DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Bank Purworejo didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendirian Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, lebih dititikberatkan pada upaya Pemerintah Daerah dalam mememenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa perbankan khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi usaha mikro kecil dan menengah;
c.bahwa penyelenggaraan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, namun sejalan dengan tuntutan peningkatan pelayanan dan kebutuhan penambahan modal dasar, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 3
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo yang selanjutnya disebut Bank Purworejo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Purworejo.
8.Direksi adalah Direksi Bank Purworejo.
9.Pegawai adalah Pegawai Bank Purworejo.
10.Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Purworejo pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11.Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Bank Purworejo pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
12.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Bank Purworejo.
13.Cadangan Umum adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Bank Purworejo.
14.Cadangan Tujuan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
15.Dana Kesejahteraan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai Bank Purworejo yang dapat dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya.
16.Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Bank Purworejo.
17.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/ suami dan anak.
18.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
19.Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan Bank Purworejo.
20.Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.
21.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dapat disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
22.Bank Purworejo dalam melakukan usahanya berdasarkan azas Demokrasi Ekonomi Pancasila, dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.
23.Maksud didirikannya Bank Purworejo adalah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Daerah dan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
24.Tujuan didirikannya Bank Purworejo adalah mememenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa perbankan khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi usaha mikro kecil dan menengah. 4

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Bank Purworejo didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.

Pasal 3

Bank Purworejo merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.

Pasal 4

(1)Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.
(2)Logo Bank Purworejo dan spesifikasinya ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 5

Bank Purworejo berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Purworejo dan dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah atau kantor pelayanan kas di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5

BAB III

PERMODALAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

(1)Modal Dasar Bank Purworejo ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Duapuluh lima milyar Rupiah) dan telah disetor sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) dalam bentuk uang dan/ atau barang.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) tahun.
(3)Modal Bank Purworejo merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(4)Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1)Bidang Usaha Bank Purworejo, meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. b.memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. c.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan di bank lainnya;
4. d.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
5. e.menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f.membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6
(2)Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Purworejo tidak bergerak dalam bidang lalu lintas giral, bidang usaha valuta asing, perasuransian dan kegiatan usaha lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGAN BANK PURWOREJO

Pasal 8

Organ Bank Purworejo terdiri dari :

a.Bupati;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 9

Bupati bertindak selaku pemilik Bank Purworejo memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 10

(1)Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik Bank Purworejo.
(2)Pihak penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.perubahan jumlah modal;
3. c.pengalihan aset tetap;
4. d.penggunaan laba;
5. e.investasi dan pembiayaan jangka panjang;
6. f.kerjasama dengan bank perkreditan rakyat lainnya;
7. g.pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
8. h.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Bank Purworejo. 7

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 18 Tahun 2016