DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 52 Tahun 2025

Nomor: 52
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purbalingga Yang Meliputi a. kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang; b. masa kerja; c. organisasi; d. keanggotaan; e. tata kerja; f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan g. pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purbalingga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN PURBALINGGA. SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
7.Komite Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Daerah yang mewadahi fungsi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
8.Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif adalah unsur perorangan atau lembaga yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi/organisasi kreatif, dunia usaha dan industri, lembaga keuangan, media komunikasi, dan komunitas Ekonomi Kreatif.
9.Kawasan Kreatif adalah wilayah pedesaan dan perkotaan yang berperan aktif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
10.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
11.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang dan lembaga struktural maupun non struktural yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pembentukan Komite Ekonomi Kreatif.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kreativitas dan daya saing sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif;
2. b.memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak terkait dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. c.memberikan pedoman dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. d.mewujudkan Kabupaten Purbalingga sebagai Kabupaten Kreatif sehingga mampu mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif, memanfaatkan secara penuh aset kreatif, dan menggunakan sumber daya Ekonomi Kreatif secara berkelanjutan; dan
5. e.mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif yang didukung oleh iklim investasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang;
b.masa kerja;
c.organisasi;
d.keanggotaan;
e.tata kerja;
f.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
g.pembiayaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 4

(1)Untuk memastikan terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif secara efektif, Bupati membentuk Komite Ekonomi Kreatif.
(2)Komite Ekonomi Kreatif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 5

Komite Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan arah, prioritas, dan kerangka kebijakan pembangunan di bidang Ekonomi Kreatif yang diarahkan untuk:

a.meningkatnya jumlah dan kualitas pelaku Ekonomi Kreatif yang didukung oleh ketersediaan satuan pendidikan yang sesuai dan berkualitas;
b.meningkatnya peran pelaku Ekonomi Kreatif di berbagai sektor pembangunan;
c.tersedianya ruang kreatif yang dapat memberdayakan kreativitas; dan
d.meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kreativitas dan hak kekayaan intelektual;
e.meningkatnya apresiasi dan konsumsi masyarakat terhadap karya kreatif;
f.tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pemberdayaan Ekonomi Kreatif;
g.optimalnya pemanfaatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas karya kreatif;
h.meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi pengembangan ekosistem pemberdayaan kreativitas;
i.meningkatnya kolaborasi kelembagaan yang mendukung pengembangan ekosistem kreativitas; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
j.meningkatnya akses pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dalam mengembangkan usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

a.forum aspirasi komunitas/organisasi Ekonomi Kreatif;
b.media komunikasi dan koordinasi komunitas Ekonomi Kreatif dengan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif; dan
c.mitra kerja strategis Perangkat Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai wewenang:

a.menyelenggarakan forum/musyawarah perencanaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif;
b.mengusulkan hasil forum/musyawarah perencanaan pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Perangkat Daerah terkait;
c.menggali potensi pembiayaan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui sumber daya dan sumber dana yang sah; dan
d.mendapatkan informasi program dan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Perangkat Daerah terkait.

BAB III

MASA KERJA

Pasal 8

Masa kerja Komite Ekonomi Kreatif adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 9

Komite Ekonomi Kreatif terdiri atas:

a.ketua;
b.wakil ketua;
c.sekretaris;
d.bidang hubungan antar lembaga dan kemitraan;
e.bidang riset edukasi dan pengembangan sumber daya kreatif;
f.bidang sertifikasi, standarisasi dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual; dan
g.bidang promosi, pemasaran dan komunikasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pasal 10

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:
1. a.membentuk dan menunjuk orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan untuk duduk dalam bidang Komite Ekonomi Kreatif;
2. b.bertanggung atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Kreatif kepada Bupati.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas:
1. a.memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua berhalangan dan mengambil langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan; dan
2. b.membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas:
1. a.mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi Komite Ekonomi Kreatif;
2. b.mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan Komite Ekonomi Kreatif; dan
3. c.melakukan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
(4)Bidang hubungan antar lembaga dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, mempuyai tugas:
1. a.melakukan identifikasi, menyusun dan melaksanakan program yang memberikan pemahaman kepada lembaga birokrasi dan berbagai pihak lainnya tentang Ekonomi Kreatif di Daerah;
2. b.melakukan inovasi, program strategis dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berdampak positif bagi percepatan ekonomi kreatif di Daerah;
3. c.melaksanakan studi dan kemitraan dengan lembaga atau daerah lain berkaitan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
4. d.melakukan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Bidang riset, edukasi, dan pengembangan sumberdaya kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mempunyai tugas:
1. a.melakukan identifikasi sumber daya kreatif di Daerah dan mengkaji hubungan lembaga formal maupun non formal dan perannya dalam peningkatan kreatifitas masyarakat;
2. b.menyusun dan melaksanakan program penguatan sumber daya kreatif yang melibatkan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif dari Daerah lain agar terjadi percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Daerah;
3. c.melaksanakan tugas lain yang di berikan ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
(6)Bidang sertifikasi, standarisasi dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f mempunyai tugas: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
1. a.melakukan identifikasi dan kajian serta menyusun strategi di bidang sertifikasi, standarisasi mutu produk dan hak atas kekayaan intelektual industri kreatif di Daerah;
2. b.menyusun dan melaksanakan program fasilitasi hak atas kekayaan intelektual atas produk industri kreatif yang dtujukan untuk percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Daerah; dan
3. c.melaksanakan tugas lain yang diberikanketua sesuai dengan bidang tugasnya.
(7)Bidang promosi, pemasaran dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g mempunyai tugas:
1. a.melakukan identifikasi dan kajian serta menyusun strategi promosi pemasaran dan komunikasi yang efektif dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah;
2. b.menyusun dan melaksanakan program promosi pemasaran, dan komunikasi yang ditujukan untuk percepatan peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
3. c.melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sekretariat Komite Ekonomi Kreatif berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…