DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 175

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah yang berhak melaksanakan perencanaan dan pengelolaan basil pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Terkait : Pendirian, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, usaha dan jangka waktu, modal, pengurus dan pegawai KPM, susunan organisasi dan tata kerja, satuan pengawas intern, Perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, pembinaan dan pengawasan, tanggung jawab dan ganti rugi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah dan nasional, maka perlu didukung kelembagaan perekonornian yang kokoh dengan dibentuk Perumda;
b.bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonorni daerah di bidang pengolahan hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dalam rangka ekstensifikasi sumber pendapatan daerah dipandang perlu mendirikan perusahaan daerah yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara BUPATIPURBALINGGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUSAHAANUMUMDAERAHPUSATPENGOLAHAN HASILPERTANIANUTAMAKABUPATENPURBALINGGA TENTANG NOMOR 3 TAHUN 2019 BUPATI PURBALINGGA PROVINS! JAWA TENGAH PERATURANDAERAHKABUPATENPURBALINGGA Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerin tahan yang menjadi · kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATI PURBALINGGA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Pera tu ran Pemerin tah N omor 12 Tah un 201 9 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Menetapkan fl) Perumda Puspahastama dibentuk dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonorntan Daerah di bictang pengolahan hasil pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

(2)Pendirian Perumda Puspahastama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.
(2)Perumda Puspahastama berkedudukan dan berkantor di Daerah.

BAB III

MAKSUD DANTUJUAN ( 1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang diberi nama Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut dengan Perumda Puspahastama.

Pasal 2

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan U"&aha yang seruruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan merupakan kekayaan yang dipisahkan serta tidak terbagi dalam saham.
8.Perusahaan Umum Daerah Puspahastama yang selanjutnya disebut Perumda Puspahastama adalah Perusahaan Umum Da:erah yang berhak melaksanakan perencanaan dan pengelolaan hasil pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
9.Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja Anggaran Perumda Puspahastama.
10.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

(1)Sumber modal Perumda Puspahastama terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pmjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/ a tau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/ atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/ atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf d rneliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3

Pasal 6

Bagian Kesatu Sumber Modal BABY MODAL Perumda Puspahastama didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Perumda Puspahastama menyelenggarakan usaha- usaha:

a.pengadaan, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi pertanian dari masyarakat;
b.menyewakan lantai jemur, mesin pengering, penggilingan padi/ rice milling unit (RMU), dan menyewakan gudang;
c.menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

a.KPM
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

BAB IV

USAHA DAN JANGKA WAKTU Pengurus Perumda Puspahastama terdiri dari:

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(2)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(4)Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. sebesarditetapkan( 1) Modal Dasar Perumda Puspahastama Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(2)Modal Disetor Perumda Puspahastama sampai dengan bulan Mei Tahun 2017 sebesar Rp4.080.000.000,00 (empat milyar delapan puluh juta rupiah).

BAB VI

PENGURUSDAN PEGAWAI

Pasal 8

Bagian Kedua Modal Dasar dan Modal Disetor Modal Perumda Puspahastama yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Puspahastama.

Pasal 7

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Puspahastama apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun ti~k langsung; ( 1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Puspahastama, dan berkedudukan sebagai pemilik modal.

(2)Bupati selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.peru bahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan a set teta p;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ a tau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
  1. 1.pengesahan laporan tahunan; J. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Puspahastama; dan
9. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Puspahastama dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumda Puspahastama;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan Perumda Puspahastama.
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Paragraf 2 KPM

Pasal 13

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Pu spahastama dilarang rnerniliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Isi peraturan

Teks175PDFHirarki

Memuat teks peraturan…