DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022; -

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat Menimbang
1. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 r Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
13. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. 25.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Pasal 3

( 1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp285.220.904.000,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas: Pasal 2 ,,; Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.020.295.478.000,00 (dua trilyun dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. 0,00Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. Rp. 62.375.000.000,00 Rp. 4.862.500.000,00 Rp. 57.512.500.000,00 Rp2.077 .807. 978.000,00 Rp. 57.512.500.000,00
b.Belanja Daerah Defisit/ Surplus
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.082.670.478.000,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp2.020.295.478.000,00 PERATURANDAERAH TENTANGANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2022. ,, Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI PURBALINGGA dan DEWAN PEWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPURBALINGGA Dengan Persetujuan Bersama
1. 26.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
2. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
3. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 6

v Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.077.807.978.000,00 (dua trilyun tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: v

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 5

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rp15.986.750.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.986.750.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh enamjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

( 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rpl.719.087.824.000,00 (satu trilyun tujuh ratus sembilan belas milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.591.955.824.000,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer an tar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.132.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah).
1. a.Pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.501.110.000,00 (enam puluh milyar lima ratus satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rpl3.778.461.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl 7.956.312.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rpl 92.985.021.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp238.358.322.500,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya;
6. f.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.450.670.592,00 (delapan puluh empat milyar empat ratus lima puluh ju ta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal gedung clan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.915.729.000,00 (tujuh puluh tiga rnilyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp75.984.378.008,00 (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan rupiah).
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)

Pasal 7

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rpl.424.716.247.500,00 (satu trilyun empat ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja subsidi
d.belanja hibah; dan
e.belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp925.717.822.750,00 (sembilan ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp443.255.665.750,00 (empat ratus empat puluh tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratu senam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.857.559.000,00 {empat puluh tujuh milyar delapan ratus limaa puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.385.200.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan limajuta dua ratus ribu rupiah). ( 1)

Pasal 14

(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ defisit sebesar Rp57.512.500.000,00

Pasal 13

( 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp4.862.500.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh dua juta lirna ratus ribu rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.862.500.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh duajuta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp62.375.000.000,00 (enam puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.375.000.000,00 (enam puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh limajuta rupiah).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003