DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.104. l 13.319.000,00 bertambah sejumlah Rp84.848. l 91.000,00 sehingga menjadi Rp2.019.265.128.000,00

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga menyebabkan penggeseran antar kegiatan dan jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih pada tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIPURBALINGGA, PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020 TENTANG NOMOR 11 TAHUN 2020 PERATURANDAERAHKABUPATENPURBALINGGA BUPATI PURBALINGGA PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang

4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093); PERATURANDAERAH TENTANGPERUBAHANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJADAERAH TAHUNANGGARAN 2020. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIPURBALINGGA dan DEWAN PEWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Dengan Persetujuan Bersama
21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12); b. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 284.009.239.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp {27.542.924.000,00} Jumlah pendapatan asli daerah setelah peru bah an Rp 256.466.315.000,00 Dana Perimbangan 1) Semula Rp l .274.999.202.000,00 2) Bertam bah/ (berkurang) Rp (127.937.792.000,00} ( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. 0,00Rp 121.693.761.000,00Rp 8.300.000.000,00Rp Rp 8.300.000.000,00 Rp~~~~~~~--=O~O'""'"O 129.993. 761.000,00Rp Rp 61.405.000.000,00 Rp~~----=-6=8=.5=8=8~.7=6~1=.o~o=o,=o~o 2.010.965.128.000,00 (121.693.761.000,00) Rp Rp 2.095.813.319.000,00 (84.848.191.000,00) Rp Rp Rp l.889.271.367.000,00 Rp 2.042.708.319.000,00 Rp (153.436.952.000,00}

Pasal 2

2.Belanja

a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah Perubahan Defisit setelah perubahan
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah (berkurang) Jumlah penerimaan setelah peru bahan
b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran setelah Peru bah an Jumlah pembiayaan netto setelah peru bah an Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah peru bahan
a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.104.113.319.000,00 bertambah sejumlah Rp84.848. l 9 l.OOO,OO sehingga menjadi Rp2.019.265.128.000,00 dengan rincian se bagai beriku t :
1. 1.Pendapatan

Pasal 1

Jumlah dana bagi hasil setelah peru bahan Rp 27.015.516.000,00

b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 934.782.107.000,00 2) Bertarnbah/(berkurang) Rp (86.829.889.000,00) Jumlah dana alokasi umum setelah peru bah an Rp 847.952.218.000,00

(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil 1) Semula Rp 25.572.950.000,00 2) Bertarnbah/(berkurang) RQ 1.442.566.000,00 174.998.102.000,00Rp Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah peru bahan 192.352.768.000,00 21.681.443.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 10.041.770.000,00
2. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp 22.279.897.000,00 2) Bertambah/(berkurang) RQ {598.454.000100} Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp
3. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp 2) Berkurang/ (berkurang) ;::_;R=Q-----={1;..;.7..:..:.3:;..;:5:......;4c...:...;.6::....;:6:;..;:6;..;..O""-'O:C....::0'-'-1O~O"-'-} 1) Semula Rp 55.995.000.000,00 2) Bertam bah/ (berkurang) RQ {6.250.000.000100} Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp 49.745.000.000,00
4. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp 13.381.574.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) RQ {3.339.804.000100}
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak daerah Jumlah dana perimbangan setelah peru bahan Rp 1.147.061.410.000,00
2. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp 483.699.878.000,00 2) Bertam bah/ (berkurang) RQ 2.043.764.000100 Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah peru bahan Rp 485. 743.642.000,00 Rp 1.271.877.873.000,00 (9.309.986.000,00)Rp2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja tidak langsung setelah peru bahan ( 1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
3. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp l.281.187.859.000,00 Rp 248.095.972.000,00 Rp 248.095.972.000,00 Rp 0,00 Rp 15.032.000.000,00 30.678.594.000,00Rp Rp 88.830.400.000,00 Rp 11.363.900.000,00 Rp 100.194.300.000,00 Rp 112.992.776.000,00 Rp (21.250.000.000,00) Rp 91. 742. 776.000,00 Rp 33. 780.730.000,00 Rp (3.102.136.000,00)

Pasal 3

Jumlah Pendapatan Lainnya setelah peru bahan Jumlah pendapatan hibah setelah peru bahan

b.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana bagi hasil pajak
c.Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula 2) Berkurang/ (berkurang) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan
d.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.032.000.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah peru bahan
e.Pendapatanlainnya 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)

(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah 1) Semula 2) Bertam bah/ (berkurang) Rp 272.093.676.000,00 Rp 314.644.145.000,00 Rp (42.550.469.000,00)
2. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana alokasi khusus setelah peru bahan
3. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp 814.625.460.000,00 2) Bertambah/(berkurang) RQ 75.538.205.000100} Jumlah belanja langsung setelah peru bahan Rp 739.087.255.000,00
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 794. 513.894. 000,00 2) Bertambah / (berkurang) RQ (23.238.608.000100} Jumlah belanja pegawai setelah peru bahan Rp 771.275.286.000,00
2. b.Belanja Subsidi 1) Semula Rp 500.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) RQ l.883.815.000100 Jumlah belanja subsidi setelah peru bahan Rp 2.383.815.000,00
3. c.Belanja Hibah 1) Semula Rp 77 .568.353.000,00 2) Bertambah / (berkurang) RQ l.739.000.000100 Jumlah belanja hibah setelah peru bahan Rp 79.307.353.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 20.759.000.000,00 2) Bertambah / (berkurang) RQ {l l.982.500.000100} Jumlah belanja bantuan sosial setelah peru bahan Rp 8.776.500.000,00
5. e.Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa 1) Semula Rp 6.937.738.000,00 2) Bertambah / (berkurang) RQ 0100 Jumlah belanja bagi hasil setelah peru bahan Rp 6.937.738.000,00
6. f.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp 379.908.874.000,00 2) Bertambah / (berkurang) RQ 10.636.949.000100 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah peru bahan Rp 390.545.823.000,00
7. g.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp l .000.000.000,00 2) Bertambah / (berkurang) RQ l 1.651.358.000100 129.993. 761.000,00
8. b.Bertam bah I (berkurang) ;;...:R:,c.P__ -=6-=8..:....:.5:::...::8:::...::8:;..:...7.:....;6~1::;..;•..;;:;..o..;;:;..o..:;...o;o.,;:;1o;...=.o Jumlah SiLPAtahun anggaran sebelumnya setelah peru bahan Rp
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis penerimaan pembiayaan SiLPAtahun anggaran sebelumnya
1. a.Semula Rp 61.405.000.000,00 ( 1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
2. a.Penerimaan 1) Semula Rp 61.405.000.000,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp 68.588. 761.000100 Jumlah penerimaan setelah peru bahan Rp 129.993. 761.000,00
3. b.Pengeluaran 1) Semula Rp 8.300.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0100 Jumlah pengeluaran setelah peru bahan Rp 8.300.000.000,00 c. Belanja pegawai 1) Semula Rp 57.335.521.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp (7.774. 724.000100} Jumlah belanja pegawai setelah peru bahan Rp 49.560.797.000,00 Belanja Barang/Jasa 1) Semula Rp 515.949.380.000,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp 15.603.341.000100 Jumlah belanja bunga setelah peru bahan Rp 531.552. 721.000,00 Belanja Modal 1) Semula Rp 241.340.559 .000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp {83.366.822.000100} Jumlah belanja subsidi setelah peru bahan Rp 157.973.737.000,00

