Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.
Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :
BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perencanaan
BAB III
Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf 1 Pelaksanaan di Provinsi
Gubernur menetapkan Badan/Dinas/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di provinsi.
Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)