DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Yang Meliputi a. fungsi dan tanggung jawab Keluarga; b. perencanaan; c. pelaksanaan; d. wali anak dan pengampuan; e. kelembagaan; f. koordinasi; g. kerjasama; h. sistem informasi; i. penghargaan; j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan k. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan pergeseran nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga sebagai lambang sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang di masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berwenang untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan pembangunan keluarga;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiridari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
7.Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah perkumpulan sosial yang di bentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai saran apartisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
8.Lembaga Sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.
9.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual gunahidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
10.Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhaan Keluarga untuk berkembang gunahidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
11.Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasaskan:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.kekeluargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipatif;
i.legalitas; dan
j.nondiskriminatif

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan Badan Usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
c.pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan Keluarga.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a.mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir serta batin; dan
b.mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat, Keluarga, serta Badan Usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi dan tanggung jawab Keluarga;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan;
d.wali anak dan pengampuan;
e.kelembagaan;
f.koordinasi;
g.kerjasama;
h.sistem informasi;
i.penghargaan;
j.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
k.pendanaan.

BAB II

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 6

(1)Setiap Keluarga menjalankan fungsi Keluarga.
(2)Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.keagamaan;
2. b.sosial budaya;
3. c.cinta dan kasih sayang;
4. d.perlindungan;
5. e.reproduksi;
6. f.sosialisasi dan pendidikan;
7. g.ekonomi; dan
8. h.pembinaan lingkungan.

Pasal 7

(1)Keluarga bertanggung jawab mendidik anak dengan benar dalam kriteria yang benar serta jauh dari penyimpangan.
(2)Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berkewajiban memenuhi kebutuhan jiwa raga anak dalam kehidupannya;
2. b.melatih anak untuk bersosialisasi dan mengidentifikasi nilai serta berbagai kebiasaan masyarakat;
3. c.melengkapi anak dengan berbagai sarana komposisi personal dalam masyarakat;
4. d.menjamin ketenangan, perlindungan dan memfasilitasi perkembangan diri anak sampai mereka dewasa; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
5. e.memberikan porsi yang besar pada pendidikan intelektual, emosional dan spiritual disetiap fase perkembangan anak.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga meliputi:
1. a.Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.
(2)Rencana pembangunan Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.landasan legalitas, keutuhan keluarga, dan kemitraan gender;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga;
4. d.ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
5. e.ketahanan sosial budaya dan agama.
(3)Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam RPJPD.
(4)Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Pasal 9

Perencanaan pembangunan Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun melalui:

a.evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
b.penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
c.upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
d.pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 10

Dalam hal perencanaan pembangunan Ketahanan keluarga belum terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Bupati menetapkan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Peraturan Bupati. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…