DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Perangkat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang mengatur administrasi kependudukan, maka nomenklatur dan struktur organisasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi kependudukan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO. Pasal I Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 5 dan angka 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, merupakan Dinas Daerah Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 6.Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan; 4
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. 10.Dinas Perhubungan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
12. 12.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
13. 13.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Daerah Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 5 Januari 2017 BUPATI PURWOREJO, ttd AGUS BASTIAN Diundangkan di Purworejo pada tanggal 19 Januari 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO INSPEKTUR, ttd R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 1/2017 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO I. UMUM Dalam upaya menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Sejalan dengan perkembangan keadaan dan dengan adanya arahan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya mengenai nomenklatur dan struktur organisasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan, maka nomenklatur dan struktur organisasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi kependudukan. Sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten/kota wajib dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan membentuk instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah. 7 Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo perlu diubah dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 1

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…