DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Perangkat Desa Bab IV Pengisian Jabatan Perangkat Desa Bab V Pengangkatan Perangkat Desa Bab VI Pembiayaan Bab VII Masa jabatan Perangkat Desa Bab VIII Mutasi Jabatan Perangkat Desa Bab IX Larangan bagi Perangkat Desa Bab X Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab XI Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Bab XII Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Bab XIII Ketentuan Lain-Lain Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diperlukan pengaturan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah Camat di Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa di Daerah.
13.Kepala Urusan adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14.Kepala Seksi adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis. 4
15.Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di bagian wilayah kerja Pemerintah Desa.
16.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
17.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Tim Pelaksana untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa.
18.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Tim Pelaksana telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya, disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa dan menetapkan hasil seleksi administratif dan nilai bobot pengabdian Calon.
20.Tim Seleksi Calon yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Tim Pelaksana, untuk melaksanakan seleksi Calon dan menetapkan peringkat nilai hasil seleksi Calon.
21.Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi Calon.
22.Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengangkatan Perangkat Desa melalui tahapan penjaringan dan penyaringan Calon atau mutasi Perangkat Desa.
23.Mutasi Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Mutasi, adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi tugas Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
26.Tokoh Agama adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau diakui oleh masyarakat serta menjadi panutan di bidang keagamaan yang turut berperan dalam pembinaan dan pelaksanaan ajaran agama. 5
27.Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau diakui oleh masyarakat serta menjadi panutan di bidang kemasyarakatan yang turut berperan dalam pembinaan dan pengayoman masyarakat.
28.Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
29.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.mendukung kelancaran dan ketertiban proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
2. b.mewujudkan transparansi, independensi dan akuntabilitas proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

BAB III

PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Perangkat Desa meliputi:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana teknis; dan
3. c.pelaksana kewilayahan.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya. 6

BAB IV

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

(1)Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Camat mengenai kekosongan jabatan Perangkat Desa dan mengkonsultasikan rencana pengisian kekosongan jabatan tersebut paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa.
(2)Camat harus menyampaikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal diterimanya konsultasi dari Kepala Desa.
(3)Apabila Camat tidak memberikan jawaban tertulis dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dianggap menyetujui rencana pengisian Perangkat Desa.

Pasal 5

(1)Pemerintah Desa mengadakan rapat koordinasi bersama BPD untuk mempersiapkan pengisian Perangkat Desa paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa.
(2)Materi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), antara lain:
1. a.persiapan pembentukan Tim Pelaksana;
2. b.penyusunan rencana anggaran dan biaya; dan
3. c.penyusunan agenda pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.

Pasal 6

(1)Kepala Desa harus sudah menetapkan pembentukan Tim Pelaksana paling lama 18 (delapan belas) Hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa. 7
(2)Pembentukan dan penetapan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rapat Desa yang dihadiri oleh:
1. a.unsur Kecamatan;
2. b.BPD;
3. c.Perangkat Desa;
4. d.unsur pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. e.Tokoh Agama; dan
6. f.Tokoh Masyarakat.
(3)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
1. a.Perangkat Desa;
2. b.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. c.Tokoh Agama; dan
4. d.Tokoh Masyarakat.
(4)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melibatkan Kepala Desa, unsur BPD, dan perseorangan yang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau isteri/ suami Bakal Calon.
(5)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
(6)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa;
2. b.menyusun tata tertib, jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang disahkan Kepala Desa;
3. c.melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;
4. d.melaksanakan penjaringan Bakal Calon melalui seleksi administrasi;
5. e.menetapkan Calon yang berhak mengikuti penyaringan;
6. f.membentuk Tim Seleksi atau bekerjasama dengan pihak ketiga;
7. g.menetapkan nilai bobot pengabdian;
8. h.mengumumkan hasil seleksi administrasi dan nilai bobot pengabdian; dan
9. i.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa. 8
(7)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(8)Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

(1)Tim Pelaksana mengadakan rapat untuk membentuk Tim Seleksi paling lama 2 (dua) Hari setelah Tim Pelaksana ditetapkan.
(2)Dalam hal Tim Pelaksana tidak membentuk Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan seluruh tahapan seleksi Calon.

Pasal 8

(1)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.berjumlah ganjil yang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota;
2. b.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
3. c.terdiri dari unsur Perangkat Desa, tenaga pendidik, Tokoh Agama dan/ atau Tokoh Masyarakat yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas sebagai Tim Seleksi; dan
4. d.tidak melibatkan Kepala Desa, unsur BPD, dan perseorangan yang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau isteri/ suami Bakal Calon.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
1. a.menyiapkan bahan seleksi tertulis atau CAT;
2. b.menyiapkan bahan seleksi kemampuan mengoperasikan komputer dan seleksi kemampuan teknis;
3. c.melaksanakan penyaringan Calon melalui seleksi tertulis atau CAT, seleksi kemampuan mengoperasikan komputer dan seleksi kemampuan teknis;
4. d.menetapkan peringkat nilai dari hasil seleksi tertulis atau CAT, seleksi kemampuan mengoperasikan komputer dan seleksi kemampuan teknis yang dituangkan dalam berita acara; dan
5. e.melaporkan peringkat nilai yang telah ditetapkan kepada Tim Pelaksana. 9
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, huruf b dan/ atau huruf c, Tim Seleksi dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana.
(5)Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Seleksi ditetapkan dengan keputusan Tim Pelaksana.

Pasal 9

(1)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)harus memenuhi ketentuan:
1. a.profesional dan ahli serta berpengalaman dalam seleksi pegawai;
2. b.berupa lembaga pendidikan atau lembaga lainnya yang berkompeten; dan
3. c.tidak melibatkan Kepala Desa, unsur BPD, Bakal Calon, dan perseorangan yang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau isteri/ suami Bakal Calon.
(2)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)harus memenuhi ketentuan:
1. a.berupa lembaga pendidikan atau lembaga lainnya yang berkompeten; dan
2. b.tidak melibatkan Kepala Desa, unsur BPD, Bakal Calon, dan perseorangan yang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau isteri/ suami Bakal Calon.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan seleksi Calon oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Dalam hal anggota Tim Pelaksana terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Kepala Desa mengganti keanggotaan yang bersangkutan dengan mencabut keputusan pembentukan Tim Pelaksana dan menerbitkan keputusan baru.
(2)Dalam hal anggota Tim Seleksi terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, Tim Pelaksana mengganti keanggotaan yang bersangkutan dengan mencabut keputusan pembentukan Tim Seleksi dan menerbitkan keputusan baru. 10

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018