DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dengan rekomendasi rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi/diubah;
c.bahwa berdasarkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan adanya perkembangan keadaan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang- undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga perlu dilakukan revisi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011- 2031; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
13.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
20.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
21.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
23.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
24.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
25.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
26.Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
27.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
28.Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
29.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
37.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
41.Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
47.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
51.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
52.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2040;
53.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
54.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang – Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
55.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
56.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
57.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
58.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
59.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
60.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 68);
61.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011-2031. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Purbalingga.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011- 2031 yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Purbalingga adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Purbalingga, yang mengacu pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah.
15.Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16.Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
17.Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18.Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22.Rencana detail tata ruang Kabupaten merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
23.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25.Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28.Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Purbalingga adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Purbalingga yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
29.Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
30.Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
31.Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32.Kawasan strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
33.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35.Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi, wisata alam di luar kawasan konservasi, wisata rekreasi, wisata sejarah, budaya, dan religi.
36.Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37.Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan.
38.Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
39.Kawasan agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
40.Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
41.Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
42.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 (dua ribu) kilometer persegi.
43.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembangunan air irigasi.
44.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
45.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
46.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
47.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
48.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
49.Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
50.Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
51.Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
52.Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum, peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
53.Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
54.Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
55.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56.Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
57.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
58.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
59.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah Kabupaten, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
60.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
61.Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
62.Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
63.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
64.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
65.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
66.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
67.Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman luar.
68.Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah
69.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
70.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
71.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
72.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah berbasis agrobisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan.
(2)Lingkup wilayah perencanaan Kabupaten Purbalingga dengan luas kurang lebih 80.576 (delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar, yang terletak pada posisi 7°09' dan 7°29' Lintang Selatan dan antara 109°13' dan 109°35' Bujur Timur, dengan batas administrasi sebagai berikut:
1. a.Batas Utara : Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan
2. b.Batas Timur : Kabupaten Banjarnegara
3. c.Batas Barat : Kabupaten Banyumas
4. d.Batas Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas
(3)Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
1. a.Kecamatan Kemangkon;
2. b.Kecamatan Bukateja;
3. c.Kecamatan Kejobong;
4. d.Kecamatan Pengadegan;
5. e.Kecamatan Kaligondang;
6. f.Kecamatan Purbalingga;
7. g.Kecamatan Kalimanah;
8. h.Kecamatan Padamara;
9. i.Kecamatan Kutasari;
10. j.Kecamatan Bojongsari
11. k.Kecamatan Mrebet;
12. l.Kecamatan Bobotsari;
13. m.Kecamatan Karangreja;
14. n.Kecamatan Karangjambu;
15. o.Kecamatan Karanganyar;
16. p.Kecamatan Kertanegara;
17. q.Kecamatan Karangmoncol; dan
18. r.Kecamatan Rembang.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kebijakan penataan ruang kabupaten terdiri dari:
1. a.kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah;
2. b.kebijakan pengembangan pola ruang wilayah; dan
3. c.kebijakan pengembangan kawasan strategis wilayah.
(2)Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.pengembangan struktur ruang berbasis sistem pusat kegiatan;
2. b.peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang merata di seluruh wilayah kabupaten; dan
3. c.pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
(3)Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.pelestarian kawasan lindung;
2. b.pengembangan kawasan pertanian;
3. c.pengembangan kawasan perikanan;
4. d.pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan industri dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. e.pengembangan potensi kawasan pariwisata; dan
6. f.peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.
(4)Kebijakan pengembangan kawasan strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan kawasan strategis berbasis potensi dan kearifan lokal.

4.Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat

(7)diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Strategi pengembangan struktur ruang berbasis sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.mengembangkan pusat-pusat kegiatan untuk mengurangi tingkat kesenjangan perkembangan antar wilayah;
2. b.mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan; dan
3. c.meningkatkan aksesibilitas antar kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan wilayah.
(2)Strategi peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.mempromosikan Kawasan Perkotaan Purbalingga menjadi Pusat Kegiatan Wilayah;
2. b.mempromosikan Kecamatan Bukateja, Rembang, Karangreja menjadi Pusat Kegiatan Lokal; dan
3. c.meningkatkan desa pusat pertumbuhan menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan.
(3)Strategi pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.meningkatkan akses yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
2. b.meningkatkan jangkauan distribusi energi dan pelayanan telekomunikasi dengan mengembangkan sistem jaringan di kawasan perdesaan;
3. c.mengembangkan sistem jaringan prasarana distribusi sumber daya air;
4. d.mengembangkan sistem jaringan limbah di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
5. e.mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
6. f.mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di kawasan permukiman.
(4)Strategi pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.memulihkan fungsi lindung;
2. b.mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung; dan
3. c.menghindari kawasan rawan bencana sebagai kawasan terbangun.
