DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo mengalami perubahan yaitu : Pasal 1, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, ayat (1) Pasal 29, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Penyisipan satu pasal di antara Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 41, penyisipan satu pasal diantara Pasal 41 dan Pasal 42, Pasal 43, Penambahan satu ayat dalam Pasal 44, huruf c Pasal 45, ayat (1) Pasal 46, Pasal 47, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 59, ayat (1) Pasal 60, Penyisipan satu pasal di antara Pasal 60 dan Pasal 61, Pasal 61, Pasal 64, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 65, Pasal 68, penambahan satu bab di antara Bab XIII dan Bab XIV, penambahan satu pasal di antara Pasal 72 dan Pasal 73;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan besaran modal dasar dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, maka beberapa kententuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo perlu diubah;
c.bahwa perubahan modal dasar dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 1 Tahun 2014 tentang Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWOREJO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 3 pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, yang selanjutnya disebut Bank Purworejo, adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Purworejo.
8.Direksi adalah Direksi Bank Purworejo.
9.Pegawai adalah Pegawai Bank Purworejo.
10.Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Purworejo pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11.Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Bank Purworejo pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
12.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Organ dan Pegawai Bank Purworejo.
13.Cadangan Umum adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Bank Purworejo.
14.Cadangan Tujuan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
15.Dana Kesejahteraan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai Bank Purworejo yang dapat dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya.
16.Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Bank Purworejo.
17.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/ suami dan anak.
18.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
19.Pihak lain adalah pihak lain di luar Organ dan Pegawai Bank Purworejo.
20.Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.
21.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya dapat disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
22.Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 4 yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai perbankan.
23.Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
24.Kantor Kas yaitu kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
25.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
26.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27.Daftar Tidak Lulus, yang selanjutnya disingkat DTL, adalah daftar yang ditatausahakan oleh OJK yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Modal Dasar Bank Purworejo ditetapkan Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar Rupiah), dalam bentuk uang dan/atau barang.
(2)Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.
(4)Apabila pemenuhan Modal Dasar tidak dapat tercapai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemenuhannya dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) Tahun Anggaran dari batas waktu yang telah ditetapkan.
(5)Modal Bank Purworejo merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(6)Penyertaan modal Pemerintah Daerah diutamakan untuk pembinaan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah. 5
(7)Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, antara lain mempunyai kewenangan dalam penugasan daerah, penggunaan laba, penempatan dana daerah, pembinaan dan pengawasan Bank Purworejo.
(3)Dalam hal Daerah akan melakukan penempatan dana daerah, maka penempatan dana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan pada Bank Purworejo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Bupati dalam mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada Bank Purworejo.
(5)Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik Bank Purworejo.
(6)Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan membuat:
1. a.keputusan Bupati/surat perintah; dan/atau
2. b.surat kuasa.
(7)Pihak penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.perubahan jumlah modal;
3. c.pengalihan aset tetap;
4. d.penggunaan laba;
5. e.investasi dan pembiayaan jangka panjang;
6. f.kerjasama dengan bank perkreditan rakyat lainnya;
7. g.pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
8. h.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Bank Purworejo. 6
  1. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari unsur Pemerintah Daerah dan/ atau kalangan masyarakat profesional.
(3)Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper Test) dari lembaga yang berwenang.
(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan.
(5)Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(2)Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas telah berakhir, sedangkan Dewan Pengawas yang baru belum terbentuk, maka Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Dewan Pengawas yang bersangkutan sampai dengan terbentuknya Dewan Pengawas yang baru.

6.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Direksi diutamakan berasal dari Bank Purworejo dan bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo.
(2)Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara 7 langsung atau tidak langsung pada Bank Purworejo atau Badan Hukum/ Perorangan yang diberi kredit oleh Bank Purworejo.
(3)Untuk dapat menjabat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.mempunyai pengetahuan di bidang perbankan dan dedikasi yang baik serta mampu menjalankan tugas sebagai Direksi.
6. f.berpendidikan formal sekurang-kurangnya setingkat Sarjana Strata 1 (S1);
7. g.berusia paling tinggi 50 (Lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Direksi;
8. h.mempunyai pengalaman kerja di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (Dua) tahun dan memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;
9. i.membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Bank Purworejo;
10. j.lulus uji kelayakan dan kepatutan;
11. k.bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja di perusahaan/ lembaga lain di luar Bank Purworejo;
12. l.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang lain sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

7.Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
1. a.integritas;
2. b.kompetensi; dan
3. c.reputasi keuangan. 8
(2)Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.memiliki akhlak dan moral yang baik antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (Dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. b.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. c.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Purworejo yang sehat; dan
4. d.tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper Test) dari OJK atau lembaga yang berwenang.
(3)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
2. b.memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau keuangan; dan
3. c.mempunyai kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Purworejo yang sehat.
(4)Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.tidak termasuk dalam daftar kredit dan/ atau pembiayaan macet;
2. b.tidak menjadi pengendali, Dewan Pengawas/ Dewan Komisris atau Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/ atau pembiayaan macet; dan
3. c.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (Lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  1. 8.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Direksi mempunyai tugas:

a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Bank Purworejo;
b.membina pegawai;
c.mengurus dan mengelola kekayaan Bank Purworejo; 9
d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e.menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) dengan persetujuan Dewan Pengawas;
f.menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Purworejo kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
g.menyusun dan menyampaikan laporan bulanan seluruh kegiatan Bank Purworejo kepada Bupati;
h.menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
i.menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
j.mempublikasikan laporan keuangan setelah disahkan oleh Bupati kepada masyarakat melalui media massa;
k.menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Bank Purworejo pada akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
l.membantu Pemerintah Daerah dalam pembinaan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau program Pemerintah Daerah lainnya.
1. 9.Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

(1)Bank Purworejo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, melalui persetujuan Dewan Pengawas.
(2)Kerja sama dengan nominal lebih dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan/atau jangka waktu di atas 5 (Lima) tahun harus melalui persetujuan Bupati.
(3)Kegiatan kerja sama Bank Purworejo dilaporkan kepada Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Direksi mempunyai wewenang:

a.mengurus dan mengelola kekayaan Bank Purworejo;
b.mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
c.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank Purworejo dengan persetujuan Dewan Pengawas; 10
d.mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
e.mewakili Bank Purworejo di dalam dan di luar pengadilan;
f.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Bank Purworejo;
g.menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Bank Purworejo;
h.membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset berupa aktiva tetap berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Pengawas;
j.membuka kantor cabang atau kantor pelayanan kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k.menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.
1. 11.Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 18 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 29

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 39A

Pasal 41

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 29

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 39A

Pasal 41

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014