Pasal 4

(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. 12.651.358.000,00Rp Jumlah belanja tidak terduga setelah peru bahan dapat melakukan yang selanjutnya ( 1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII
11.Lampiran XI
10.Lampiran X
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
5.Lampiran V
4.Lampiran IV
3.Lampiran III
1.Lampiran I
2.Lampiran II Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, tercliri dari:

Pasal 5

8.300.000.000,00Rp

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atasjenis pengeluaran pembiayaan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
1. a.Semula Rp 8.300.000.000,00
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah peru bahan NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENPURBALINGGA, PROVINS! JAWA TENGAH: (11-208/2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 SEKRETARISDAERAH KABUPATENPURBALINGGA, Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 .. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 BUPATI PURBALINGGA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 8

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENPURBALINGGA,PROVINS!JAWA TENGAH: (11-208/2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPURBALINGGA, Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 BUPATI PURBALINGGA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 8

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) O/o 5 6 (153.436.952.000,00) (7,51) . - (27.542.924.000,00) (9,70) - (6.250.000.000,00) (11,16) (3.339.804 .000,00) (24,96) (598.454.000,00) (2,69) - - - (17.354.666.000,00) (9,02) - - - - ( 127 .937. 792.000,00) (10,03) - - - - 1.442.566.000,00 5,64 (86.829.889.000,00) (9,29) - - - - (42.550.469.000,00) (13,52) - 2.043.764.000,00 0,42 11.363. 900.000,00 12,79 (21.250.000.000,00) (18,81) (3.102.136.000,00) (9,18) 15.032.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.572. 950.000,00 934.782.107.000,00 314.644.145.000,00 . - - - - . 483.699.878.000,00 88.830.400.000,00 112.992. 776.000,00 33.780. 730.000,00 0,00 248.095.972.000,00 1.274.999.202.000,00 . - - 100.194.300.000,00 91.742.776.000,00 30.678.594.000,00 15.032.000.000,00 248.095.972.000,00 2.010.965.128.000,00 (84.848.191.000,00) (4,05) 1.271.877.873.000,00 (9.309.986.000,00) (0,73) - - - - - - 771.275.286.000,00 (23.238.608.000,00) (2,92) 2.383.815.000,00 .. 1.883.815.000,00 376,76 79.307.353.000,00 1. 739.000.000,00 2,24 8.776.500.000,00 ( 11.982.500.000,00) (57,72) 6.937. 738.000,00 0,00 0,00 390.545.823.000,00 10.636.949.000,00 2,80 12.651.358.000,00 1 l.651.358.000,00 1.165,14 Halaman 1 485.743.642.000,00 - -- 27.015.516.000,00 847.952.218.000,00 272.093.676.000,00 -- - 49.745.000.000,00 10.041.770.000,00 21.681.443.000,00 174.998.102.000,00 - -- . l.147.061.410.000,00 - - - - l.889.271.367.000,00 256.466.315.000,00 - - - 4 SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) 1.281.187.859.000,00 794.513.894.000,00 S00.000.000,00 77 .568.353.000,00 20.759.000.000,00 6.937.738.000,00 379.908.874.000,00 l.000.000.000,00 2.095.813.319.000,00 2.042.708.319.000,00 3 SEBELUM PERUBAHAN ...... RINGKASAN PERUBAHAN APBD BELANJA BELANJA TIOAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Subsld1 Belanja H1bah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provmsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga PENDAPATAN PENDAPATANASU DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retnbusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERlMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PEND.APATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasll Pajak dari Provinsi dan Pemenntah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah tamova Pendapatan tamnva 2 URAi.AN 284.009.239.000,00 - - - .. 55.995.000.000,00 13.381.574.000,00 22.279.897.000,00 192.352.768.000,00 - - - - PEMERINTAH KABUPATEN PURBAUNGGA RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 1 2
  1. 2.1
  2. 2.1. 1
  3. 2.1. 3
  4. 2.1. 4 2.1.5 2.1.6 2.1.7
  5. 2.1. 8 1
  6. 1.1 1.1.1
  7. 1.1 . 2
  8. 1.1 . 3 1.1.4
  9. 1.2
  10. 1.2. 1 1.2.2 1.2.3
  11. 1.3
  12. 1.3. 1 1.3.3
5. l.3. 4
  1. 1.3. 5
6. l.3. 6 NO MOR URUT LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALlNGGA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO MOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) URAIAN URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) O/o 1 2 3 4 5 6 . - - - -- 2.2 BELANJA LANGSUNG 814.625.460.000,00 739.087.255.000,00 (75.538.205.000,00) (9,27) ---- --- -- -- - -- >-
  1. 2.2. 1 Belanja Pegawai 57 .335.521.000,00 49.560.797.000,00 (7.774.724.000,00) (13,56) 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 515.949.380.000,00 531.552.721.000,00 15.603.341.000,00 3,02 2.2.3 Belanja Modal 241.340.559.000,00 157 .973.737 .000,00 (83.366.822.000,00) (34,54) SURPLUS/ (DEFISIT) (53.105.000.000,00) ( 121.693. 761.000,00) (68.588. 761.000,00) 129,16 3 PEMBIAYAANDAERAH
  2. 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 61.405.000.000,00 129.993.761.000,00 68.588.761.000,00 111,70 -- ---
  3. 3.1. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 61.405.000.000,00 129.993.761.000,00 68.588.761.000,00 111,70
