Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasiterkait dengan:
a.kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang Pembangunan;
b.perbedaan dad riilai-rrilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-Iakimenurut potensi yang dimiliki;dan
c.alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.
Bagian Keenam Data Terpilah dan Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender Pasa120
(1)data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (sex disaggregated) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
(2)data terpilah gendermenggambarkanperan, kondisiumum, dan status dan kondisi perempuan dan laki- laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputikesehatan, pendidikan, ekonomidan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
14 BABIV RENCANAAKSIDAERAHPENGARUSUTAMAANGENDER Pasal 27
(1)dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka pemerintah daerah menyusun RADPUG.
(2)penyusurian RAD PUG sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)bertujuan:
a.sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
b.mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
c.memperkuat sistem dan komitmen pemerintah dan lembaga/ instansi daerah dalam mengimplementasikan PUG.
(3)RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
Pasa126
(1)hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPAPerangkat Daerah.
Pasa125 Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD dan Rencana Kerja perangkat daerah dapat bekerja sarna dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya Pasal 24 Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dilakukan oleh masing masing perangkat daerah
(3)dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP, SWOT dan PROBAdan/ atau metode analisis lain yang sesuai.
15 Pasal 31 Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), antara lain:
a.pertukaran informasi;
b.pendampingan teknis ;
c.penyusunan strategi bersama;
d.pembentukan model atau pilot project yang mengintegrasikan isu gender;
e.penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
f.penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan inforrnasi yang responsif gender; dan
g.peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.
BABV KERJASAMA Pasa130
(1)pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG.
(2)kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilaksanakan dengan:
a.daerah lain;
b.pihak ketiga; danj'atau
c.lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasa129 RADPUG sebagaimana dimaksud dalam pasal28 terintegrasi dengan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pasal 28 RADPUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat:
a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
b.PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
c.penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
d.penguatan peran serta masyarakat di daerah.
16 BABVII PELAPORAN, PEMANTAUANDANEVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan Pasa135
(1)focal point PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
(2)pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(3)bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
Pasa134 Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dapat diwujudkan dengan cara:
a.melakukan perencanaan yang responsif gender;
b.melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
c.menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
d.penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terj adi pelanggaran hak- hak gender.
BABVI PERANSERTAMASYARAKAT Pasa133 Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanan PUG di daerah. Pasa132 Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 31 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 17 BABVIII PENGHARGAAN