DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan anak balita.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak bawah lima tahun perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Bawah Lima Tahun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA dan BUPATI PURBALINGGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BAWAH LIMA TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8.Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
9.Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan anak balita.
10.Kesehatan ibu dan anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan anak balita, remaja, dan kesejahteraan Lanjut Usia
11.Bayi Baru Lahir adalah anak umur 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
12.Bayi adalah anak mulai umur 0 (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
13.Anak bawah lima tahun, yang selanjutnya disebut anak balita adalah anak umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
14.Anak adalah seseorang sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
15.Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Balita, serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak balita.
16.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17.Fasilitas Pelayanan Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
18.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
19.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
20.Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.
21.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginyadi wilayah kerjanya.
22.Susu formula bayi adalah susu yang diproduksi oleh industri untuk keperluan asupan gizi yang diperlukan bayi.
23.KB pasca salin adalah penggunaan alat kontrasepsi pada masa nifas sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan.
24.Standar Pelayanan Pertolongan Persalinan adalah pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten minimal 2 (dua) orang atau 4 (empat) tangan dengan standar prosedur Asuhan Persalinan Normal.
25.Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
26.Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

Pasal 2

Penyelenggaraan KIBBLA berasaskan:

a.asas keadilan;
b.asas non diskriminasi;
c.asas manfaat;
d.asas kemanusiaan;
e.asas keseimbangan; dan
f.asas perlindungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan KIBBLA bertujuan untuk:

a.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita di seluruh Daerah;
b.tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumberdaya kesehatan bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita secara komprehensif, efektif dan efisien;
c.terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan dan anak korban kekerasan, dan anak berkebutuhan khusus;
d.terbentuknya sinergi dan kerjasama antar unsur pentahelix yang meliputi unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media;
e.terwujudnya derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan dengan pendekatan asuhan berkelanjutan (continuum of care); dan
f.tercapainya target penurunan Angka Kematian Ibu dan angka kematian bayi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan, standar Sustainable Development Goals.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KIBBLA meliputi:

a.jaminan pelayanan kesehatan KIBBLA;
b.hak dan kewajiban;
c.penyelenggaraan pelayanan kesehatan KIBBLA;
d.sumberdaya kesehatan;
e.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
f.pembiayaan;
g.peran serta masyarakat dan badan usaha; dan
h.koordinasi pelayanan kesehatan.

BAB II

JAMINAN PELAYANAN KIBBLA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan jaminan pelayanan KIBBLA dengan:
1. a.menyediakan ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan KIBBLA;
2. b.melakukan koordinasi internal dan eksternal;
3. c.memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak;
4. d.memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif, dan berkualitas secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan intelegensia;
5. e.mewajibkan seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mengembangkan kebijakan untuk keselamatan dan KIBBLA serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
6. f.mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan KIBBLA yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di seluruh Daerah;
7. g.mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data KIBBLA pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier;
8. h.menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan sumber daya lain yang mendukung;
9. i.melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin tindak lanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIA secara berkala;
10. j.melakukan perencanaan dan penganggaran pelayanan KIBBLA secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
11. k.menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri;
12. l.mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan KIBBLA baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program; dan
13. m.memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas.
(2)Bupati mendelegasikan jaminan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap Ibu berhak:

a.mendapatkan asuhan antenatal, asuhan klinis persalinan, asuhan klinis bayi baru lahir dan anak, asuhan postnatal, asuhan kesehatan anak, asuhan keluarga dan masyarakat selama masa kehamilan, nifas dan menyusui melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal termasuk penanganan penyulit/Komplikasi dan rujukannya yang adekuat serta pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten;
b.pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standard dan ketentuan yang dipersyaratkan;
c.mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa prahamil, kehamilan, nifas dan menyusui dan perawatan bayi baru lahir meliputi Inisiasi Menyusui Dini, ASI Ekslusif, Keluarga Berencana, pendidikan reproduksi lainnya termasuk upaya pencegahan penularan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) dari ibu ke anak;
d.memiliki buku KIA; dan
e.menolak terhadap pemberian susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat pemberian ASI Ekslusif atau donor ASI.

Pasal 7

(1)Setiap bayi baru lahir berhak:
1. a.ditolong kelahirannya oleh tenaga kesehatan berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan kelahiran;
2. b.mendapatkan pelayanan neonatal essensial sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
3. c.mendapatkan penanganan komplikasi sesuai standar untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
4. d.mendapatkan pelayanan rawat gabung;
5. e.mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan neonatal sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali;
6. f.mendapatkan pelayanan sesuai standar manajemen terpadu bayi muda pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan;
7. g.mendapatkan pelayanan Skrining Hipotiroid Konginital (SHK);
8. h.mendapatkan IMD;
9. i.mendapatkan ASI Eksklusif;
10. j.tercatat pelayanannya di buku KIA;
11. k.mendapatkan pelayanan rujukan berkualitas; dan
12. l.mendapatkan pembiayaan perawatan bayi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
(2)Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf h yaitu adanya indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.

Pasal 8

(1)Setiap bayi berhak atas:
1. a.pemantauan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan;
2. b.ASI Eksklusif dilanjutkan ASI sampai usia 2 (dua) tahun;
3. c.asupan gizi sesuai kebutuhan melalui makanan pendamping ASI setelah usia 6 (enam) bulan;
4. d.kapsul vitamin A setelah usia 6 (enam) bulan;
5. e.imunisasi dasar lengkap;
6. f.kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
7. g.pelayanan sesuai standar manajemen terpadu bayi muda dan manajemen terpadu balita sakit pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan; dan
8. h.lingkungan yang bersih dan aman dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan.

Pasal 9

Setiap anak balita berhak atas:

a.pemantauan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan;
b.mendapatkan kapsul vitamin A;
c.pelayanan melalui posyandu;
d.pelayanan sesuai standar manajemen terpadu balita sakit;
e.mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
f.imunisasi booster.

Pasal 10

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 bagi bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang berkebutuhan khusus, disabilitas, dan/atau dengan masalah sosial berhak mendapatkan penanganan khusus.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…