(5)Strategi pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.memulihkan lahan pertanian yang rusak;
2. b.mengembangkan prasarana pemasaran komoditas pertanian;
3. c.mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;
4. d.mengembangkan jaringan irigasi pertanian;
5. e.mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
6. f.meningkatkan produktivitas lahan pertanian; dan
7. g.mengembangkan agribisnis.
(6)Strategi pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.mengoptimalkan produktivitas kawasan peruntukan perikanan; dan
2. b.mengembangkan kawasan peruntukan perikanan ramah lingkungan.
(7)Strategi pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan kawasan peruntukan industri dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi:
1. a.mengembangkan dan memberdayakan industri menengah dan industri kecil;
2. b.mengembangkan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan; dan
3. c.menyediakan prasarana dan sarana pendukung kawasan peruntukan industri.
(8)Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f meliputi:
1. a.mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3. c.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
4. d.meningkatkan upaya menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.
(9)Strategi pengembangan potensi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi:
1. a.mengembangkan obyek wisata alam, buatan dan budaya;
2. b.meningkatkan sarana dan prasarana pendukung wisata;
3. c.mengembangkan sentra industri kerajinan; dan
4. d.mengembangkan agroekowisata dan ekowisata.
(10)Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f meliputi:
1. a.mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3. c.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
4. d.meningkatkan upaya menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan kemanan.
(11)Strategi pengembangan kawasan strategis wilayah berupa pengembangan kawasan strategis berbasis potensi dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi:
1. a.melakukan percepatan pengembangan kawasan strategis ekonomi;
2. b.mempertahankan eksistensi kawasan strategis sosial budaya; dan
3. c.meningkatkan upaya menjaga kelestarian kawasan strategis sumber daya lingkungan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Rencana struktur ruang terdiri atas:
1. a.sistem perkotaan; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pusat kegiatan; dan
2. b.sistem wilayah.
(2)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.PKL; dan
2. b.pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten.
(3)Sistem wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b termasuk dalam pembagian wilayah pengembangan Kawasan Banjarnegara - Purbalingga - Banyumas - Cilacap - Kebumen (Barlingmascakeb).

7.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.Perkotaan Purbalingga; dan
2. b.Perkotaan Bobotsari.
(2)Pusat Perkotaan Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didorong menjadi PKW.
(3)Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.PPK meliputi: 1) Kecamatan Bukateja; 2) Kecamatan Rembang; 3) Kecamatan Kertanegara; 4) Kecamatan Kaligondang; 5) Kecamatan Bojongsari; 6) Kecamatan Karanganyar; 7) Kecamatan Karangmoncol; 8) Kecamatan Karangreja; 9) Kecamatan Kemangkon; 10) Kecamatan Kejobong; 11) Kecamatan Kutasari; 12) Kecamatan Padamara; 13) Kecamatan Mrebet; 14) Kecamatan Pengadegan; dan 15) Kecamatan Karangjambu.
2. b.Kecamatan Bukateja, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Karangreja didorong menjadi PKL.
3. c.PPL meliputi: 1) PPL Kutawis Kecamatan Bukateja; 2) PPL Makam Kecamatan Rembang 3) PPL Kutabawa Kecamatan Karangreja; 4) PPL Purbayasa Kecamatan Padamara; 5) PPL Picung Desa Krangean Kecamatan Kertanegara; 6) PPL Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol; 7) PPL Bedagas Kecamatan Pangadegan; dan 8) PPL Bandingan Kecamatan Kejobong.
(4)Dihapus.

8.Pasal 8 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi;
b.sistem jaringan energi;
c.sistem jaringan telekomunikasi;
d.sistem jaringan sumber daya air; dan
e.sistem jaringan prasarana lainnya.
1. 10.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
1. a.sistem jaringan transportasi darat; dan
2. b.sistem jaringan transportasi udara.
(2)Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan; dan
2. b.sistem jaringan kereta api.
(3)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
1. a.jaringan jalan nasional di wilayah kabupaten;
2. b.jaringan jalan provinsi di wilayah kabupaten;
3. c.jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
4. d.jaringan jalan desa; dan
5. e.terminal penumpang.
(4)Jaringan jalan nasional di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa jalan tol Pejagan-Cilacap.
(5)Jaringan jalan provinsi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) terdiri dari:
1. a.Bobotsari - Belik/ Bts. Kab. Pemalang;
2. b.Purbalingga - Bobotsari;
3. c.Kalimanah - Purbalingga;
4. d.Jl. Sungkono (Purbalingga); dan
5. e.Klampok - Purbalingga.
(6)Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
1. a.ruas jalan kolektor;
2. b.ruas jalan lokal; dan
3. c.ruas jalan lingkungan.
