DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang penyelenggaraan izin reklame yang meliputi asas dan tan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, subjek dan objek penyelenggaraan reklame, penyelenggaraan reklame, perizinan, hak; keajiban dan larangan pemegang izin reklame, pengawasan, penertiban dan pembongkaran reklame, peran serta masyarakat, sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa seiring dengan perkembangan dunia usaha maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk mernperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan semakin meningkat;
b.bahwa penyelenggaraan reklame pada tempat umum perlu ditata kelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah;
c.bahwa penyelenggaraan reklame dengan tata kelola yang baik akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur penyelenggaraan izin reklame;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Reklame; PERATURANDAERAHKABUPATENPURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN2015 TENTANG PENYELENGGARAANIZINREKLAME DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI PURBALINGGA, BUPATI PURBALINGGA PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang , I '' .

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak· Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rericaria Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05); Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5.Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani bidang Perizinan di Kabupaten Purbalingga.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu di Daerah.
7.Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab di bidang perizinan di Kabupaten Purbalingga.
8.Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penertiban dalam penyelenggaraan reklame.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAANIZIN REKLAME. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENPURBALINGGA dan BUPATIPURBALINGGA Dengan Persetujuan Bersama ,I

10.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11.Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
12.Reklame Megatron/Vzdiotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13.Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera], tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
14.Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan denga cara disebarkan, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda denga ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per lembar.
15.Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
16.Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
17.Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
18.Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
19.Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.
20.Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan- bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
21.Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22.Penyelengara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk, dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame: baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lajn yang menjadi tanggungannya. ,,

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan mengelola penyelenggaraan reklame di Daerah meliputi:

a.menyusun perencanaan, program, dan pengembangan;
a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum;
b.menjaga norma kesopanan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
c.mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah; dan
d.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

KEWAJIBAN,WEWENANGDAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAHDAERAH Pengaturan penyelenggaraan izin reklame bertujuan :

Pasal 2

Penyelenggaraan izin reklame dilaksanakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.keselamatan;
d.keamanan;
e.ketertiban;
f.kepastian hukum;
g.kebersihan dan keindahan; dan
h.keserasian lingkungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

23.Tempat Reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda tidak bergerak atau benda bergerak yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah daerah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame.
24.Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana reklame ditempatkan atau ditempelkan.
25.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
26.Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.

Pasal 6

(1)Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan/ penyelenggaraan/ pemasangan reklame.
(2)Objek penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan pemasangan bidang/ papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersil dan non komersil.
(3)Jenis/alat/bentuk yang menjadi objek penyelenggaraan reklame antara lain:
1. a.Reklame Pennanen meliputi :
  1. 1.reklame papan/ thinplat;
  2. 2.billboard yang disinari /neon dan yang tidak disinari;
  3. 3.videotron/ megatron;
  4. 4.reklame berkonstruksi dan sejenisnya.
2. b.Reklame Non Permanen
  1. 1.reklame kain;
  2. 2.reklame melekat, stiker;
  3. 3.reklame selebaran;
  4. 4.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  5. 5.reklame udara;
  6. 6.reklame suara;
  7. 7.reklame apung; BABIV SUBJEK DANOBJEK PENYELENGGARAANREKLAME
(2)Tata cara penyelenggaraan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Dalam melaksanakan penyelenggaraan izm reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan izin reklame di Daerah; dan
2. b.menetapkan tata cara penyelenggaraan izin reklame.

Pasal 5

b.menyusun standar operasional prosedur;
c.menyusun pola penyebaran perletakan reklame;
d.melakukan pembinaan;
e.menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di bidang reklame;
f.melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
g.mengelola pajak reklame. ,,

Pasal 8

(1)Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pemetaan, penataan dan penetapan lokasi reklame, harus memperhatikan estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana penataan kawasan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
1. a.sarana dan prasarana daerah; dan
2. b.di luar sarana dan prasarana daerah meliputi tanah, bangunan, air dan udara.
(3)Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi tata letak reklame sesuai lokasi pemasangan reklame.
(4)Lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. ( 1) Penyelenggara reklame adalah:
1. a.pemilik reklame atau produk; dan/ atau
2. b.pihak ketiga.
(2)Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
(3)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Pasal 7

BABV PENYELENGGARAAN REKLAME

c.Reklame dalam bentuk lain yaitu reklame politik, sosial, keagamaan, pesan layanan masyarakat dan sejenisnya.
1. 8.reklame peragaan;
2. 9.reklame film/ slide;
3. 10.reklame lain ya seperti neonbox.

(1)Setiap pernasangan reklame harus rnernenuhi standar reklame.
(2)Standar reklame sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), rneliputi:
1. a.standar etik yaitu isi reklame tidak rnernpertentangkan unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dan rnenjaga norma kesopanan;
2. b.standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya rnernperhatikan aspek keindahan;
3. c.standar teknis yaitu reklame yang dipasang rnernenuhi ketentuan standar konstruksi;
4. d.standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah rnelunasi seluruh kewajiban perpajakan;
5. e.standar adrninistrasi yaitu reklame yang dipasang rnernenuhi perizinan;dan
6. f.standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak rnengganggu lalu lintas dan tidak rnernbahayakan rnasyarakat di sekitarnya.
(3)Standar reklame sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Bentuk reklame tidak boleh sama atau rnenyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 11

(2)Penetapan lokasi atau kawasan ternpat pernasangan reklame berdasarkan nilai strategis yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pernasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan tertentu sesuai dengan pernanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk tempat pernasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan/ pernasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011