  4. 3.1. 5 Penerimaan kemball Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00 -- -- - -- 3.2 PENGELUARANPEMBIAYAAN DAERAH 8.300.000.000,00 8.300.000.000,00 0,00 0,00 -- -- -- 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.300.000.000,00 8.300.000.000,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 53.105.000.000,00 121.693. 761.000,00 68.588.761.000,00 129,16 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARANTAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 BUPATI PURBAUNGGA, ' . Diundangkan d1 Purbahngga c~1! pada tanggal 15 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUP RBALINGA - AHY KONTARDI BARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS! JAWA TENGAH: (11-208/2020) RINGKASAN PERUBAHAN APSD Halaman 2 (dalam ribuan) PENDAPATAN BEi.ANJA SEBEWM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KODE URUSAN SEBELUM SETELAH BERLEBIH / BEL.ANJA BEi.ANJA BERLEBIH / PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANO) TIDAK BEi.ANJA JUMLAH TIDAK BELANJA (BERKURANO) LANGSUNO LANGSUNG JUMLAH LANOSUNO LANOSUNG Rp. Rp, Rp. % Rn. Rp. Rp. Rp. Rn. Rp. Rp. % 1 URUBAK WAJIB PELA.YAll'AlfDA.SAR 181.414.062 166.862.152 (14.551.9101 (8,02) 681.997.993 588.032.894 1.270.030.887 668.675.157 531.698.099 1.200.373.256 (69.657.631) (S,48) 1.01 Pendidilcan 0 0 - - 551.573.102 159.781.749 711.354.851 534.783.775 171.513.070 706.296.845 (5.058.006) (0,71) 1.02 Kesehatan 178.534. 768 165.180.102 (13.354.666) (7,48) 82.190.951 268.830.500 351.021.451 84.611.201 265.390.782 350.001.983 (1.019.468) (0,29) 1.03 Pekcrjaan Umum dan Penataan Ruang 2.154.294 982.050 ( 1.172.244) (54,41) 7.901.100 123.318.125 131.219.225 7.556.799 64.740.785 72.297.584 (58.921.641) (44,90) 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan 725.000 700.000 (25.000) (3,45) 16.832.576 20.282.157 37.114.733 4.769.024 17.624.688 22.393.712 (14.721.021) (39,66) Pemukiman 1.05 Ketcntraman dan Kctertiban Umum 0 0 - - 6.144.893 10.276.763 16.421.656 6.034.306 8.181.505 14.215.811 (2.205.845) (13,43) serta Pcrlindungan Masyarakat 1.06 Sosial 0 0 - - 17.355.371 5.543.600 22.898.971 30.920.052 4.247.269 35.167.321 12.268.350 53,58 2 URUBAK WAJJBBUKAJI PELAYilAlf 4.504.630 3.831.230 (673.400) (14,95) 427.658.789 84.117.53S S11. 776.324 437.855.691 65.101.307 502.956.998 (8.819.326) DAS.AR (1,72) 2.01 Tenaga Kcrja 100.000 100.000 - - 3.146.068 2.190.818 5.336.886 3.122.610 2.450.851 5.573.461 236.575 4,43 2.02 Pembcrdayaan Pcrcmpuan dan 0 0 - - 100.000 514.719 614.719 100.000 321.417 421.417 (193.302) (31,45) Pcrlindungan Anak 2.03 Pangan 175.000 175.000 - - 4.130.422 8.165.862 12.296.284 3.813.056 8.965.965 12.779.021 482.737 3,93 2.04 Pcrtanahan 0 0 - - 0 1.280.500 1.280.500 0 2.424.648 2.424.648 1.144.148 89,35 2.05 Lingkungan Hidup 250.200 250.200 - - 8.439.380 12.162.750 20.602.130 8.359.974 11.498.224 19.858.198 (743.932) (3,61) 2.06 Administrasi Kcpcndudukan dan Capil 0 0 - - 2.535.303 5.418.016 7.953.319 2.433.654 4.957.158 7.390.812 (562.507) (7,07) 2.07 Pcmbcrdayaan Masyarakat Dcsa 0 0 - - 389.756.838 3.404.082 393.160.920 400.512.979 2.989.054 403.502.033 10.341.113 2,63 2.08 Pcngcndalian Pcnduduk dan Kcluarga 0 0 - - 0 7.440.283 7.440.283 0 6.955.457 6.955.457 (484.826) (6,52) Beren can a 2.09 Pcrhubungan 2.950.000 2.434.000 (516.000) (17,49) 3.854.718 12.468.192 16.322.910 3.686.564 11.471.008 15.157.572 (1.165.338) (7,14) 2.10 Komunikasi dan lnfonnatika 714.630 714.630 - - 2.672.532 3.475.940 6.148.472 2.899.462 3.257.909 6.157.371 8.899 0,14 2.11 Kopcrasi, Usaha Kccil dan Mencngah 0 0 - - 2.693.807 3.388.085 6.081.892 3.046.738 2.005.564 5.052.302 (1.029.590) (16,93) 2.12 Pcnanaman Modal 0 0 - - 2.312.681 1.635.172 3.947.853 2.173.800 1.102.551 3.276.351 (671.502) (17,01) 2.13 Kepcmudaan dan Olah Raga 314.800 157.400 (157.400) (50,00) 5.592.388 14.495.557 20.087.945 5.189.902 2.261.527 7.451.429 (12.636.516) (62,91) 2.14 St.atistik 0 0 - - 0 217.460 217.460 0 141.877 141.877 (75.583) (34,76) 2.15 Pcrsandian 0 0 - - 0 233.000 233.000 0 147.712 147.712 (85.288) (36,60) 2.16 Kcbudayaan 0 0 - - 124.500 5.371.119 5.495.619 144.500 3.070.271 3.214.771 (2.280.848) (41,50) KABUPATEII' PURBALDIOGA RillOKASAll PERUBAIIAB APBD IIBJIUROTURU8Al'f PEIIERDITAB DAER.AB TABUll All'OOARAII 2020 LAMPtRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBAUNOOA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANO PERUBAHAN ANOOARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN ANOOARAN 2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALlNGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVlNSI JAWA TENGAH : (11-208/2020) Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 BUPATI PURBALINGGA t PENDAPATAN BELANJA SEBEWM PERUBAHAN SETELAHPERUBAHAN KODE URUSAN SEBELUM SETELAH BERLEBIH / BEL.ANJA BELANJA BERLEBIH / PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) TIDAK BELANJA JUMLAH TIDAK BELANJA JUMLAH (BERKURANG) LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG Rp. Rp. Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. % 2.17 Perpustakaan 0 0 - - 0 1.256.510 1.256.510 0 478.924 478.924 (777.586) (61,88) 2.18 Kearsipan 0 0 - - 2.300.152 999.470 3.299.622 2.372.452 601.190 2.973.642 (325.980) (9,88) 3 URUBAll PILIBAlf 5.797.650 4.178.490 (1.619.160) (27,93) 26.898.560 35.590.253 6:.1.488.813 20.397.939 50.6:.16.531 71.024.470 8.535.657 13,66 3.01 Kelautan dan Perikanan 0 0 - - 0 1.898.444 1.898.444 0 1.525.939 1.525.939 (372.505) (19,62) 3.02 Pariwisata 0 0 - - 0 4.921.057 4.921.057 0 1.968.977 1.968.977 (2.952.080) (59,99) 3.03 Pertanian 607.650 576.990 (30.660) (5,05) 20.527.782 10.575.402 31.103.184 14.034.301 8.178.955 22.213.256 (8.889.928) (28,58) 3.06 Perdagangan 5.190.000 3.601.500 (1.588.500) (30,61) 6.270.778 13.610.414 19.881.192 6.363.638 35.292.154 41.655.792 21.774.600 109,52 3.07 Perindustrian 0 0 - - 0 4.484.936 4.484.936 0 3.654.629 3.654.629 (830.307) (18,51) 3.08 Transmigrasi 0 0 - - 100.000 100.000 200.000 0 5.877 5.877 (194.123) (97,06) 4 URUBAll PEIIERINTAHAll' FUNGSI 1.850.991.977 1. 714.399.495 (136.592.482) (7,38) 144.632.517 106.884. 778 :.151.517.295 144.949.086 91.661.318 236.610.404 (14.906.891) (5,93) PEirnRJANG 4.01 Ad.ministrasi Pemerintahan 0 0 - - 121.318.270 83.043.606 204.361.876 121.572.881 78.937.849 200.510.730 (3.851.146) (1,88) 4.02 Pengawasan 0 0 - - 5.217.437 3.530.500 8.747.937 5.155.776 2.386.096 7.541.872 (1.206.065) (13,79) 4.03 Perencanaan 0 0 - - 3.336.902 4.479.944 7.816.846 3.287.767 2.977.417 6.265.184 (l.551.662) (19,85) 4.04 Keuangan 1.850. 991. 977 l.714.399.495 (136.592.482) (7,38) 10.570.033 6.883.415 17.453.448 10.700.656 5.079.670 15.780.326 (1.673.122) (9,59) 4.05 Kepegawaian 0 0 - - 4.189.875 8.548.313 12.738.188 4.232.006 2.122.180 6.354.186 (6.384.002) (50,12) 4.07 Penelitian dan Pengembangan 0 0 - - 0 399.000 399.000 0 158.106 158.106 (240.894) (60,37) JUMLAH 2.042.708.319 1.889.271.367 ( 153.436. 952) (7,51) 1.281.187.859 814.625.460 2.095.813.319 1.271.877.873 739.087.255 2.010.965.128 (84.848.191) (4,0S) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 0/o -- - 3 4 5 6 7 - 567.164.917.000,00 556.203.136.000,00 ( 10. 961.781.000,00) (1,93) ------ 435.453.649.000,00 420.369.760.000,00 (15.083.889.000,00) (3,46) 435.453.649.000,00 420.369.760.000,00 (15.083.889.000,00) (3,46)
  5. 131.711.268.000,00 135.833.376.000,00 4.122.108.000,00 3,13 2.939.889.000,00 1.935.536.000,00 ( 1.004.353.000,00) (34,1~) j l.147 .905.000,00 916.810.000,00 (231.095.000,00) (20,1~1 678.800.000,00 523.463.000,00 (155.337.000,00) (22,88) 469.105.000,00 393.347.000,00 (75.758.000,00) (16,15) ! 160.000.000,00 38.458.000,00 ( 121.542.000,00) (75,96) 160.000.000,00 38.458.000,00 ( 121.542.000,00) (75,96) - - 297.358.000,00 154.195.000,00 (143.163.000,00) (48,14) 297.358.000,00 154.195.000,00 (143.163.000,00) (48,14) 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 - ------ 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 27.700.000,00 2.000.000,00 (25.700.000,00) (92,78) 27.700.000,00 2.000.000,00 (25.700.000,00) (92,78) Halaman 1RINCIAN P!:RUBAHAN APBClMfNURU1 URUSAN I~ Ml RINTNIAN DACRAl-1, ORGANISASI, Pl:NDAPATAN, BEIANJA DAN Pl MBIAYMN 1.01 . 1.01.01 . 01. 01 1.01 . 1.01.01 . 01. 01 . 5 . 2. 1 1.01 . 1.01.01 . 01. 01 . 5. 2 . 2 1.01 . 1.01.01.. 01. 02 1.01. 1.01.01 .. 01.02. 5. 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01. 03 1.01. 1.01.01 . 01. 03. 5. 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 1.01. 1.01.01 . 01. 05 . 5. 2. 3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 00. 00 . 5 1.01 . 1.01.01 . 00. 00 . 5 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00. 00 . 5 . 1 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01. 01 . 5 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 1 Program Penguatan Kclembagaan Perangkat Daerah Penyed,aan Bahan dan Jasa Perkantoran BelanJa Pegawa, Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat Koordmas, dan Konsultas, setama Barang dan Jasa Pemel!haraan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Barang dan Jasa Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BelanJa Modal Pend1d1kan dan Pe/atlhan Pegawa1 setaoja Barang dan Jasa BelanJa Pegawa1 BELANJA LANGSUNG BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 2 KODE REKENING URA IAN 1 . 01 Urusan WaJ1b Pelayanan Dasar Pend1d1kan 1 . 01 . 01 Dmas Pendidrkan dan Kebudayaan 1 . 01 . 01 . 001 Dmas Pendidrkan dan Kebudayaan Urusan Pemcrintahan Organisasi Sub Unit Organisasi ------ -- ------- - - PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN III PERAlURANDAERAH KABUPATEN PURBAUNGGA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENrANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman 229RINCIAN PERUBAHAN APBO MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BUPATI PURBALINGGA, LEMBARAN DAERAH ABUPATEN PURBAUNGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS! JAWA TENGAH : (11 ·208/2020) Diundangkan di Purballngga pada tanggal 15 September 2020 SEKRET s DAERAH KA lei~ W YU KONTARDI (50,12)6.384.002.000,00 ( 17 .710.000,00) (55,15) - - (63. 757 .000,00) (93,91) (3.456.000,00) (47,39) (460.000,00) (20,00) (2.996.000,00) (60,00) DASAR HUKUM (Rp) 0/o 5 6 7 (1.960.000,00) (100,00) (47.291.000,00) (98,44) (17.000.000,00) (100,00) (2.450.000,00) (100,00) (14.550.000,00) (100,00) (16.829.000,00) (56,10) (930.000,00) (29,52) (15.899.000,00) (59,21) ( 15.000.000,00) (100,00) (5.900.000,00) (100,00) (9.100.000,00) (100,00) (81.467.000,00) (81,47) 0,00 0,00 0,00 (6.354.186.000,00) 1.840.000,00 1.997.000,00 14.400.000,00 4.133.000,00 - - 3.837.000,00 0,00 18.533.000,00 13.171.000,00 - . 