(7)Ruas jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
1. a.jalan kolektor primer empat (JKP-4) meliputi: 1) ruas Jalan Kecamatan Purbalingga (Kelurahan Bancar – Jl. S. Parman – Kelurahan Bojong) – Kecamatan Bukateja – Batas Kabupaten Banjarnegara (Kecamatan Purwareja Klampok); 2) ruas Jalan Kecamatan Purbalingga (Kelurahan Bojong) – Kecamatan Kemangkon – Batas Kabupaten Banyumas (Kecamatan Kalibagor); 3) ruas Jalan Kecamatan Kemangkon – Kecamatan Bukateja (Desa Kembangan); 4) ruas Jalan Kecamatan Bukateja (Desa Kembangan) – Batas Kabupaten Banjarnegara (Kecamatan Rakit); 5) ruas Jalan Kecamatan Bukateja – Desa Kutawis 6) ruas Jalan Kecamatan Bukateja (Desa Karanggedang) – Kecamatan Kejobong (Dusun Pagerjirak); 7) ruas Jalan Kecamatan Kaligondang (Dusun Pagembrungan) – Kecamatan Kejobong – Batas Kabupaten Banjarnegara (Kecamatan Rakit); 8) ruas Jalan Kecamatan Purbalingga (Kelurahan Bancar) – Kecamatan Kaligondang – Kecamatan Pengadegan – PPL Bedagas – Batas Kabupaten Banjarnegara (Kecamatan Punggelan); 9) ruas jalan Kecamatan Kejobong – Kecamatan Pengadegan (PPL Bedagas) – Kecamatan Rembang (Desa Losari) – Kecamatan Karangmoncol – Kecamatan Kertanegara – Kecamatan Karanganyar – Kecamatan Bobotsari; 10) ruas Jalan Kecamatan Karangmoncol (Desa Pekiringan) – Kecamatan Rembang (Desa Bantarbarang); 11) ruas Jalan Kecamatan Pengadegan (Desa Pengadegan) – Kecamatan Karangmoncol (Desa Pepedan); 12) ruas Jalan Kecamatan Purbalingga (Kelurahan Kembaran Kulon) – Kecamatan Bojongsari – Kecamatan Mrebet – Kecamatan Bobotsari – Kecamatan Karangreja – Batas Kabupaten Pemalang (Kecamatan Belik); 13) ruas Jalan Letnan Yusuf; 14) ruas Jalan Soekarno – Hatta; 15) ruas Jalan Kecamatan Karangreja – Kecamatan Karangjambu; 16) ruas Jalan Kecamatan Mrebet (Desa Selaganggeng) – Kecamatan Karangreja (Desa Kutabawa) – Batas Kabupaten Pemalang (Desa Gombong Kecamatan Belik); 17) ruas Jalan PKLp Karangreja – Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja; 18) ruas Jalan Kecamatan Padamara (Desa Gemuruh) – Kecamatan Kutasari (Dusun Tobong Desa Candiwulan); 19) ruas Jalan Kecamatan Padamara (Kelurahan Karangsentul) – Batas Kabupaten Banyumas (Kecamatan Sumbang); 20) ruas Jalan Kecamatan Bojongsari – Kecamatan Kutasari (Dusun Walik) – Kecamatan Padamara (Desa Karanggambas – Desa Padamara) – Kecamatan Kalimanah (Desa Kedungwuluh – Desa Kalimanah Wetan); 21) ruas Jalan Kecamatan Kalimanah (Kelurahan Kalikabong) – Batas Kabupaten Banyumas (Kecamatan Sokaraja); 22) ruas Jalan Kelurahan Mewek – Kelurahan Grecol – Desa Kalimanah Wetan; dan 23) ruas jalan lain yang memiliki fungsi sebagai jalan kolektor primer berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. b.jalan kolektor sekunder yang berada di seluruh wilayah Kabupaten.
(8)Ruas jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa jalan lokal primer yang berada di seluruh wilayah Kabupaten.
(9)Ruas jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder yang berada di seluruh wilayah kabupaten.
(10)Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
1. a.terminal penumpang tipe A berada di Perkotaan Bobotsari;
2. b.terminal penumpang tipe B berada di Perkotaan Purbalingga;
3. c.terminal penumpang tipe C meliputi : 1) Terminal Bukateja di Kecamatan Bukateja; 2) Terminal Kutabawa di Kecamatan Karangreja; 3) Terminal Rembang di Kecamatan Rembang; 4) Terminal Kutasari di Kecamatan Kutasari; 5) Terminal Kejobong di Kecamatan Kejobong; dan 6) Terminal Penaruban di Kecamatan Kaligondang.
(11)Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.jaringan jalur kereta api; dan
2. b.stasiun kereta api.
(12)Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(11)meliputi:
1. a.pengembangan jaringan kereta api perkotaan Barlingmascakeb; dan
2. b.reaktivasi jaringan jalur kereta api umum berupa jalur tengah Purwokerto - Purbalingga – Banjarsari – Purwonegoro - Banjarnegara - Wonosobo.
(13)Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi stasiun penumpang di Kecamatan Kemangkon.
(14)Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berupa pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga menjadi Bandar Udara berada di Kecamatan Bukateja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.Pasal 11 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…