DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang keanggotaan BPD, persyaratan anggota, pengisian keanggotaan BPD, peresmian dan pelantikan anggota BPD, fungsi, wewenang dan hak BPD, hak dan kewajiban anggota BPD, larangan anggota BPD, susunan organisasi BPD, pemberhentian anggota BPD, pengisian keanggotaan BPD antar waktu, peraturan tata tertib, musyawarah BPD, tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa, keuangan dan administrasi dan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa yang mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan aspirasi masyarakat desa melalui musyawarah desa;
b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2006 tentang Badan . Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 05) perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; BUPATI PURBALINGGA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA BADANPERMUSYAWARATANDESA TENTANG NOMOR 16 TAHUN 2015 PERATURANDAERAH KABUPATENPURBALINGGA BUPATI PURBALINGGA PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang ~njadi kewenangan daerah otonom. · Pasal 1 BADANTENTANGPERATURAN DAERAH PERMUSYAWARATANDESA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATIPURBALINGGA dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENPURBALINGGA Dengan Persetujuan Bersama

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Menetapkan

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis dengan cara musyawarah perwakilan.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur jokoh masyarakat dan golongan profesi. .

Pasal 2

3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis dengan cara musyawarah perwakilan.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat desa.
14.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15.Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16.Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
g.wakil penduduk desa yang dimusyawarahkan.

BAB II

KEANGGOTAANBPD

Pasal 5

(2)Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BPD dalam rapat BPD dihadapan masyarakat.
(4)Anggota BPD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BPD dalam rapat BPD dihadapan masyarakat.

BAB III

PERSYARATANANGGOTA { 1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

( 1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 3.500 {tiga ribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima)orang anggota; b.jumlah penduduk 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang anggota; dan
2. c.jumlah penduduk 5.001 {lima ribu satu) jiwa atau lebih sebanyak 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 3

(3)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.
(4)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. ( 1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menyelenggarakan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD, dengan peserta unsur masyarakat yang terdiri atas Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun.
(2)Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD mempunyai tugas:
1. a.memimpin penyusunan tata tertib pengisian anggota BPD.
2. b.memimpin pengisian anggota BPD berdasarkan tata tertib sebagaimana climaksud pada huruf a.
(3)Rapat musyawarah perwak:ilan pengisian anggota BPD didahului dengan pembacaan tata tertib oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPO.

Pasal 8

(1)Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD, yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 7

( 1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

(2)Dalam rangka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
(4)Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dilaksanakan 7 (tujuh) bulan sebelum berakhir masa keanggotaan BPD.

Pasal 6

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB IV

PENGISlAN KEANGGOTAAN aPD BPD mempunyai fungsi:

Pasal 10

(1)Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
(2)Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
(3)Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VI

FUNGSI,WEWENANGDANHAKBPD

Pasal 9

BABV PERESMIANDANPELANTIKANANGGOTABPD ( 4) · Calon anggota BPD diajukan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5.

(5)Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan.
(6)Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka pengisian anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah.
(7)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.
(8)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
(9)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati. Anggota BPD wajib: a, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
1. b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. c.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
3. d.mendahulukan kepentingan umum di ata.s kepentingan pribadi, kelompok, dan/ata.u golongan;

Pasal 14

Anggota BPD berhak:

a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul dan/ atau pendapat;
d.memilih dan dipilih;
e.mendapat tunjangan dan dana operasional dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…