DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL). Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain tentang pelaksanaan TJSL Badan Usaha, program TJSL Badan Usaha, forum TJSL Badan Usaha, hak dan kewajiban Badan usaha, serta peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam TJSL Badan Usaha. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga berwenang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha untuk meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha di Kabupaten Purbalingga yang bersinkronisasi dengan perencanaan pembangunan Daerah secara melembaga dan berkelanjutan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Usaha adalah kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSL Badan Usaha adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam Badan Usaha maupun diluar Badan Usaha, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku Badan Usaha yang bersangkutan.
9.Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak kandung.
10.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang TJSL Badan Usaha dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan TJSL Badan Usaha di Daerah;
b.memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSL Badan Usaha;
c.menguatkan pengaturan TJSL Badan Usaha yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Badan Usaha; dan
d.memberikan arahan kepada Badan Usaha atas pelaksanaan Program TJSL Badan Usaha agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang TJSL Badan Usaha bertujuan untuk:

a.mewujudkan kepastian hukum bagi Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
b.terarah dan terintegrasinya penyelenggaran TJSL Badan Usaha antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;
c.meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Badan Usaha, Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait dengan operasional Badan Usaha di Daerah; dan
d.terjalinnya hubungan baik Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Pelaksanaan TJSL Badan Usaha berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.akuntabilitas;
g.partisipasi;
h.profesionalitas;
i.keterbukaan;
j.berkelanjutan; dan
k.berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
b.sasaran dan ruang lingkup TJSL Badan Usaha;
c.program TJSL Badan Usaha;
d.forum TJSL Badan Usaha;
e.peran Pemerintah Daerah;
f.hak dan kewajiban Badan Usaha;
g.penghargaan;
h.pembiayaan;
i.peran serta masyarakat;
j.pembinaan dan pengawasan; dan
k.sanksi administratif.

BAB II

PELAKSANAAN TJSL BADAN USAHA

Pasal 6

(1)Setiap Badan Usaha mempunyai TJSL Badan Usaha.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana yang berkedudukan di wilayah Daerah meliputi Badan Usaha milik swasta, milik negara, dan/atau milik Pemerintah Daerah.
(3)TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi usaha mikro dan koperasi dengan klasifikasi tertentu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha mikro dan koperasi dengan klasifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

TJSL Badan Usaha dilaksanakan:

a.secara langsung oleh Badan Usaha;
b.melalui pihak ketiga;
c.bermitra dengan masyarakat; dan/atau
d.berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP TJSL BADAN USAHA

Pasal 8

(1)Sasaran TJSL Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
(2)Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.disabilitas;
4. d.keterpencilan;
5. e.tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana; dan/atau
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 9

(1)Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:
1. a.TJSL di dalam Badan Usaha; dan
2. b.TJSL di luar Badan Usaha.
(2)TJSL di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3)TJSL di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan:
1. a.area sekitar Badan Usaha; dan
2. b.secara nasional.

Pasal 10

TJSL di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan
b.melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…