DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp2.028.994.039.000,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen- dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; BUPATIPURBALINGGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2021 TENTANG NOMOR 12 TAHUN 2020 PERATURANDAERAHKABUPATENPURBALINGGA BUPATI PURBALINGGA PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang ten tang Republik Lembaran

6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor r 5679); 1 ; r· <, _ I Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093); t I fi
21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); ( Ir J terdiri atas: Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp258.293.228.000,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang Ii ~l

(1)Pasal 3 Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rpl.975.765.702.000,00 (satu trilyun sembilan ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu rupiah), yang bersumber dari:
1. a.pendapatan asli;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 2

Rp.0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan c. Pendapatan Daerah Rpl .975. 765. 702.000,00 Belanja Daerah RQ2.016. 926.613.000100 Defisit/ Surplus Rp. 41. 160.9 J J.000,00 Pembiayaan Daerah

1.Penerimaan Rp. 53.228.337 .000,00
2.Pengeluaran R.Q. 12.067.426.000100 Pembiayaan Netto Rp. 41.160.911.000,00 b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp2.028.994.039.000,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a.

Pasal 1

PERATURAN DAE RAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2021. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI PURBALINGGA dan DEWAN PEWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATENPURBALINGGA Dengan Persetujuan Bersama

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar RplOS.099.850.000,00 (seratus lima milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.163.750.000,00 (dua belas milyar seratus enam puluh tigajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.936.100.000,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh enarnjuta seratus ribu rupiah). I ,b fl

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rpl.612.372.624.000,00 (satu trilyun enam ratus dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rpl.485.362.848.000,00 (satu trilyun empat ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus em pat puluh delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.009.776.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 4

a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.547.000.000,00 (lima puluh empat milyar lima ratus empat puluh tujuhjuta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.097.725.000,00 (dua belas milyar sembilan puluh tujuhjuta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl6.779.897.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl 74.868.606.000,00 (seratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam ribu rupiah). ( 1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp222.940.062.245,00 (dua ratus dua puluh dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah.
2. b.belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.529.950.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.310.897.500,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ri~u lima ratus rupiah). ' f,. fl

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rpl.402.093.853.755,00 (satu trilyun empat ratus dua milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp883.824.556.261,00 (delapan ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp459.756.905.987,00 (empat ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.557.01 l.507,00 (empat puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sebelas ribu lima ratus tujuh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl 7.955.380.000,00 (tujuh belas milyar Sembilan ratus lima puluh limajuta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.016.926.613.000,00 (dua trilyun enam belas milyar sembilan ratus dua puluh enamjuta enam ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 6

( 1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp53.228.337.000,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.228.337 .000,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus dua puwh delapanjuta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). I l f!

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp41.160.911.000,00 (empat puluh satu milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp386.656.824.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam milyar enam ratus lima puluh enamjuta delapan ratus ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja bagi hasil;
b.belanja bantuan keuangan;
c.belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.937.738.000,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
d.belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp379.719.086.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan belas jutadelapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar RpS.235.873.000,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…