DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi, Jenis, Komoditas dan Tipe, Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat, Pengelolaan Pasar Rakyat, Pemanfaatan Pasar Rakyat, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, Kewajiban, Hak dan Larangan, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang menggerakan percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan agar mampu berkompetisi dan berdaya saing, sehingga diperlukan pengaturan tentang Pasar Rakyat;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dan menumbuhkan kepastian dalam berusaha perlu mengatur Pasar Rakyat dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya Masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
6.Kios adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, beratap, dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
7.Los adalah adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, beratap tanpa dinding pemisah yang penggunaannya terbagi dalam petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
8.Hamparan adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, yang tidak didirikan Kios dan/atau Los dan/atau bangunan penunjang Pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa dan kegiatan insidental lainnya.
9.Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
10.Pengelola adalah petugas yang mengelola Pasar Rakyat tentang kebersihan, keamanan, pemungutan retribusi dan/atau tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pedagang adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan tempat untuk berjualan barang dan/atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar milik Pemerintah Daerah.
12.Surat Keterangan Hak Menempati, selanjutnya disingkat SKHM adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan Kios atau Los untuk kegiatan berjualan barang dan/atau jasa secara menetap.
13.Surat Keterangan Hak Berjualan, selanjutnya disingkat SKHB adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang di hamparan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Pasar Rakyat.

Pasal 3

Pengaturan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

a.menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang baik dan profesional guna mewujudkan Pasar Rakyat yang bersih, teratur, tertib, aman dan nyaman sehat serta berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
b.mewujudkan Pasar Rakyat yang berdaya saing dan modern;
c.menjaga stabilitas perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat; dan
d.meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, sarana interaksi sosial dan budaya yang komunikatif dan memberikan perlindungan, penataan, pembinaan, pemberdayaan terhadap Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.fungsi, jenis, dan tipe Pasar Rakyat;
b.sarana dan prasarana Pasar Rakyat;
c.pengelolaan Pasar Rakyat;
d.pemanfaatan Pasar Rakyat;
e.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
f.kewajiban, hak, dan larangan;
g.kerja sama;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.pembangunan/revitalisasi; dan
j.pembiayaan.

Pasal 5

Pengaturan Pasar Rakyat berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.adil dan sehat;
c.keamanan dan kenyamanan berusaha;
d.akuntabel dan transparan;
e.kemandirian;
f.kemitraan;
g.kemanfaatan;
h.kesederhanaan;
i.kebersamaan; dan
j.berwawasan lingkungan.

BAB II

FUNGSI, JENIS, KOMODITAS, DAN TIPE

Pasal 6

Pasar Rakyat berfungsi untuk:

a.memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa; dan
b.pelestarian nilai budaya dan kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa serta mendukung promosi Pasar Rakyat.

Pasal 7

Jenis komoditas yang diperdagangkan di Pasar Rakyat terdiri dari:

a.pasar umum;
b.pasar hewan dan/atau unggas; dan
c.pasar lain menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.

Pasal 8

(1)Tipe Pasar Rakyat terdiri dari:
1. a.Pasar Rakyat Tipe A;
2. b.Pasar Rakyat Tipe B;
3. c.Pasar Rakyat Tipe C; dan
4. d.Pasar Rakyat Tipe D.
(2)Pasar Rakyat Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:
1. a.beroperasi setiap hari;
2. b.memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan minimal 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
(3)Pasar Rakyat Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:
1. a.beroperasi minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
2. b.memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan minimal 4.000 m2 (empat ribu meter persegi).
(4)Pasar Rakyat Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:
1. a.beroperasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
2. b.memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan minimal 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi).
(5)Pasar Rakyat Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:
1. a.beroperasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
2. b.memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan minimal 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).

BAB III

SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Pasal 9

Sarana dan prasarana Pasar Rakyat meliputi:

a.sarana dan prasarana pokok; dan
b.sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 10

(1)Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
1. a.bangunan kios, los, dan hamparan;
2. b.jalan akses pengunjung ke segala arah;
3. c.pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
4. d.penataan kios dan los sesuai dengan jenis barang dagangan; dan
5. e.bentuk bangunan pasar yang selaras dengan karakteristik budaya Daerah.
(2)Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
1. a.kantor pengelola;
2. b.toilet;
3. c.pos ukur ulang;
4. d.pos keamanan;
5. e.ruang menyusui;
6. f.ruang kesehatan;
7. g.ruang peribadatan;
8. h.sarana dan akses pemadam kebakaran;
9. i.tempat parkir;
10. j.tempat penampungan sampah sementara.
11. k.sarana pengolahan air limbah;
12. l.sarana air bersih; dan
13. m.instalasi listrik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…