DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendirian, Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan dan Lapangan Usaha, Modal, Direksi dan Dewan Pengawas, Tarif Air, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Tahun Buku, Anggaran PDAM, Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pemberian Jasa Produksi, Kepegawaian, Dana Pensiun, Asosiasi, Pengawasan, Pembubaran, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan Pemsahaan Daerah Air Minum dalam Daerah Kabupaten Pulau Taliabu seca^a Kelembagaan diawali dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pekeijaan Umum Republik Indonesia Nomor : 109/KPTS/CK/XI/1980 tentang Pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Maluku Utara, kemudian pengelolaan sarana dan prasarana yang telah beroperasi dan siap dikembangkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 03 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara;
b.bahwa seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di • Propinsi Maluku Utara, maka pengelolaan PDAM dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (eks Kabupaten Maluku Utara);
c.bahwa berdasarkan surat arahan Menteri Dalam Negeri Nomor : 028/1271/SJ perihal Penyerahan Barang, Utang dan Piutang, yang kemudian ditindak lanjuti dengan serah terima Perusahaan Daerah Air Minum dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 690/12/2007 dan 690/01/2007, tanggal 15 Januari 2007, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 8 Tahun • 2008 tentang Pemsaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sula;
d.bahwa berdasarkan serah terima Perusahaan Daerah Air Minum dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 595/632KS/XII/2014, tanggal 20 Desember 2014, maka dalam rangka pengelolaan PDAM agar lebih efektif dan efisien perlu ditetapkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Taliabu;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada humf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pulau Taliabu. Mengingat; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Noiiior 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5399);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarain Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU dan BUPATI PULAU TALIABU

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULAU TALIABU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1.Daerah adalah Kabupaten Pulau TaUabu;
2.Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Taliabu;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Taliabu dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
5.Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
8.PDAM adalah Perusahaan Daer^ Air Minum Kabupaten Pulau Taliabu;
9.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Taliabu;
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Taliabu; ^1. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Daerah Kabupaten Pulau Taliabu secara Kelembagaan diawali dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pekeijaan Umum Republik Indonesia Nomor : 109/KPTS/CK/XI/1980 tentang Pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Maluku Utara kemudian Pemerintah Daerah Kabtipaten Maluku Utara menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 03 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara;
(2)Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentuk^ Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, maka Pengelolaan PDAM dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Hahnahera Barat (eks Kabupaten Maluku Utara);
(3)Berdasarkan surat arahan Menteri Dalam Negeri Nomor 028/1271/SJ perihal Penyerahan Barang, Utang dan Piutang, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Serah Terima Perusahaan Daerah Air Minum dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 690/12/2007 dan 690/01/2007 tanggal 15 Januari 2007;
(4)Berdasark^ serah terima Perusahaan Daerah Air Minum dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 595/632KS/XII/2014, tanggal 20 Desember 2014.

Pasal 3

(1)Perusahaan Daerah Air Minum adalah badan hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Bupati ini;
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini, maka terhadap PDAM berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

(1)Perusahaan ini bemama Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat ^ PDAM Kabupaten Pulau Taliabu; "2) PDAM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didukung dengan Organisasi dan Kepegawaian;
(3)Organisasi PDAM sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini, terdiri dari;
1. a.Kepala Daerah selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas;
3. c.Direksi.
(4)PDAM berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pulau Taliabu;
(5)PDAM dapat membuka kantor cabang / unit pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan.:

Pasal 5

Tujuan PDAM adalah :

(1)Melaksanakan Pelayanan Umum kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum;
(2)Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pengembangan Daerah.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha/pelayanan umum dibidang air minum yang memenuhi syafat-syarat kesehatan.

Pasal 7

Dalam rangka mengembangkan lapangan usahanya, PDAM dapat melakukan hubungan keijasama dengan pihak lain yang menguntungkan, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

(1)Modal Dasar PDAM terdiri atas Aktiva dan Pasiva dari Neraca PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Bobong yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sesuai Berita Acara Serah Terima PDAM Nomor : 595/632/KS/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014;
(2)Modal dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, berbentuk Aktiva Lancar, Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya yang berbentuk Aset bergerak maupun tidak bergerak termasuk Pegawai PDAM yang sedang digunakan maupun dalam pengelolaan yang seluruhnya pada saat pendirian Perusahaan Daerah ini masih berada dibawah penguasaan, tanggung jawab dan pengawasan PDAM Kabupaten Kepulauan Sula untuk selanjutnya akan menjadi milik PDAM Kabupaten Pulau Taliabu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(3)Penambahan modal perusahaan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)PDAM dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas;
(2)Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
(3)Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
(4)Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB V

DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

(1)Galon Direksi memenuhi persyaratan:
1. a.Mempunyai pendidikan minimal Saijana Strata 1 (S-1);
2. b.Mempunyai pengalaman keija 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman keija minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
3. c.Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
4. d.Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
5. e.Bersedia bekeija penuh waktu;
6. f.Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar, dan;
7. g.Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
(2)Pengangkatan Direksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…