DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang APBD Kabupaten Purbalingga TA 2017 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokurnen- dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; BUPATIPURBALINGGA. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2017 TENTANG NOMOR 14 TAHUN2016 PERATURANDAERAHKABUPATENPURBALINGGA BUPATI PURBALINGGA PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN I Mengingat Menimbang I I

8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 ten tang Republik Lembaran
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 4 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
28.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10); Rp 247.176.826.000,00 Rp l .275.636.888.000,00 Rp 373.620.141.000,00c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
b.Dana Perimbangan sejumlah

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari: Pasal 2 157 .243.427 .000,00 0,00 Rp Rp Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 178.182.927.000,00 Rp. 20.939.500.000,00 Rp 1.896.433.855.000,00 Rp 2.053.677 .282.000,00 Rp (157.243.427.000,00)
1. a.Pendapatan
2. b.Belanja Defisit
3. c.Pembiayaan Daerah:
  1. 1.Penerimaan
  2. 2.Pengeluaran

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 adalah sebagai berikut: PERATURANDAERAH TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2017. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI PURBALINGGA DEWAN PEWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPURBALINGGA dan Dengan Persetujuan Bersama

30.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30); 812.988.819.000,00
500.000. 000, 00 34.639.242.000,00 23.558.000.000,00 Rp Rp Rp Rp

a.Belanja Pegawai sejumlah
b.Belanja Subsidi sejumlah
c.Belanja Hibah sejumlah
d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. l.l 73.556.167.000,00 880.121.115.000,00 Rp Rp
2. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah
3. b.Belanja Langsung sejumlah
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 191.224. 910.000,00 57 .589.761.000,00 11.812.694.000,00 112.992.776.000,00

Pasal 3

d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Rp Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rpc. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Rp Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rpa. Hibah sejumlah

(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 946.080.559.000,00 296.308. 962.000,00 Rp Rp
1. b.Dana Alokasi Umum sejumlah
2. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah (~) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri · dari jenis pendapatan :
3. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Rp 33.247.367.000,00 Pajak sejumlah 151.626.717.000,00 16.184.405.000,00c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp dipisahkan sejumlah
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Rp Sah sejumlah Rp 38.209.814.000,00 Rp 41.155.890.000,00 dimaksud pada ayat (1) huruf a(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana terdiri dari jenis pendapatan :
5. a.Pajak Daerah sejumlah
6. b.Retribusi Daerah sejumlah Ringkasan APBD. Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
  1. 1.Lampiran I
  2. 2.Lampiran II
  3. 3.Lampiran III
  4. 4.Lampiran IV Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 5

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Penyertaan modal {investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 20.939.500.000,00. 15.000.000.000.00 63.000.000.000,00 Rp Rp
1. b.Pencairan dana cadangan sejumlah
2. c.Penerimaan Pinjaman Daerah
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp 100.182.927.000,00 Anggaran sebelumnya {SiLPA} sejumlah 178.182.927.000,00 20.939.500.000,00 Rp Rpb. Pengeluaran sejumlah
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah 28.040.589.000,00 402.584.921.000,00 449.495.605.000,00

Pasal 4

Rp Rp Rp

a.Belanja Pegawai sejumlah
b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
c.Belanja Modal sejumlah

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 294.510.429.000,00 2.000.000.000,00 5.359.677.000,00 Rp Rp
1. f.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
2. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah
3. e.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Rp Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain.
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini.
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
10.Lampiran X
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah.
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap daerah.
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS!JAWA TENGAH: (14/2016) Tingkat I 199303 1 006 NO SH.M.Si Im.~12"'tl;ai,· Dengan Aslinya --...-·r,.__ ...-UKUMDAN HAM LEMBARANDAERAHKABUPATENPURBALINGGATAHUN2016 NOMOR 14 SEKRETARISDAERAH KABUPATENPURBALINGGA, ttd WAHYUKONTARDI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI PURBALINGGA, ttd TA SDI Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 27 Desember 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014