DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang peroman organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang meliputi organisasi Pemerintah Desa, kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan hak, tata kerja dan pembinaan Perangkat Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan tertib dan lancar, perlu diatur Pedoman Oganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 04) perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; BUPATIPURBALINGGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEDOMANORGANISASIDANTATAKERJA PEMERINTAHDESA TENTANG NOMOR 15 TAHUN 2015 PERATURANDAERAHKABUPATENPURBALINGGA BUPATI PURBALINGGA PROVINS! JAWA TENGAH Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. 4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. 5.Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ~,,; Sekretaris Daerah. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATI PURBALINGGA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPURBALINGGA Dengan Persetujuan Bersama

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Menetapkan

(1)Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
(3)Perangkat Desa terdiri dari:
1. a.Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan, terdiri dari :
  1. 1.Urusan Tata Usaha dan Umum;
  2. 2.Urusan Keuangan; dan
  3. 3.Urusan Perencanaan, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan.
2. b.Pelaksana Kewilayahan, yaitu Dusun yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
3. c.Pelaksana Teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pemerintahan;
  2. 2.Seksi Kesejahteraan; dan
  3. 3.Seksi Pelayanan.

Pasal 2

6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ·
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Kepala Dusun.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai wewenang:

a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
c.melaksanakan pembinaan Perangkat Desa;
d.mengalihkan tugas/jabatan Perangkat Desa yang berkedudukan setara;
e.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
f.menetapkan Peraturan Desa;
g.menetapkan APB Desa;
h.membina kehidupan masyarakat desa;
1. 1.membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; J. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
k.mengembangkan sumber pendapatan desa;
1. 1.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
m.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
n.memanfaatkan teknologi tepat guna;
o.mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
p.mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
q.melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peratur=r perundang-undangan.

BAB II

ORGANISASIPEMERINTAHDESA

Pasal 6

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.

Pasal 4

Bagian Kesatu Kepala Desa BAB III KEDUDUKAN,TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBANDAN HAK Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN,TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBANDAN HAK Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(4)Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dalam rnelaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, Kepala Desa wajib:
1. a.rnenyampaikan laporan penyelenggaraan Pernerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
2. b.rnenyampaikan laporan penyelenggaraan Pernerintahan Desa pada akhir rnasa jabatan kepada Bupati;
3. c.rnenyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
4. d.rnernberikan dan/ atau rnenyebarkan inforrnasi penyelenggaraan Pernerintahan Desa secara tertulis kepada rnasyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa rnempunyai hak:

a.rnenetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pernerintah Desa;
b.rnengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c.rnenerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d.rnendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 8

Dalam rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa rnernpunyai kewajiban:

a.rnernegang teguh dan rnengamalkan Pancasila, rnelaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rnernpertahankan dan rnernelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.rneningkatkan kesejahteraan rnasyarakat desa;
c.rnernelihara ketentraman dan ketertiban rnasyarakat desa;
d.rnenaati dan rnenegakkan peraturan perundang-undangan;
e.rnelaksanakan kehidupan dernokrasi dan berkeadilan gender;
f.rnelaksanakan prinsip tata pernerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisrne;
g.rnenjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pernangku kepentingan di desa;
h.rnenyelenggarakan adrninistrasi Pernerintahan Desa yang baik;
1. 1.rnengelolakeuangan dan aset desa; J. rnelaksanakan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan desa;
k.menyelesaikan perselisihan rnasyarakat di desa;
1. 1.mengembangkan perekonornian masyarakat desa; rn. membina dan rnelestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
n.rnernberdayakan rnasyarakat dan lernbaga kernasyarakatan di desa;
o.rnengernbangkan potensi sumber daya alam dan rnelestarikan lingkungan hidup; dan
p.rnernberikan inforrnasi kepada rnasyarakat desa.

Pasal 7

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.

Pasal 13

( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2)Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
(3)Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 12

( 1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Bupati melalui Camat.

(2)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(3)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat :
1. a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
2. b.rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
3. c.hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
4. d.hal yang dianggap perlu perbaikan.
(4)Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

ORGANISASIPEMERINTAHDESA

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

KEDUDUKAN,TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBANDAN HAK Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

ORGANISASIPEMERINTAHDESA

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

KEDUDUKAN,TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBANDAN HAK Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2006