DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini memuat peraturan tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Perangkat Desa 3.Pengangkatan Perangkat Desa 4.Masa Jabatan Perangkat Desa 5.Mutasi Jabatan Perangkat desa 6.Cuti Bagi Perangkat Desa 7.Larangan Bagi Perangkat desa 8.Netralitas Perangkat Desa 9.Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pemberhentian Perangkat desa 10.Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa 11.Ketentuan Lain-lain 12.Ketentuan Peralihan 13.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
5.Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo. 3
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
14.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
15.Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa.
16.Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Tim Pelaksana untuk melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dan menetapkan peringkat nilai dari hasil ujian tertulis serta nilai pengabdian bagi Calon Perangkat Desa.
17.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Tim Pelaksana untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa.
18.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Tim Pelaksana telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20.Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
21.Hari adalah hari kalender. 4

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Teknis; dan
3. c.Pelaksana Kewilayahan.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
(4)Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(5)Kedudukan, tanggung jawab, tugas, fungsi, hak dan kewajiban Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.warga Negara Republik Indonesia;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat; 5
5. e.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
6. f.terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
8. h.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. i.sehat jasmani dan rohani;
10. j.berkelakuan baik;
11. k.mendapatkan Izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/ BUMD, Perangkat Desa dan Ketua BPD.
12. l.mendapatkan izin dari Ketua BPD dan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD.
(3)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
1. a.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
2. b.foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
4. d.foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
5. e.foto copy akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
6. f.surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuat oleh Kepala Desa;
7. g.surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat; 6
8. h.surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, dibuat oleh ketua pengadilan negeri setempat;
9. i.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
10. j.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat;
11. k.surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD, Perangkat Desa dan Ketua BPD; dan
12. l.Surat izin dari Ketua BPD dan surat pernyataan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana Teknis:
  1. 1.mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
  2. 2.mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas;
  3. 3.bertempat tinggal di Desa setempat;
2. b.bagi Bakal Calon Kepala Dusun:
  1. 1.mempunyai kemampuan memimpin masyarakat dusun setempat;
  2. 2.bertempat tinggal di dusun setempat;
(5)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
1. a.bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana Teknis dilengkapi dengan:
  1. 1.ijazah atau sertifikat pendidikan komputer;
  2. 2.surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjadi Perangkat Desa;
2. b.bagi Bakal Calon Kepala Dusun dilengkapi dengan:
  1. 1.surat keterangan bertempat tinggal di dusun setempat yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
  2. 2.surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan selama menjadi Kepala Dusun.

Pasal 4

(1)Bakal Calon dan isteri/suami Bakal Calon dilarang mempunyai hubungan kekeluargaan derajat pertama dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tim Pelaksana dan/ atau Tim Seleksi.
(2)Bakal Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digugurkan pencalonannya oleh Tim Pelaksana. 7

Pasal 5

(1)Bakal Calon atau Calon dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud atau dalih apapun, untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
(2)Bakal Calon atau Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digugurkan pencalonannya oleh Tim Pelaksana.

Pasal 6

(1)Bakal Calon atau Calon yang terbukti memalsukan persyaratan administratif mengenai dirinya, digugurkan pencalonannya oleh Tim Pelaksana.
(2)Dalam hal pemalsuan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui setelah Calon dilantik, maka yang bersangkutan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai rencana pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Camat harus menyampaikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya konsultasi dari Kepala Desa.

Pasal 8

(1)Paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Desa mengadakan rapat koordinasi bersama BPD untuk merencanakan pengisianPerangkat Desa.
(2)Materi Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain rencana pembentukan Tim Pelaksana, Biaya serta agenda pelaksanaan pengisianPerangkat Desa. 8

Pasal 9

(1)Paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa harus sudah menetapkan pembentukan Tim Pelaksana.
(2)Pembentukan dan penetapan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Rapat Desa yang dihadiri oleh Camat, BPD, Perangkat Desa unsur pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
(3)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, tidak termasuk Kepala Desa dan Ketua BPD.
(4)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau Isteri/ Suami Bakal Calon.
(5)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil terdiri dari Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
(6)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang :
1. a.mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa;
2. b.menyusun tata tertib, jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang disahkan Kepala Desa;
3. c.melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;
4. d.melaksanakan penjaringan Bakal Calon dengan meneliti persyaratan administrasi;
5. e.menetapkan Calon yang berhak mengikuti penyaringan;
6. f.membentuk Tim Seleksi;
7. g.menetapkan nilai bobot pendidikan dan pengabdian;
8. h.mengumumkan hasil seleksi dan hasil nilai bobot pendidikan dan pengabdian;
9. i.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa;
(7)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(8)Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 9

Pasal 10

(1)Tim Pelaksana harus segera mengadakan rapat untuk membentuk Tim Seleksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuk.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 orang yang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat dari unsur tenaga pendidik atau tenaga kependidikan di desa setempat.
(4)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau Isteri/ Suami Bakal Calon .
(5)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan seleksi tertulis;
2. b.menyiapkan bahan seleksi kemampuan teknis dan/ atau kemampuan mengoperasikan komputer;
3. c.melaksanakan penyaringan Calon melalui seleksi tertulis, seleksi kemampuan teknis dan/ atau seleksi kemampuan mengoperasikan komputer;
4. d.menetapkan peringkat nilai dari hasil seleksi tertulis, seleksi kemampuan teknis dan/ atau seleksi kemampuan mengoperasikan komputer ditambah nilai bobot pendidikan, bobot pengabdian yang dituangkan dalam berita acara;
5. e.melaporkan peringkat nilai yang telah ditetapkan kepada Tim Pelaksana.
(6)Dalam melakukan seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Seleksi dapat menjalin kerjasama dengan instansi terkait, lembaga pendidikan atau lembaga lainnya yang berkompeten.
(7)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana.
(8)Pembentukan, Susunan Keanggotaan, tugas dan pembiayaan Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Tim Pelaksana.

Pasal 11

(1)Tim Pelaksana dan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, tidak boleh mencalonkan diri sebagai Bakal Calon. 10
(2)Dalam hal anggota Tim pelaksana terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengganti keanggotaan yang bersangkutan dengan mencabut Keputusan Pembentukan Tim dan menerbitkan Keputusan baru.
(3)Dalam hal anggota Tim Seleksi terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana mengganti keanggotaan yang bersangkutan dengan mencabut Keputusan Pembentukan Tim dan menerbitkan Keputusan baru.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERANGKAT DESA

Pasal 2

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERANGKAT DESA

Pasal 2

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022