DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab III Fungsi, Karakteistik, Arah dan Strategi Bab IV Pembangunan Kepemudaan Bab V Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah Bab VI Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda Bab VII Perencanaan, Kemitraan dan Kerjasama Bab VIII Sarana dan Prasarana Kepemudaan Bab IX Organisasi Kepemudaan Bab X Peran Serta Masyarakat Bab XI Pembinaan dan Pengawasan Bab XII Penghargaan Bab XIII Pendanaan Bab XIV Sistem Informasi Kepemudaan Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam membangun potensi Pemuda perlu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan;
c.bahwa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah, perlu mengatur pembangunan Kepemudaan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
8.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
10.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11.Pengembangan kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
12.Pengembangan kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13.Pengembangan kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
15.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
17.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
18.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan di Daerah dibangun berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan di Daerah bertujuan mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.fungsi, karakteristik, arah dan strategi;
2. b.pembangunan Kepemudaan;
3. c.tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
4. d.peran, tanggungjawab dan hak Pemuda;
5. e.perencanaan, kemitraan, dan kerjasama Kepemudaan;
6. f.sarana dan prasarana Kepemudaan;
7. g.Organisasi Kepemudaan;
8. h.peran serta masyarakat;
9. i.pembinaan dan pengawasan;
10. j.penghargaan;
11. k.pendanaan; dan
12. l.sistem informasi Kepemudaan.
(2)Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI

Pasal 5

Pembangunan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan serta kemitraan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pembangunan Kepemudaan diarahkan untuk:

a.menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

(1)Pembangunan Kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dilakukan melalui strategi:
1. a.bela negara;
2. b.kompetisi dan apresiasi Pemuda;
3. c.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
4. d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembangunan Kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, dilakukan melalui strategi:
1. a.peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
2. b.pendampingan pemuda;
3. c.perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
4. d.penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 9

Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui:

a.penyadaran;
b.pemberdayaan; dan
c.pengembangan.

Pasal 10

(1)Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a meliputi gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
(2)Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersama masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan yang meliputi:
1. a.pendidikan agama, budi pekerti dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. d.penumbuhan cinta tanah air dan semangat bela negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi;
7. g.pendidikan kesadaran hukum; dan
8. h.penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.
(3)Pelaksanaan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
2. b.seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
3. c.lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
4. d.jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
5. e.talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. f.pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
7. g.perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
8. h.diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
9. i.pendidikan dan pelatihan bela negara.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2023