2.220.000,00 10.951.000,00 0,00 ------ 0,00 0,00 749.000,00 (12.738.188.000,00) 7.293.000,00 - - - 2.300.000,00 4.993.000,00 32.110.000,00 67.890.000,00 100.000.000,00 1.960.000,00 48.040.000,00 17.000.000,00 - - - 2.450.000,00 14.550.000,00 - - - 30.000.000,00 3.150.000,00 26.850.000,00 15.000.000,00 5.900.000,00 9.100.000,00 4 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 3 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) SURPLUS / (DEFISIT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Buku ProfitPNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Fasi/1taS1 Pengurusan Admimstrasl Mutas, PNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penataan Ftle Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Fas1!1taS1Masalah Kepegawa,anden Pemantauan Disip/in PNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penge/olaanAdministrasiPTT BelanJa Pegawai Belanja Barang dan Jasa 2 URAIAN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 15 . 17 4.05 . 4.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 15 . 18 4.05 . 4.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 4.05 . 4.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 1 KODE REKENING -~ - - I Urusan Pemerintahan : 1. 01 Urusan Wajlb Pelayanan Dasar Pendldlkan Organlsasl : 1 . 01 . 01 Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Unit Organlsasl : 1 . 01 . 01 . 001 Dinas Pendldikan dan Kebudayaan URAIAN URUSAN, ORGANISASI, SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE I JENIS BELANJA ~ )ENIS BELANJA (BERKURANG) PROGRAM DAN KEGIATAN t BARANG • JASA I - JUMLAH 1 BARANG & JASA JUMLAH PEGAWAI unna1 I PEGAWAI MODAL (Rp) O/o 1 2 3 4 I 5 6=3+4+5 7 _ [ ' 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 • 6 12 -- - - - - 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 22.172.752.000 66.830.434.00~t 37 .336.963.000 126.340.149.000 I 20.493.001.000 69.926 755.000 42.343.349.000, 132.763.105.000 6.422.956.000 5 1.01 Pendldlkan 22.172.752.000 66.830.434.000 37.336.963.000 126.340.149.000 20.493.001.000 T 69.926.755.000 42.343.349.ooo I 132. 763.105.000 6.422.956.000 5 1.01 . 1.01.01 Dlnas Pendidlkan dan Kebudayaan 22.172.752.000 66.830.434.000 37.336.963.000 126.340.149.000 ~ 20.493.001.000 69.926.755.000 42.343.349 ooo I 132.763.105.000 6.422.956.000 5 . - - 2.017.006.000~1.01 . 1.01.01 . 01 Program Penguatan Kelembagaan 784.150. 000 138.133.000 533.863.000 1.311.211.000 90.462.000 1.935.536.000 (1.004.353.000 (31)2.939. 889. 000 PerangkatDaerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyed,aan Bahan dan Jasa Perkantoran 678.800.000 469.105.000 0 1.147.905.000 I 523.463.00~ I 393.347.000 0 916.810.000 (231.095.000 (20) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Rapat-rapat Koordlnasl dan Konsultasi 0 160.000.000 0 160.000.000 38.458.000 0 38.458.000 (121.542.000 (76) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Pemellharaan Sarana dan Prasarana Kantor I 0 297.358.000 0 297.358.000 0 154.195.000 0 154.195.000 (143.163.000 (48) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 0 0 0 0 ~I 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Pendidlkan dan Pelatlhan Pegawai 0 27.700.000 0 27.700.000 2.000.000 0 2.000.000 (25.700.000 (93) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan 8.000.000 4.156.000 0 12.156.000 I ,.000.0001 1.714.000 0 7.714.000 (4.442.000 (37) Laporan Klnerja SKPD oj1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Pendataan Pendidlkan 97.950.000 59.220.000 ! 0 157.170.000 4.400.00~ 92.697.000 97.097.000 (60.073.000 (38) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 Operaslonal Korwlkam 0 999.467.000 138.133.000 1.137.600.000 l 628.800.000 60.462.000 689.262.000 (448.338.000 (39) . 1.710.oooj 171.156.oooJ1.01 . 1.01.01 . 15 ProgramPendldlkan Anak Us/a Dini 35.640.000 463.932.000 183.256.000 682.828.000 246.812.000 426.338.000 (256.490,000. (38). 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 Bantuan Operasional PAUD 0 13.200.000 I 46.800.000 60.000.000 I 0 11.962.000 41.300.000 53.262.000 (6.738.000 (11) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 Bantuan Operaslonal PAUD (OAK Non Flslk) 0 27.000.000 0 27.000.000 0 28.200.000 0 28.200.000 1.200.000 4 1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Anak Usia 35.640.000 347.732.000 0 383.372.000 1.770.000 130.650.000 0 132.420.000 (250.952.000 (65) Dini l 212.456.000 [ oJ 136.456.000 /1.01 . 1.01.01 . 15 . 04 Pengembangan Prasarana dan Sarana 0 76.000.000 136.456.000 76.000.000 212.456.000 0 0 PAUD (OAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 ProgramWajar Dlkdas9 Tahun 1.404.112.000 45.309.735.000 31.015.514.000 89.729. 421.000 5.779.770. 000 51.029.239.000 41.875.131.000 98.684.140.000 8.954.719.000 10 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Bantuan Operasional Sekolah 6.587.187.000 42.402.737.000 6.405.476.000 55.395.400.000 5.541.140.000 47.141.203.000 10.020.910.000 62. 