DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Kabupaten Layak Anak yang meliputi Ketentuan Umum, Prinsip dan Strategi, Hak dan Kewajiban Anak, Kelembagaan Kbaupaten Layak Anak, Indikator Kabupaten Layak Anak, Tahapan Kabupaten Layak Anak, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Kewajiban Orang Tua dan Keluarga, Tanggung Jawab Masyarakat, Tanggung Jawab Dunia Usaha, Sekola Ramah Anak, Pesanten Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kamourng Ramah Anak, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Pendanaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terencana, sistematis, kolaboratif dan berkelanjutan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat

(5)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan program perlindungan dan kesejahteraan anak kedalam kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap anak yang di wujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah" Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
13.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
6.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
11.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Purwakarta.
14.Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis masyarakat tingkat RT dan RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual dan ekonomi.
16.Sekolah Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah dalam memberikan penanganan anak terutama penanganan anak dan terutama anak berhadapan dengan hukum eksploitasi penanganan yang salah penelantaran tindak kekerasan.
17.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
18.Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
19.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayananan Kesehatan Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
20.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
21.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
22.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
23.Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d.sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pemenuhan dan perlindungan hak dan kewajiban anak; dan
b.peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

a.pengarusutamaan hak anak;
b.mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
c.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
c.mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
d.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

(1)kebijakan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dunia usia ramah anak, kampung, desa dan kecamatan ramah anak.
(2)pengaturan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 9

(1)Hak anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat meliputi :
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.hak perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.hak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir,berhati nurani, beragama;
5. e.hak dukungan kesejahteraan bagi anak;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.hak bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
2. b.hak anak yang terpisah dari orang tua;
3. c.hak reunifikasi;
4. d.hak pemindahan anak secara ilegal;
5. e.hak dukungan kesejahteraan;
6. f.hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.hak pengangkatan/adopsi anak;
8. h.hak tinjauan penempatan secara berkala; dan
9. i.hak kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.hak anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
2. b.hak kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.hak standar hidup;
(5)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.hak pendidikan;
2. b.hak tujuan dari pendidikan; dan
3. c.hak kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
(6)Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
1. a.hak anak dalam situasi darurat;
2. b.hak anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.hak anak dalam situasi eksploitasi; dan
4. d.hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

(1)Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
1. a.diskriminasi;
2. b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. c.penelantaran;
4. d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. e.ketidakadilan; dan
6. f.perlakuan salah lainnya.
(2)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014