DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 165 Tahun 2023

Nomor: 165
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Di Kabupaten Purbalingga Masa Tanam Tahun 2023-2024 yang meliputi Pelaksanaan Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam, Pembiayaan, Sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi di Kabupaten Purbalingga Masa Tanam Tahun 2023-2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SALINAN 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN PURBALINGGA MASA TANAM TAHUN 2023-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Pola tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
5.Tata tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan musim kemarau.
6.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7.Irigasi teknis adalah irigasi yang airnya dapat diatur dan diukur sejak pengambilan sampai dengan pintu-pintu dan box tersier (jumlah diketahui pasti).
8.Irigasi semi teknis adalah irigasi yang airnya dapat diatur tetapi tidak pasti dapat diukur (jumlah tersedia dapat dihitung).
9.Irigasi sederhana adalah irigasi yang mana air tersedia tidak pasti dapat diukur, dan pengaturan-pengaturan pembagian airnya dilakukan dengan sangat sederhana.
10.Daerah Irigasi adalah kesatuan Wilayah atau hamparan tanah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

BAB II

PELAKSANAAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

Pasal 2

(1)Pelaksanaan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Sawah Irigasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Irigasi Wilayah Purbalingga, yang meliputi Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Padamara, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari, dan sebagian Kecamatan Kemangkon sebagaimana tercantum dalam Grafik Lampiran IA sampai dengan Lampiran IJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Pelaksanaan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Sawah Irigasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Irigasi Wilayah Bukateja yang meliputi Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Kejobong, dan Kecamatan Kemangkon, sebagaimana tercantum dalam Grafik Lampiran IIA sampai dengan Lampiran IIE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Pelaksanaan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Sawah Irigasi pada unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Irigasi Wilayah Bobotsari yang meliputi Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, dan Kecamatan Karanganyar, sebagaimana tercantum dalam Grafik Lampiran IIIA sampai dengan Lampiran IIID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Pelaksanaan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Sawah Irigasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Irigasi Wilayah Rembang yang meliputi Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Pengadegan dan Kecamatan Kertanegara, sebagaimana tercantum dalam Grafik Lampiran IVA dan Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Luas dan Areal Sawah Irigasi yang dipolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Pelayanan air irigasi teknis, irigasi semi teknis, dan irigasi sederhana secara umum diatur areal sawah yang dipolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pelayanan air secara khusus untuk Daerah Irigasi Banjarcahyana secara terus menerus mengalir selama 9 (sembilan) bulan dan pengeringan secara terputus-putus selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan pada bulan Agustus, September, dan Oktober, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

SANKSI

Pasal 6

Bagi Pengguna air irigasi yang tidak mentaati Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi tidak akan dilayani permintaan kebutuhan airnya.

Pasal 7

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 7 September 2023 BUPATI PURBALINGGA, Ttd DYAH HAYUNING PRATIWI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 7 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR165 ll Mf'. ' 9,30310 199903 1 00?

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…