703.253.000 7.307.853.000 13 1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 Fasllltasl Penlngkatan Pendldlkan Tlngkat I 125.990.000 1.043.880.000 0 1.169.870.000 I 94.493.000 934.642.000 0 1.029.135.000 (140.735.000 (12) SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 Fasllltasl Penlngkatan Pendldlkan Tlngkat 68.355.000 301.645.000 0 370.000.000 49.917.00: I 221.363.000 0 271.280.000 (98.720.000 (27) SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 Pernenuhan Sarana - Prasarana SD (OAK) 0 0 18.860.900.000 18.860. 900.000 511.075.000 18.328.675.000 18.839.750.000 (21.150.000, 0 1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 Pemenuhan Sarana - Prasarana SMP (OAK) 0 0 6.987 .848.000 6.987.848.000 0 1.289.340.000 5.688.008.000 6. 977 .348.000 (10.500.000 0 1.01 . 1.01.01 . 16 . 08 Penanganan dan Evaluasl AUS • TS 56.520.000 125.085.000 0 181.605.000 42.390.000 53.742.000 0 96.132.000 (85.473.000 (47) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 Penerapan, Pengembangan clan Evaluasl I 2.320.000 59.891.000 0 62.211.000 1.740.000 23.783.000 0 25.523.000 (36.688.000 (59) Kurikulum dan Standar I Pendidikan Tingkat SD I I I REXAPlllJlASJ PCRUl!l.•AH BCI.A~JA MOUUT URUSN< PCMCJUIITAHAN O>.CAAH, O~GAll&S~ PROGRAM DAN KCGIATAN Halaman l PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN2020 LAMPIRAN IV PERATURAN OAERAH KABUPATEN PURBAUNGGA NOMOR ll TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BEL.ANJA OAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Ha1aman 159 NOREG PERAlURANDAERAH l<ABUPATENPURBAUNGGA,PROVINS! JAWA TENGAH (11 208/2020) Oiundangk.and, Purbal,ngga pada ta,wal 15 September 1010 BUPATI PURBALINGGA, " JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH I JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) 0/o 1 JUMLAH JUMLAH PEGAWAl it IIARANG &JASA MODAL PEGAWAI BARANG & lASA MODAL (Rp) 3 4 s 6=3+4+5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10-6 12 J 465.123.ooo == 8.083.190.oool 0 8.548.313.000 230.928.000 F 1.887.952.000 -= 3.300.000 2.122.180.000 (6.426.133. (75) URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE 21 (dalam ribuan) KODE URAIAN JUMLAH SEBELUM JUMLAH SETELAH BERLEBIH / (BERKURANG) PERUBAHAN PERUBAHAN RP. % 1 2 3 4 5 6 01 PELAYANANUIIUII 261.415.849 246.031.006 115.384.843) f5.891 01 2 10 Komunikasi dan Infonnatika 6.148.472 6.157.371 8.899 0,14 01 2 14 Statistik 217.460 141.877 (75.583) (34,76) 01 2 15 Persandian 233.000 147.712 (85.288) (36,60) 01 2 18 Kearsipan 3.299.622 2.973.642 (325.980) (9,88) 01 4 01 Administrasi Pemerintahan 204.361.876 200.510.730 (3.851.146) (1,88) 01 4 02 Pengawasan 8.747.937 7.541.872 (1.206.065) (13,79) 01 4 03 Perencanaan 7.816.846 6.265.184 ( 1.551.662) (19,85) 01 4 04 Keuangan 17.453.448 15.780.326 ( 1.673.122) (9,59) 01 4 05 Kepegawaian 12.738.188 6.354.186 (6.384.002) (50,12) 01 4 07 Penelitian dan Pengembangan 399.000 158.106 (240.894) (60,37) 03 KETERTIBAN DAN KEAIIANAN 16.421.656 14.215.811 12.205.8451 113.431 03 1 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 16.421.656 14.215.811 (2.205.845) (13,43) 04 EKONOIII 494.714.501 514.396.233 19.681.732 3.98 04 2 01 TenagaKerja 5.336.886 5.573.461 236.575 4,43 04 2 03 Pangan 12.296.284 12.779.021 482.737 3,93 04 2 07 PemberdayaanMasyarakat Desa 393.160.920 403.502.033 10.341.113 2,63 04 2 09 Perhubungan 16.322.910 15.157.572 (1.165.338) (7,14) 04 2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6.081.892 5.052.302 (1.029.590) (16,93) 04 2 12 Penanaman Modal 3.947.853 3.276.351 (671.502) (17,01) 04 3 01 Kelautan dan Perikanan 1.898.444 1.525.939 (372.505) (19,62) 04 3 03 Pertanian 31.103.184 22.213.256 (8.889.928) (28,58) 04 3 06 Perdagangan 19.881.192 41.655.792 21.774.600 109,52 04 3 07 Perindustrian 4.484.936 3.654.629 (830.307) (18,51) KABUPATEN PURBALINGGA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASANDAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN2020 NOMOR 11 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA LAMPIRAN V LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS! JAWA TENGAH: (11-208/2020) SEKRETARlS DAERAH KABUP URBALINGGA NI~ PRA'rIWii cl Diundangkandi Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 ___ ___.!_!! 5 ]l.2.54J_ _ 3(,,59 1'2.268.3!5) 5:3,58 ------------ ---- ______ ( 193.302) -~1,45· ------ (562.507) 17,071 --- (84. 8"1·8.19:L) -·('l·,05) BUPPTJ PU~llA LINC,GPT --~~,52) 10,71.t ---- 162,91 -·--- 161,88, 16,521 ---- J~I0,241 141,50 ----- 159,99 ------ (743.932) --- (73.Ei'i-2.66:~1. -·- (5:3. 9 21.641) _ ·- ( 14. 7 2 1. 02 1) ___ __L!. 5(14.29• J L -·- (l.019.46~) ----- (484.82:i) ___ _!§.2~12.9~:a1. -·- (.2.280.843) --- (2.952.08)) ___ _ill! 4~·2.1c~~l. --- (5.058.00S) --- (1:2.636.51-5) ----- (777.58:,) _ _Jl.,83 8CJ,35 ----- 13,611 ---- J-!3,751 144,90, ---- 139,66, ----- __ (!1,42) 10,291 ______ (194.123) 4(10.21.t> - ·--------- --
