DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, rencana aksi daerah pengarusatamaan gender, kerjasama, peran serta masyarakat, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan sub kegiatan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalarn Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah; Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender; BUPATI PURWAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGARUSUTAMAAN GENDER TENTANG NOMORg TAHUN 2024 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA BUPATIPURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT • I - 2 Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 950) sebagaimana telah diu bah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanaiiori Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); KabupatenDaerah-daerahPembentukan ten tang Dalam Tahun 19502.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat: 3

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Pasall KETENTUANUMUM BAt5 I MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPENGARUSUTAMAAN GENDER. BUPATIPURWAKARTA dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersama
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 4
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pe1aksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di daerah.
8.Gender adalah konsep yang mengacu pada pemberdayaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-Iaki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9.Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-Iaki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalarn menikmati hasil pembangunan.
10.Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan.
11.Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan.
12.Partisipasi adalah keikutsertaan seseorangy kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. 5 . . masmg-masmg,
18.Timteknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
19.Gender Analysis Pathway selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakarr/program/ kegiatan pembangunan.
20.Problem Based Approach selanjutnya disingkat PROBAadalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat mainstreaming.
21.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
22.Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses) dan secara eksternal mengenai peluang (opportunities) dan ancaman (threats) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13.Kontrol adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
14.Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.
15.Kesenjangan gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki- laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
16.Kelompok kerja pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/Iembaga di daerah;
17.Focal Point PUG adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya 6 Pasal 2 PUGdilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kesetaraan;
c.inklusi;
1. 23.Data terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
2. 24.Pendampingan teknis adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
3. 25.Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah, PUG dalam siklus pembangunan di daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di daerah.
4. 26.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
5. 27.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. 28.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
7. 29.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. 30.Dokumen Pelaksanaan Anggaranyang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 7

BAB II

PERENCANAAN Pasal 5

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:

a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing perangkat daerah;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
c.menyusun program kerja setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
e.menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
f.bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
h.menyusun profil gender daerah;
1. 1.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi; J. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k.menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD)PUG di daerah; dan
1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing perangkat daerah.
b.kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris pokja PUG; dan
c.seluruh kepala perangkat daerah sebagai anggota pokja,

(3)pembentukan pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati. 11 Paragraf4 Focal Point Pengarusutarnaan Gender Pasal 16 (I) focal point PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dibentuk dalarn upaya mengoptimalkanpenye1enggaraanPUGpada setiap perangkat daerah.

Pasal 15

Tim teknis sebagairnana dimaksud dalarn pasal 14 ayat (I) mempunyai tugas:

a.menelaah dan rnelakukan analisis gender terhadap perencanaan pernbangunan daerah;
b.menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
c.melakukan advokasi PUG;
d.menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
e.menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap perangkat daerah;
f.melakukan monitoring dan evaluasi irnplementasi PUG;
g.rnenyiapkan bahan pelaporan kelompok kerja PUG.

(4)susunan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.ketua yang dijabat oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
2. b.sekretaris yang dijabat oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. c.anggota terdiri dari unsur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
  1. 1.perencanaan;
  2. 2.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3, pemberdayaan masyarakat desa;
  3. 4.komunikasi dan informatika;
  4. 5.keuangan;
  5. 6.pengawasan;
  6. 7.fungsi penunjang sekretariat daerah; dan
  7. 8.tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender
(5)pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan keputusan bupati. 12
(1)dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memilikikepekaan, pengetahuan, responsif dan keterampilan analisis gender.
(2)dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender maka pemerintah daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 18

Penetapan focal point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.

Pasal 17

Focal Point PUGsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:

a.mempromosikan PUGpada unit kerja;
b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah yang responsif gender;
c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
d.melaporkan pelaksanaan PUGkepada pimpinan perangkat daerah.
e.mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
f.memfasilitasi penyusunan data gender pada masing masing perangkat daerah;

(2)susunan focal point PUGsebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.penanggungjawab yang dijabat oleh kepala perangkat daerah;
2. b.ketua yang dijabat oleh sekretaris perangkat daerah;
3. c.sekretaris yang dijabat oleh kepala subbagian yang membidangi tugas perencanaan dan Zatau program; dan
4. d.anggota terdiri dari pejabat dan/ atau staf pada perangkat daerah yang membidangi tugas perencanaan dan / atau program. 13
(1)untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pernbangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
(2)analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Pasa122 Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikanoleh perangkat daerah yang menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 21

Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasiterkait dengan:

a.kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang Pembangunan;
b.perbedaan dad riilai-rrilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-Iakimenurut potensi yang dimiliki;dan
c.alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

(1)data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (sex disaggregated) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
(2)data terpilah gendermenggambarkanperan, kondisiumum, dan status dan kondisi perempuan dan laki- laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputikesehatan, pendidikan, ekonomidan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan. 14 BABIV RENCANAAKSIDAERAHPENGARUSUTAMAANGENDER Pasal 27
(1)dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka pemerintah daerah menyusun RADPUG.
(2)penyusurian RAD PUG sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)bertujuan:
1. a.sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
2. b.mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
3. c.memperkuat sistem dan komitmen pemerintah dan lembaga/ instansi daerah dalam mengimplementasikan PUG.
(3)RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati. Pasa126
(1)hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPAPerangkat Daerah. Pasa125 Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD dan Rencana Kerja perangkat daerah dapat bekerja sarna dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya Pasal 24 Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dilakukan oleh masing masing perangkat daerah
(3)dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP, SWOT dan PROBAdan/ atau metode analisis lain yang sesuai. 15 Pasal 31 Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), antara lain:
1. a.pertukaran informasi;
2. b.pendampingan teknis ;
3. c.penyusunan strategi bersama;
4. d.pembentukan model atau pilot project yang mengintegrasikan isu gender;
5. e.penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
6. f.penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan inforrnasi yang responsif gender; dan
7. g.peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender. BABV KERJASAMA Pasa130
(1)pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG.
(2)kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilaksanakan dengan:
1. a.daerah lain;
2. b.pihak ketiga; danj'atau
3. c.lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa129 RADPUG sebagaimana dimaksud dalam pasal28 terintegrasi dengan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pasal 28 RADPUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat:
4. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
5. b.PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
6. c.penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
7. d.penguatan peran serta masyarakat di daerah. 16 BABVII PELAPORAN, PEMANTAUANDANEVALUASI
(1)focal point PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
(2)pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(3)bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Pasa134 Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dapat diwujudkan dengan cara:
1. a.melakukan perencanaan yang responsif gender;
2. b.melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
3. c.menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
4. d.penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terj adi pelanggaran hak- hak gender. BABVI PERANSERTAMASYARAKAT Pasa133 Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanan PUG di daerah. Pasa132 Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 31 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 17 BABVIII PENGHARGAAN

Pasal 39

(1)pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha dan mediayang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
(2)penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:
1. a.piagam;
2. b.piala; dan/ atau
3. c.program pembinaan.
4. d.pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai kemampuan keuangan daerah.
(1)pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.
(2)hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 37

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Pasa136 Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 paling sedikit memuat:

a.capaian kinerja;
b.pelaksanaan program dan kegiatan;
c.penyediaan data terpilah;
d.instansi yang terlibat;
e.permasalahan yang dihadapi; dan
f.inovasi dan upaya yang telah dilakukan. 18 BABX PEMBIAYAAN Pasal 42

(1)pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapatbersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG,
(2)pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
(3)pengawasan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
(4)ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dalam peraturan bupati.
1. a.penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, desaj'kelurahan:
2. b.penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan pada perangkat daerah;
4. d.peningkatan kapasitas focal point dan pokja PUG,; dan
5. e.strategi pencapaian kinerja. 19 Paraf Koordinasi !! Suntama, SH., KEPALA BAGIAN ~M.Si HUKUM H. Rahmat ASISTEN Heriansyah, SEKRETARIS S.Sos.,M.Si DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN {N KESEJAHTERAAN RAKYAT Norman Nugraha SEKRETARIS JDAERAH BENN IRWAN Ditetapkan di Purwakarta, Pada tanggal '1 ~M ~~ Pj. BUPATI PURWAKARTA, Paraf Pemrakasa Hj. Rochmawati, KEPALA BIDANG ~ S.Pd.,M.Pd PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Neneng SEKRETARIS tMaryamah, DINAS SOSIAL P3A S.ST., M.Kes H. Didi Suardi, KEPALA DINAS f SH., M.Si SOSIAL P3A Pasal 44 Peraturan daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Purwakarta. Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. BABXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 20 LEMBARAN D ERAH KABUPATEN PURWAKARTATAHUN 2024 NOMOR 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT: (3/94/2024) Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal 'r ~~ ~fl1, SEKRETARIS DAERAH KABUPAT N PURWAKARTA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERENCANAAN Pasal 5

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 39

Pasal 37

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERENCANAAN Pasal 5

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 39

Pasal 37

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008