DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purbalingga

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan huruf g dan huruf h Pasal 5, perubahan Pasal 7.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan modal dasar pendirian Badan Usaha Milik Daerah serta Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu penerima Program The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND), maka perlu mengubah pengaturan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap modal dasar pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan Program The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND), maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 84) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf g dan huruf h Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Modal Dasar pendirian BUMD ditetapkan sebagai berikut:

a.PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda) sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah);
b.Perumda BPR Artha Perwira sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
c.Bank Jateng sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
d.PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) sebesar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
e.Perumda Air Minum Tirta Perwira sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
f.Perumda Owabong sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
g.Perumda Puspahastama sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
h.PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Jumlah tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2019 sampai dengan 2024 ditetapkan sebagai berikut:
1. a.PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda) akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp14.700.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah);
2. b.Perumda BPR Artha Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp21.100.000.000,00 (dua puluh satu miliar seratus juta rupiah);
3. c.Bank Jateng akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp28.698.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
4. d.PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp3.810.402.000,00 (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua ribu rupiah);
5. e.Perumda Air Minum Tirta Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp77.787.949.849,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
6. f.Perumda Owabong akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp65.404.328.000,00 (enam puluh lima milyar empat ratus empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
7. g.Perumda Puspahastama akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp5.920.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
(2)Sebagian dari penyertaan modal pada Perumda BPR Artha Perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan untuk mendukung Program The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND) melalui kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani sebesar Rp1.062.500.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
(3)Sumber penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari hibah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian.
(4)Dalam rangka pelaksanaan Program The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan Perumda BPR Artha Perwira.
(5)Ketentuan lebih lanjut penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 26 Agustus 2024 BUPATI PURBALINGGA, DYAH HAYUNING PRATIWI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 27 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, HERNI SULASTI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-249/2024) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19730310 199903 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Dalam rangka mendorong tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purbalingga dengan melaksanakan penyertaan modal. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan. Namun demikian, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah belum mengatur mengenai penyertaan modal untuk mendukung Program The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND). Program UPLAND adalah Kegiatan Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi yang tujuan utamanya adalah pengembangan dan perluasan lahan untuk pengembangan komoditi pertanian secara spesifik dalam mendukung swasembada pangan nasional. Tujuan pelaksanaan program UPLAND adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan program UPLAND diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang berkelanjutan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah. Sesuai dengan kewenangannya, setiap Pemerintah Daerah didorong untuk mendukung keberlanjutan program UPLAND. Dukungan akses terhadap layanan keuangan dapat menjadi komponen kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong keberlanjutan program UPLAND, sehingga Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada BUMD yang bergerak di bidang lembaga keuangan untuk mendukung program UPLAND. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu diubah dan disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Program The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND) adalah kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budidaya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian yang diprakarsai Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 139

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…