7. l.144. M3 6 C' '. ~-----~ 1 2 3 4 ·-·-- .._ 04 3 08 Transmigrasi 200.000 5.:n7 ---- --- 05 LINGKUNGAN HIDUP 21.882.630 22.282.S,46 ·- ---- 05 2 04 Pertanahan 1.280.500 2.424.648 ·- .,_.. 05 2 05 Lingkungan Hidup 20.602.130 19.858.1~·8 -- ---- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 168.333.958 94.691.296 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 131.219.225 72.297.584 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 37.114.733 22.393.712 07 KESEHATAN 358.461.734 356.957.440 07 1 02 Kesehatan 351.021.451 350.001.983 07 2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.440.283 6.955.457 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 10.416.676 5.183.748 08 2 16 Kebudayaan 5.495.619 3.214.771 08 3 02 Pariwisata 4.921.057 1.968.977 10 PENDIDIKAN 732.699.306 714.227.198 10 1 01 Pendidikan 711.354.851 706.296.845 10 2 13 Kepemudaandan Olah Raga 20.087.945 7.451.429 10 2 17 Perpustakaan 1.256.510 478.924 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 31.467.009 42.979.550 11 1 06 Sosial 22.898.971 35.167.321 11 2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 614.719 421.417 11 2 06 Administrasi Kependudukan dan Capil 7.953.319 7.390.812 JUMLAH 2.095.813.319 2.010.965.128 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS! JAWA TENGAH: (11-208/2020) DYAH HAYUNING.,JJRATIWIf Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 BUPATI PURBALINGGA t I ESELON NON ESELON GOLONGAN/RUANG TENAGA JUMLAH I II III IV v FUNGSIONAL STAF GOLONGAN IV/e - - - - - 2 - 2 - - ~ GOLONGAN IV/d - 1 1 - - 3 1 6 - - - - --- GOLONGAN IV/c - 26 2 - - 6 - 34 -- ' - - GO LONGAN IV/b - 3 41 2 - 84 - 130 - GO LONGAN IV/ a - - 65 43 - 1.652 6 1.766 JUMLAH GOLONGAN IV - 30 109 45 - 1.747 7 1.938 GOLONGAN III/d - - 24 269 - 612 61 966 GOLONGAN III/c - - 2 120 - 654 117 893 -- -- - - -- - GOLONGAN Ill/b - - - 42 - 836 275 1.153 - GOLONGAN III/a - - - 12 - 456 546 1.014 JUMLAH GOLONGAN III - - 26 443 - 2.558 999 4.026 GOLONGAN 11/d - - - - - 199 226 425 - - - - - GOLONGAN 11/c - - - - - 51 309 360 -- - ~ - -- - GOLONGAN Il/b - - - - - - 180 180 -- - --- GOLONGAN II/a - - - - - 9 59 68 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 259 774 1.033 GOLONGAN 1/d - - - - - - 70 70 - - -- - GOLONGAN 1/c - - - - - - 23 23 - '----- - -- - - - GOLONGAN 1/b - - - - - - 7 7 - -- -- - -- GOLONGAN I/a - - - - - - - - JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 100 100 TOTAL - 30 135 488 - 4.564 1.880 7.097 KABUPATEN PURBALINGGA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHON ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 TAHUN PENGAKUAN SALDO AKHIR TAHUN PERKIRAAN PERKIRAAN PERKIRAAN NO. URAIAN RINCIAN PIUTANG PIUTANG 2019 PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR TAHUN 2020 TAHUN 2020 TAHUN 2020 1 2 3 4 5 6 7 I PIUTANG PAJAK 273.782.130 0 273. 782.130 . 1 Piutang Pajak Reklame 95.661.203 0 95.661.203 - 2 Piutang Pajak Air Tanah 58.653.675 0 58.653.675 . 3 Piu tang PBB· P2 119.467.252 0 119.467.252 - I[ PIUTANG RETRIBUSI 231.607.440 0 231.607 .440 - 1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 0 0 0 - 2 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 0 0 0 - 3 Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 114.196.000 0 114.196.000 - 4 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 0 0 0 - 5 Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 17.275.840 17.275.840 6 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 95.185.600 95.185.600 7 Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 4.950.000 0 4.950.000 - III PIUTANG LAIN-LAIN 35.557.686.982 0 35.557.686.982 - 1 Piutang Pasien 1.388.004.064 0 1.388.004.064 - 2 Piutang Klaim Asuransi 0 0 0 - 3 Piutang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 0 0 - 4 Piutang Tambahan Penghasilan Pegawai 0 0 - s Piutang Pembuangan Limbah 0 0 0 - 6 Piutang Jasa Pelayanan 33.576.083.408 33.576.083.408 - KABUPATEN PURBALINGGA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 EMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALJNGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS! JAWA TENGAH: (11-208/2020) SEKRETARIS DAERAH Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 BUPATI PURBALINGGA' ~ 1 2 3 4 5 6 7 7 Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama 63.248.000 63.248.000 - 8 Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan 530.351.510 530.351.510 - IV PIUTANG BAGI BASIL PAJAK 7 .426.825. 925 7.426.825.925 - v PIUTANG BAGI BASIL BUKAN PAJAK/SUMBERDAYA ALAM 283.402.179 283.402.179 - - VI PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 2.678.832.318 2.678.832.318 - 1 Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 2.678.832.318 2.678.832.318 - Jumlah 46.452.136. 974 0 46.452.136.974 - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS! JAWA TENGAH : (11-208/2020) U KONTARDI IHG PRATIWI { l Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 JUMLAH MODAL JUMLAH SISA MODAL TAHUN JUMLAH MODAL YANG JUMLAH MODAL YANG SISA MODAL HASIL PENYERTAAN (INVESTASI) YANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) YANG NO. PENYERTAAN NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA TELAH DISERTAKAN S.D. TAHUN 2020 TELAH DISERTAKAN S.D. YANG BELUM MODAL (INVESTASI) AKAN DITERIMA DISERTAKAN S.D. TAHUN MODAL TAHUN ANGGARAN 2019 TAHUN ANGGARAN 2020 DlSERTAKAN DAERAH TAHUN 2019 KEMBALI TAHUN 2020 2019 l 2 3 7 8 9•7+8 10•6-9 11 12 13•9-12 1 1985 PD. BPR-BKK Purbalingga 12.632.000.000 500.000.000 13.132.000.000 - 2.840.872.000 - 13.132.000.000 2 1985 PD. BKK-Karangmoncol 2.534.000.000 - 2.534.000.000 - - - 2.534.000.000 3 1968 PDAM 72.212.050.151 3.300.000.000 75.512.050.151 - 3.579.085.000 - 75.512.050.151 4 1999 PT. Bank BPD Jateng 33.605.000.000 1.000.000.000 34.605.000.000 - 6.899.456.000 - 34.605.000.000 5 1991 PD. BPR Artha Perwira 8. 