DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, penanganan resiko, penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATIPURBALINGGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPERLINDUNGANANAK TENTANG NOMOR 1 TAHUN 2020 PERATURANDAERAHKABUPATENPURBALINGGA BUPATI PURBALINGGA PROVINS! JAWA TENGAH
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembarant Negara Republik Indonesia Nomor 5332); ~ BUPATIPURBALINGGA dan DEWAN PERWAJ{ILAN RA.KYAT DAERAH KABUPATENPURBALINGGA Dengan Persetujuan Bersama
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 34); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanju tnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
8.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak dalam situasi rentan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
10.Penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya.
11.Partisipasi Anak adalah ketertiban anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehinggaanak dapat menikmati hasil a tau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan

12.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pernbatasan, pernbedaan, pengucilan dan seluruh bentuk pernbatasan, pernbedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonorni.
13.Anak yang berhadapan dengan hukurn adalah anak yang berkonflik dengan hukurn, anak yang rnenjadi tindak pidana, dan anak yang rnenjadi saksi tindak pidana.
14.Anak Korban Kekerasan adalah anak yang rnendapat perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonorni, sosial, seksual, psikologis, dan kerugian lain yang siakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancarnan kekerasan dalarn lingkup rurnah tangga, rnasyarakat dan lernbaga-lernbaga yang rnemberikan pelayanan kepada anak dalarn hal ini terrnasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya.
15.Anak pelaku tindak kekerasan atau anak yang berkonflik dengan hukurn, adalah anak yang telah berurnur 12 (dua belas) tahun, tetapi belurn berurnur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
16.Anak sebagai saksi tindak pidana, adalah anak yang berurnur 18 (delapan belas) tahun yang dapat rnemberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialarninya sendiri.
17.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tan pa persetujuan korban yang rneliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pernerasan, pernanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara rnelawan hukurn rnernindahkan atau rnentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau rnernanfaatkan tenaga atau kernarnpuan seseorang oleh pihak lain untuk rnendapatkan keuntungan baik materil maupun inmateril.
18.Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat rnenyebabkan darnpak buruk atau yang rnenyebabkan anak dalarn kondisi tidak sejahtera, tidak menghorrnati martabat, dan terancarn keselarnatannya, terrnasuk didalarnnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
19.Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalarn menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, social, dan perlindungan dari kernungkinan bahaya.
20.Pencegahan adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kema:znpuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara arnan, terrnasuk di dalarnnya segala aktivitas yang ditujukan untuk rnelakukan perubahan sikapp dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, karnpanye kesadaran, penguatan keterarnpilan orang tua, prornosi, bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang darnpak buruk kekerasan terhadap anak.
21.Pengurangan resiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada rnasyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak. i
22.Penanganan korban adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah.
23.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan, penelantaran, perlakuan salah yang dilaksanakan secara bersama sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi, sosial, dan bantuan hukum bagi anak korban kejerasan.
24.Lembaga Penyelenggara kesejahteraan sosial anak adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
25.Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
26.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
27.Reintegrasi sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
28.Rumah aman (sheltery adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai denngan standar operasional yang ditentukan.
29.Penyelenggaraan data anak adalah suatu upaya pengelolaan data perlindungan anak meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur termasuk anak dalam situasi rentan dan korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.
30.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
31.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah
33.Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas clan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelan taran.
34.Sistem perlindungan anak adalah satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan 1

a.mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
b.melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGANANAK.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan:

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan asas:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
d.penghargaan terhadap pendapat anak;
e.keterbukaan;
f.keterpaduan;
g.pemberdayaan.
1. 35.Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
2. 36.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. 37.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
4. 38.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ a tau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan kesamaan hak.
5. 39.Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan, yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
6. 40.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
7. 41.Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat keluarga, dusun, desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
8. 42.Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

(2)Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk:
1. a.merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
2. b.meningkatkan kapasitas orang tua, mayarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi dalam melakukan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak;
3. c.membentuk dan/ atau menguatkan lembaga penyelenggara pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, ekploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
(1)KewajibanPemerintah Daerah meliputi:
1. a.menyediakan data dan informasi anak;
2. b.mencegah dan mengurangi risiko kerentanan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
3. c.menangani anak yang menjadi korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
4. d.mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak, dan kelompok profesi di dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko kerentanan, dan penanganan korban;
5. e.melakukan fasilitasi, koordinasi, dan kerjasaama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 5

a.memperoleh perlindungan atas keberlangsungan pemenuhan hak dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
b.ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman; dan
c.mendapatkan layanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan anak.

(2)Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH ( 1) Setiap anak berhak:

Pasal 4

c.melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
d.meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak. Perumusan dan pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

BAB III

HAKANAK

Pasal 8

a.merumuskan dan mengembangkan kebijakan;
b.fasilitasi penyelenggaraan pencegahan;
c.peningkatan kesadaran orang tua, anak, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak, dan kelompok profesi; dan
d.penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 7

a.pencegahan;
b.pengurangan risiko kerentanan;
c.penanganan korban penanganan korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah kepada anak; dan
d.sistem data dan informasi anak;

Pasal 6

BABV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

d.menyediakan sarana dan prasarana;
e.melakukan fasilitasi, koordinasi dan kerjasaama dalam penyelenggraan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penenganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
f.mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
g.mewujudkan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan secara terpadu dan sistematis, dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak;
h.melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;

(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan hak dan tanggung jawab orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab kepada anak.
1. a.pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai pengasuhan anak;
2. b.pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak;
3. c.pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum; dan ! Peningkatan kesadaran orang tua, anak, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

Pasal 11

a.penguatan kemampuan pengasuhan anak bagi orang tua, keluarga, keluarga pengganti dan lembaga pengasuhan;
b.penyelenggaraan program konseling;
c.penguatan kapasitas dan kesadaran orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, kelompok profesi, lembaga pertisipasi anak, dan dunia usaha; dan
d.penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

a.peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi mengenai hak anak dan perlindungan anak;
b.pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah kepada anak;
c.pendidikan bagi orang tua, wall, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak;
d.penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak;
e.pengasuhan altematif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
f.penghargaan terhadap pandangan anak;
g.jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
h.layanan kesehatan;
i.penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma; J. penguatan kapasitas advokat, pendamping dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum;
k.perlindungan anak dalam situasi darurat; dan
1. 1.penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi social, dan reintegrasi sosial. Penghargaan terhadap pandangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
a.menghargai pandangan anak dalam kehidupan keluarga atau keluarga pengganti;
b.menghargai pandangan anak dalam proses dan lembaga pendidikan;
c.menghargai pandangan anak pada setiap pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak;
d.menghargai pandangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…