2)Saat Pajak terutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame dan/atau pada saat ditetapkannya surat ketetapan pajak oleh Bupati dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain dipersamakan.
(1)Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD lain yang dipersamakan;
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bempa nota perhitungan dan SPDOP;
(3)Bentuk, Isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…