DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 Yang Meliputi a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. Industri Unggulan Daerah; c. RPIK 2025-2045; d. pelaksanaan; e. pendanaan; dan f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang yang didukung dengan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dalam rencana pembangunan industri;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Pembangunan Industri ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Sektor industri merupakan sektor andalan yang diharapkan mampu mendorong perekonomian baik di tingkat nasional maupun regional. Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan industri ini perlu direncanakan agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
7.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
9.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
10.Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
b.pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB II

GAMBARAN UMUM A. Kondisi Daerah A.1. Kondisi Geografi Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, dimana memiliki posisi 101°11’ – 109°35’ Bujur Timur, dan 7°10’ – 7°29’ Lintang Selatan, memiliki batas administratif sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK 2025-2045;
d.pelaksanaan;
e.pendanaan; dan
f.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Visi, dan Misi Pembangunan Industri Nasional.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri Daerah.
(2)Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan dan penetapan KPI;
2. b.penyediaan infrastruktur Industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri;
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri; dan
8. h.evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan peruntukan Industri.
(4)Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Industri pada kebijakan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.infrastruktur Industri; dan
b.infrastruktur penunjang.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Strategi Pembangunan Industri Daerah Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Purbalingga dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri, pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan komoditi unggulan Daerah yaitu: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
1. a.Industri gula kelapa;
2. b.Industri knalpot dan komponen otomotif; dan
3. c.Industri kerajinan sapu.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

a.Tahap I periode 2025-2029;
b.Tahap II periode 2030-2034; dan
c.Tahap III periode 2035-2045.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional serta mempertimbangkan RPIP Jawa Tengah 2017-2037 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Pasal 10

(1)RPIK 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri;
3. c.visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Industri;
4. d.strategi dan program pembangunan Industri; dan
5. e.penutup.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistematika penulisan.
(3)Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.kondisi Daerah;
2. b.sumberdaya Industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan industri kecil dan menengah.
(4)Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan Industri;
2. b.tujuan pembangunan Industri;
3. c.sasaran pembangunan Industri; dan
4. d.bangun Industri. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
(5)Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
1. a.strategi pembangunan Industri; dan
2. b.program pembangunan Industri.
(6)Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
1. a.program pengembangan Industri unggulan Daerah;
2. b.pembangunan sumber daya Industri;
3. c.pembangunan sarana dan prasarana Industri;
4. d.pemberdayaan Industri kecil menengah; dan
5. e.perwilayahan Industri.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…