DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJPD dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah di Kabupaten Purbalingga diperlukan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2025-2045 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11.Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12.Sasaran pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian visi daerah yang memuat arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah dan Indikator Utama Pembangunan sesuai dengan karakteristik Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Aspek Geografi 2.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya dengan koordinat lokasi antara 101° 11" - 109° 35" BT dan 7° 10" - 7° 29 LS". Secara administrasi, Kabupaten Purbalingga memiliki 18 kecamatan yang terbagi menjadi 224 desa dan 15 kelurahan. Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas kurang lebih 80.576 Ha atau sekitar 2,35 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai batas-batas administrasi seperti disajikan dalam Gambar 2.1.

Pasal 2

(1)Program pembangunan Daerah terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 3

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:
(2)Penjabaran RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada:

a.RPJPN Tahun 2025-2045;
b.RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045; dan
c.RTRW.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1 Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan makro yang sifatnya lintas sektor. Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai atau kondisi riil yang terjadi saat ini dengan rencana atau standar yang ingin dicapai. Kesenjangan atau gap tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor penghambat maupun pendorong. Kompleksitas faktor penyebab permasalahan ini membutuhkan penyelesaian dengan pendekatan cross cutting strategy.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025- 2045 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH 4.1 Logframe (Kerangka Pikir) Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025- 2045 Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005- 2025 adalah Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Berbagai dinamika pembangunan yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya baik dalam skala nasional maupun global menjadi refleksi untuk pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga ke depannya.

Pasal 7

(1)Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, non-alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 3 September 2024 BUPATI PURBALINGGA, ttd DYAH HAYUNING PRATIWI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 3 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd HERNI SULASTI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (12-283/2024) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19730310 199903 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045 I. UMUM Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka pajang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya punyusunan rencana pembangunan Daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kabupaten Purbalingga menyusun RPJPD untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan jabaran dari tujuan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan Rencana RPJPD terbagi dalam tahapan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahunan. RPJPD Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD Kabupaten Purbalingga sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah untuk:

a.mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
e.mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Sistematika RPJPD mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…