DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pengalihan kekayaan Pemerintah Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purbalingga PT BPRS Buana Mitra Perwira.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) t ! ( BUPATIPURBALINGGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG PENYERTMN MODALPEMERINTAHKABUPATENPURBALINGGA KEPADAPERSEROANTERBATASBANKPEMBIAYAANRAKYATSYARIAH BUANAMITRAPERWIRAPURBALINGGA 4 TAHUN2020NOMOR BUPATI PURBALINGGA PROVINS! JAWA TENGAH PERATURANDAERAHKABUPATENPURBALINGGA
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga. Pasal 1 BAB! KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAHBUANAMITRAPERWIRA PURBALINGGA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATI PURBALINGGA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPURBALINGGA Dengan Persetujuan Bersama

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Menetapkan Modal yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira merupakan Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira berasal dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang tunai dan barang rnilik Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik Pemerintah Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Pemerintah Daerah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(4)Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

a.untuk meningkatkan daya saing PT. BPRS Buana Mitra Perwira dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
b.untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT. BPRS Buana Mitra Perwira; dan
c.untuk meningkatkan peran PT. BPRS Buana Mitra Perwira dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan Daerah.

BAB III

TATACARAPENYERTAANMODAL DANMODALDASAR Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPRS Buana Mitra Perwira adalah:

Pasal 2

5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Pemerintah Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabu paten Purbalingga.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga yang selanjutnya disebut PT BPRS Buana Mitra Perwira adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purbalingga yang berbentuk perseroan. Realisasi penambahan penyertaan modal kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mempertimbangkan:

a.kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan
b.hasil kinerja dan perkembangan usaha PT. BPRS Buana Mitra Perwira. l il.4

BAB II

TUJUAN

Pasal 9

Besaran penyertaan modal kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira setiap tahun untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Jumlah tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp7 .230.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berik:ut :

a.Tahun anggaran 2020 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp 1.446.000.000,00;
b.Tahun anggaran 2021 ditetapkan paling tinggi sebesar Rpl.446.000.000,00;
c.Tahun anggaran 2022 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp 1.446.000.000,00;
d.Tahun anggaran 2023 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp 1.446.000.000,00;
e.Tahun anggaran 2024 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp 1.446.000.000,00;

Pasal 7

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.770.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1)Modal Dasar pendirian PT. BPRS Buana Mitra Perwira ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan komposisi kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rpl2.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dan KSU sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

BAB IV

JUMLAHPENYERTAANMODAL

Pasal 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS! JAWA TENGAH: (4-84/2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 4 YU KONTARDI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 14 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RBALINGGA D AH HAYUNI_:!9 PRATIWI Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 13 Juli 2020 BUPATI PURBALINGGA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

BABV KETENTUAN PENUTUF'

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…