DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 176

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Terkait : Pendirian, Nama, Tempat Kedudukan, Azas, Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas, Usaha dan Jangka Waktu, Modal, Pengurus dan Pegawai, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Satuan Pengawas Intern, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Pembinaan dan Pengawasan, Tanggung Jawab dan Ganti Rugi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peran Badan Usaha Milik Daerah di bidang Air Minum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan secara profesional sesuai dengan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan dinamis;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga; BUPATIPURBALINGGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUSAHAANUMUM DAERAHAIR MINUM TIRTAPERWIRA KABUPATENPURBALINGGA TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENPURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 2019 BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Bupati adalah Bupati Purbalingga.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal l

Pasal 3

( 1) Perumda Air Minum Tirta Perwira dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehatian-hatian, efisiensi, transparansi dan akuntabel serta profesionalisme yang berorientasi pada keseimbangan antara pelayanan publik dan usaha mencari keuntungan.

(2)Perumda Air Minum Tirta Perwira didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang sehat dan cukup, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan kelestarian Iingkungan. BABIII AZAS,MAKSUD,DANTUJUAN

Pasal 2

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut dengan Perumda Air Minum Tirta Perwira.

(2)Perumda Air Minum Tirta Perwira berkedudukan dan berkantor di Daerah. BABII PENDIRIAN,NAMADANTEMPATKEDUDUKAN

3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan Qemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umurn Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan merupakan kekayaan yang dipisahkan serta tidak terbagi dalam saham.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Perwira adalah Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
9.Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Tirta Perwira.
10.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang rnernegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 9

(1)Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Perwira terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Perwira didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Perumda Air Minum Tirta Perwira dapat menjalankan usaha pengelolaan air minum yang bersifat komersial sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perumda Air Minum Tirta menyelenggarakan usaha:

a.pelayanan umum jasa air minum untuk masyarakat, Perangkat Daerah/Instansi, perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat ibadah serta sosial, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan;
b.eksplorasi dan produksi air minum. BABV USAHADANJANGKAWAKTU Perumda Air Minum Tirta Perwira bertugas:
a.memberikan pelayanan umum jasa air min um;
b.menyediakan air minum untuk kondisi darurat;
c.membantu memelihara dan menjaga sumber daya air yang dikelola;
d.menyelenggarakan eksplorasi dan produksi air minum;

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Perwira berfungsi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha pengelolaan air minum dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 12

(1)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(2)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah, dijadikan penyertaan modal Daerah.
(1)Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Perwira ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal disetor Perumda Air Minum Tirta Perwira sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp72.212.050.151,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus dua belas juta lima puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah).
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(4)Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bagian Kedua Modal Dasar dan Modal Disetor Modal Perumda Air Minum Tirta Perwira yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Perwira.

Pasal 10

(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/ a tau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Isi peraturan

Teks176PDFHirarki

Memuat teks peraturan…