1.Ketentuan Umum 2.Perencanaan 3.Perlindungan petani 4.Pemberdayaan Petani 5.Pengawasan 6.Peran Serta Masyarakat 7.Ketentuan penutup
Memuat teks peraturan…
b. bahwa semakin meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani, sehingga petani memerlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan di Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah bewenang menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Purworejo; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PERBERDAYAAN PETANI. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pertanian. 5. Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan. 3 6. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. 7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. 8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. 9. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat. 10. Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan. 11. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum di Kabupaten Purworejo. 12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. 14. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang terdiri dari sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya. 15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya. 16. Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/ atau Gabungan kelompok tani. 17. Dewan Komoditas Pertanian adalah suatu lembaga yang beranggotakan petani untuk memperjuangkan kepentingan petani. 18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 19. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani. 4 20. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani. 21. Lembaga Pembiayaan petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu petani dalam melakukan usaha. Bagian Kedua Asas
Asas-asas perlindungan dan pemberdayaan petani diDaerah adalah: a. kemandirian; b. kedaulatan; c. kebermanfaatan; d. kebersamaan; e. keterpaduan; f. keterbukaan; g. efisiensi berkeadilan; dan h. berkelanjutan. Bagian Ketiga Tujuan dan Ruang Lingkup
Perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah bertujuan untuk : a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik di Daerah; b. melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga; c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani di Daerah; d. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani di Daerah; e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan di Daerah; dan f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani di Daerah. 5
Ruang Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah meliputi : a. perencanaan; b. perlindungan petani; c. pemberdayaan petani; d. pembiayaan; e. pengawasan; dan f. peran serta masyarakat. BAB II PERENCANAAN
(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani diDaerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan : a. daya dukung sumber daya alam lingkungan; b. kebutuhan sarana dan prasarana; c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat; d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan f. jumlah petani. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang intregal dari : a. dokumen rencana pembangunan nasional; b. dokumen rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah; c. dokumen rencana pembangunan di Daerah.
Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. 6
(1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani. (2) Strategi perlindungan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. prasarana dan sarana produksi pertanian; b. kepastian usaha pertanian; c. harga komoditas pertanian; d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak; dan g. asuransi pertanian. (3) Strategi pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. pendidikan dan pelatihan b. penyuluhan dan pendampingan; c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; d. pengutamaan hasil pertanian dari Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah; e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan h. penguatan kelembagaan petani di Daerah.
(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah. (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah mempertimbangkan : a. perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan b. perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya di Daerah sebagai mitra pemerintah Daerah. 7
(1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah disusun oleh pemerintah Daerah dengan melibatkan petani di Daerah. (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah. (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah mencakup : a. rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka pendek; b. rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka menengah; dan c. rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka panjang. BAB III PERLINDUNGAN PETANI
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang