DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024

Nomor: 15
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.111.465.786.000,00, (dua triliun seratus sebelas miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.096.465.786.000,00 (dua triliun sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.110.403.286.000,00 (dua triliun seratus sepuluh miliar empat ratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Perubahan pada rencana tahunan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berupa Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
9.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10.Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.111.465.786.000,00, (dua triliun seratus sebelas miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp2.096.465.786.000,00
b.Belanja Daerah Rp2.110.403.286.000,00 Defisit Rp13.937.500.000,00
c.Pembiayaan Daerah 1.Penerimaan Rp15.000.000.000,00 2.Pengeluaran Rp 1.062.500.000,00 Pembiayaan Netto Rp13.937.500.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00.

Pasal 4

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.096.465.786.000,00 (dua triliun sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp400.401.594.000,00 (empat ratus miliar empat ratus satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp158.837.000.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp165.519.199.000,00 (seratus enam puluh lima miliar lima ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.847.965.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.197.430.000,00 (lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.682.609.692.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas: a.pendapatan transfer Pemerintah pusat; dan
1. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.576.870.655.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.739.037.000,00 (seratus lima).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp13.454.500.000,00 (tiga belas miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.110.403.286.000,00 (dua triliun seratus sepuluh miliar empat ratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 9

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.575.463.172.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas: a.belanja pegawai;
1. b.belanja barang dan jasa;
2. c.belanja Subsidi
3. d.belanja hibah; dan
4. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.434.770.000,00 (satu triliun dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp499.864.069.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.875.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.205.258.000,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.927.200.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp118.716.328.000,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin.
2. b.belanja modal bangunan dan gedung.
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.225.470.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah.
(3)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.582.601.000,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus satu ribu rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp47.948.821.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.459.436.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja tidak terduga.

Pasal 12

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp414.223.786.000,00 (empat ratus empat belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.285.068.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh delapan ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp396.938.718.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…