Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang APBD Kabupaten Purbalingga TA 2023 yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 2. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Perubahan pada rencana tahunan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berupa Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. 8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 9. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
APBD terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah.
APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.084.567.949.000,00, (dua triliyun delapan puluh empat milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a. pendapatan daerah Rp2.009.567.949.000,00 b. belanja daerah Rp2.079.205.449.000,00 Defisit Rp 69.637.500.000,00 c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp75.000.000.000,00 2. Pengeluaran Rp 5.362.500.000,00 Pembiayaan Netto Rp69.637.500.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.009.567.949.000,00 (dua triliyun sembilan milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp300.978.054.000,00 (tiga ratus milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.324.668.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah). (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.499.028.000,00 (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.269.337.000,00 (dua puluh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp188.885.021.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah).
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.696.717.395.000,00 (satu triliyun enam ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan transfer pemerintah pusat;dan b. pendapatan transfer antar daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.018.935.000,00 (satu triliyun lima ratus lima puluh milyar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.698.460.000,00 (seratus empat puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp11.872.500.000,00 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan hibah. (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.872.500.000,00 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.079.205.449.000,00 (dua triliyun tujuh puluh sembilan milyar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga;dan d. belanja transfer.
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.521.103.678.900,00 (satu triliyun lima ratus dua puluh satu milyar seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja Subsidi; d. belanja hibah; dan e. belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp970.419.483.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp487.060.372.900,00 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.837.623.000,00 (lima puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah). (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.286.200.000,00 (delapan milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp147.545.038.100,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas: a. belanja modal tanah. b. belanja modal peralatan dan mesin. c. belanja modal bangunan dan gedung. d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan e. belanja modal aset tetap lainnya. (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.075.000.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.315.473.100,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah). (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.312.209.000,00 (enam puluh enam milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah). (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.271.107.000,00 (tiga puluh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah). (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.571.249.000,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp406.556.732.000,00 (empat ratus enam milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.182.370.000,00 (Sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp397.374.362.000,00(tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
Membuka PDF…