KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Puspahastama apabila dapat membuktikan:
a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun ti~k langsung;
( 1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Puspahastama, dan berkedudukan sebagai pemilik modal.
(2)Bupati selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
a.peru bahan anggaran dasar;
b.pengalihan a set teta p;
c.kerja sama;
d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ a tau penyertaan modal;
e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
g.penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
h.penetapan besaran penggunaan laba;
1.pengesahan laporan tahunan;
J. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Puspahastama; dan
k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Puspahastama dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)ditetapkan berdasarkan:
a.target kinerja Perumda Puspahastama;
b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
c.laporan keuangan Perumda Puspahastama.
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.