900.000.000 1.000.000.000 9. 900.000.000 - 2.825.115.000 - 9.900.000.000 6 2003 PT.BPRS Buana Mitra Perwira 4. 770.000.000 500.000.000 5.270.000.000 - 991.039.000 - 5.270.000.000 7 2004 PD. Purbalingga Ventura 1.131.302.934 - 1.131.302.934 - - - 1.131.302. 934 8 2004 PD. Puspahastama 4.080.000.000 - 4.080.000.000 - - - 4.080.000.000 9 2005 PD. Owabong 33.595.671.632 2.000.000.000 35.595.671.632 - 4.545.876.000 - 35.595.671.632 10 1995 PT PRPP 128.000.000 - 128.000.000 - - - 128.000.000 JUMLAH 173.588.024.717 8.300.000.000 181.888.024.717 - 21.681.443.000 - 181.888.024.717 ~ BUPATI PURBALINGGA l KABUPATENPURBALINGGA DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN2020 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada Akhir Tahun Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo pada Akhir 2019 Tahun 2020 Tahun 2020 Tahun 2020 1 Tanah 599.230.112.724 4.699.950.000 603.930.062.724 2 Jalan dan Jembatan l .090.671.040.104 26.202.190.000 l .116.873.230.104 3 Bangunan Air (irigasi) 107.288.481.520 8.278.943.000 115.567.424.520 4 Instalasi 15.673.872.115 335.106.000 16.008.978.115 5 Jaringan 57.471.069.680 7.347.946.000 64.819.015.680 6 Gedung 848.702.482.261 37.934.076.000 886.636.558.261 7 Monumen 7 .572.393.124 - 7.572.393.124 8 Alat-alat Berat / Besar 15.546.683.801 - 15.546.683.801 9 Alat-alat Angkut 88.511.775.286 2.224.328.000 90.736.103.286 10 Alat-alat Bengkel dan Ukur 4.637.227.817 32.030.000 4.669.257.817 11 Alat-alat Pertanian/Peternakan 1.452.167 .711 73.309.000 1.525.476.711 12 Alat Kantor dan Rumah Tangga 153.676.268.869 28.440.049.000 182.116.317 .869 13 Alat-alat Studio & Komunikasi 11.610.439.116 348.025.000 11.958.464.116 14 Alat Kedokteran 73.352.503.521 26.164.115.000 99.516.618.521 15 Alat Laboratorium 39.816.328.886 4.485.838.000 44.302.166.886 16 Alat-alat Persenjataan dan Keamanan 479.522.750 77.900.000 557.422. 750 17 Buku Perpustakaan 61.716.225.669 9.286.082.000 71.002.307 .669 18 Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan 9.690.520.090 2.043.850.000 11.734.370.090 19 Hewan, Ternak dan Tanaman 575.640.141 - 575.640.141 KABUPATEN PURBALINGGA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 BARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (11-208/2020) Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 INQ..PRATIWI { ~ IBUPATIPURBALINGGA No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada Akhir Tahun Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo pada Akhir 2019 Tahun 2020 Tahun 2020 Tahun 2020 20 Konstruksi dalam Pengerjaan - - - JUMLAH 3.187 .674. 755.185 157.973.737.000 - 3.345.648.492.185 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS! JAWA TENGAH: (11-208/2020) SEKRETARJS DAERAH KAB PURBALINGGA, I~ PRATIWIylDiundangkan di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 No. Jenis Aset Lain-lain Saldo pada Akhir Tahun Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo pada 2019 Tahun 2020 Tahun 2020 Akhir Tahun 2020 1 Tuntutan Perbendaharaan 25.638.189,00 25.638.189,00 2 Barang Tidak Berwujud 325.893.250,00 325.893.250,00 3 Aset Lain-lain 36. 930.508.877, 76 36.930.508.877,76 - - - JUMLAH 37.282.040.316, 76 - - 37 .282.040.316, 76 BUPATI PURBALINGGAI KABUPATENPURBALINGGA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHON ANGGARAN2020 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 MBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (11-208/2020) Diundangk.an di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 JUMLAH ANGGARANTAHUN 2019 JUMLAH SISA ANGGARANYANG JUMLAH DIANGGARKANOLM TA 2020 NO. JUDUL KEGIATAN REALISASI S.D T.A APBDTA 2019 PERUBAHAN 2019 APBD PERUBAHANAPBD APBD TA 2019 1 2 3 4 5 6 7 - - - - - - - - - -- - - - Jumlah BUPATI PURBALIN_GGA { KABUPATEN PURBALINGGA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 L MBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS! JAWA TENGAH: (11-208/2020) SEKRETARIS DAERAH DYAH HAYUNIN(1.J>RATIWI ~ Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 BUPATI PURBALINGGA t TUJUAN PEMBENTUKAN DANA DASAR HUKUM JUMLAH DANA SALDO AWAL TRANSFER DARI TRANSFER KE SALDO AKHIR SISA DANA YANG NO. CADANGAN PEMBENTUKAN YANG (Rp.) KAS UMUM KAS UMUM (Rp.) BELUM DANA CADANGAN DIRENCANAKAN DAERAH (Rp.) DAERAH (Rp.) DICADANGKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH - - - - - - KABUPATEN PURBALINGGA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 A KONTARDI BARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGATAHUN 2020 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS! JAWA TENGAH: (11-208/2020) Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 15 September 2020 JUMLAH SISA JUMLAH PEMBAYARAN DASAR TANGGAL / JUMLAH JANGKA PEMBAYARAN TH 2018 SUMBER HUKUM TAHUN PINJAMAN / WAKTU PERSENTASE TUJUAN NO PINJAMAN PERJANJIAN PINJAMA BUNGA PENGGUNAAN POKOK PINJAMAN/ NILAI NOMINAL POKOK DAERAH PINJAMAN/ N PINJAMAN (%) PINJAMAN BUNGA PINJAMAN BUNGA OBLIGASI OBLIGASI (Rp.) PINJAMAN OBLIGASI (TAHUN) DAERAH (Rp.) (Rp.) DAE RAH (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH - - - BUPATI PURBALINGGA i KABUPATEN PURBALINGGA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHON ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…