DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
8.Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha.
9.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14.NIB yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16.Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatanusahayang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18.Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
19.Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

a.tanggungjawab pemerintahan;
b.kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
c.keterbukaan akses informasi;
d.kepastian;
e.berkelanjutan;
f.transparansi;
g.partisipasi; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Fungsi Perizinan Berusaha meliputi:
1. a.upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
2. b.sebagai sarana pengendalian pemerintahan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat;
3. c.mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. d.kepastian dan keabsahan melakukan kegiatan usaha;
5. e.sarana koordinasi antar instansi pemerintah; dan
6. f.pengawasan masyarakat.
(2)Fungsi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam proses penerbitan Berizinan Berusaha dan termuat dalam substansi Perizinan Berusaha.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah;
c.pelaporan pembinaan dan pengawasan; dan
d.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha.
(2)Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Bupati mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
(3)Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perizinan berusaha berbasis risiko;
2. b.persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
3. c.perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(4)Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(5)Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.perindustrian;
6. f.perdagangan;
7. g.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. h.transportasi;
9. i.kesehatan, obat, dan makanan;
10. j.pendidikan dan kebudayaan;
11. k.pariwisata; dan
12. l.ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
1. a.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
2. b.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
3. c.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
(2)Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
1. a.tingkat Risiko menengah rendah; dan
2. b.tingkar Risiko menengah tinggi.

Pasal 8

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa pemberian NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
(2)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 9

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
2. b.kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
(2)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
1. a.NIB; dan
2. b.Sertifikat Standar.
(3)Sertifikat Standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
(4)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
1. a.NIB; dan
2. b.Sertifikat Standar terverifikasi.

Pasal 10

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa pemberian:
1. a.NIB; dan
2. b.Izin.
(2)Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar Usaha dan Sertifikat Standar Produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…