DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan rokok elektrik atau bentuk lain.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPURBALINGGA, dan BUPATIPURBALINGGA Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Aditif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); Menetapkan Penetapan KTRbertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok pasif;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.
e.memenuhi rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat;
f.meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
g.menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula. J. i

BAB III

TUJUAN Pasa13 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 2

8.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/ atau menghisap asap rokok.
9.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan rokok elektrik atau bentuk lain.
10.Tempat khusus untuk merokok adalah ruang yang diperuntukkan untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
11.Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
12.Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/ atau usaha di tern pat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 6

PasalS

(1)Persyaratan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela;
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
5. e.harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
6. f.terdapat peringatan bahaya merokok; dan
7. g.harus terdapat tempat mematikan rokok.
(2)Ketentuan terkait tempat khusus untuk merokok sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus merokok.
(3)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus merokok. ( 1) KTRmeliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar-rnengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat lain yang ditetapkan.

BAB IV

KAWASANTANPAROKOK

Pasal 4

Masyarakat dapat:

a.memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan serta pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
b.berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
c.mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;

Pasal 10

(2)Setiap orang dan/ atau lembaga dilarang menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan KTR.
(3)Larangan kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan prod uksi rokok di lingkungan KTR.

BAB VI

PERANSERTA MASYARAKAT ( 1) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan merokok.

Pasal 9

a.menyediakan tempat khusus untuk merokok;
b.membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
c.memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan KTR.

Pasal 8

(1)Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 7

a.teguran lisan; dan
b.teguran tertulis.

(1)Pimpinan, pemilik, atau penanggung jawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan.
(3)Setiap orang dan/ atau badan hukum/lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

Pasal 13

(1)Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKS!ADMINISTRATIF

Pasal 12

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi dan koordinasi;
2. b.pemberian pedoman;
3. c.konsultasi;
4. d.monitoring dan evaluasi; dan/ a tau
5. e.pemberian penghargaan.
(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.

BAB VIII

SATGASPENEGAKKTR

Pasal 11

d.memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
e.melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah 1n1;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
7. g.menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  1. 1.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. j.menghentikan penyidikan; dan
10. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. J.. t BABX KETENTUANPENYIDIKAN

BAB VII

PEMBINAANDAN PENGAWASAN

Pasal 14

(4)Setiap Pengelola, pimpinan, dan/ atau penanggungjawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan; dan
2. b.teguran tertulis.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENPURBALINGGA, PROVINS! JAWA TENGAH : ( 10-359/2019) LEMBARANDAERAH KABUPATENPURBALINGGATAHUN 2019 NOMOR 86 SEKRETARIS DAERAH u DYAH HAYUNING..PRATIWI / Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 5 Desember 2019 Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 4 Desember 2019 BUPATI PURBALINGGA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…