DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1 Seri D Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah dan diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4
9.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
11.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 14a. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unit organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
15.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. dan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
16.Tipe A adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
17.Tipe B adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
18.Tipe C adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
19.Intensitas Sedang adalah susunan organisasi Perangkat Daerah dengan skor hasil perhitungan intensitas Urusan Pemerintahan 601 sampai dengan 800.
2.Ketentuan huruf c dan huruf e Pasal 2 diubah dan ditambah angka 4, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Daerah Tipe A; 5
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, merupakan Dinas Daerah Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 6.Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. 10.Dinas Perhubungan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 6
12. 12.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
13. 13.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Daerah Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Badan Daerah Intensitas Sedang, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. 7
5. 3.Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA dan di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

Pasal 4A

(1)Pada Dinas Kesehatan dibentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus berupa rumah sakit Daerah.
(2)Rumah sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan.

3.Ketentuan huruf b Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdapat UPT Dinas di Bidang:

a.berupa satuan pendidikan Daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal;
b.kesehatan, berupa pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
1. 4.Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 8

5.Pasal 13 huruf a dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Dearah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17 Seri D Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur:

a.Dihapus.
b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI PURWOREJO, ttd AGUS BASTIAN Diundangkan di Purworejo pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, ttd SAID ROMADHON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020 NOMOR 14 SERI D NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 14-388/2020 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pedoman bahwa pembentukan Perangkat Daerah harus didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di masing-masing Daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga diatur bahwa pembentukan perangkat daerah harus berlandaskan pada asas efisiensi dan efektivitas. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan berlakunya:
a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
c.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 10 maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu diubah kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Beberapa perubahan yang perlu dilakukan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
a.mengubah nomenklatur Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah;
b.melakukan penguatan kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menetapkan status Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Badan Daerah; dan
c.menetapkan kedudukan Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus. Berdasarkan pertimbangan dan landasan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu segera mengubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 14

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4A

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4A

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019