DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purworejo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : lalu lintas

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; c, bahwa untuk mernberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 huruf d, Pasal 47, dan Pasal 52 Peraturan Pcmerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur Analis Darnpak Lalu Lintas;

b.bahwa sctiap kegiatan dan/ atau usaha khususuya kegiatan pengcmbangan kawasan dalam proses pembangunan, sangat berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat berupa gangguan keamanan, kcselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, oleh karcna itu diperlukan analisis dampak lalu lintas yang wajib dilakukan oleh setiap pemrakarsa kegiatan dan/ atau usaha untuk mencegah terjadinya dampak tersebut; Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak untuk mcmperoleh kcamanan, keselamatan, kctertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan; BUPATI PURWOREJO, U.t;NUAN 1-<AHMAT'l'UHAN YANU MAHA !!;SA ANALISISDAMPAKLALULINTAS TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 11 TAHUN 2014 BUPATI PURWOREJO PROVllfSI JAWA TENGAH [SALINAN] 2 Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan: I . Oaerah adalah K.abupaten Purworejo.
1. 2.Pcmcrintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Oaerah.
2. 3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. 4.Satuan Kcrja Perangkat Oaerah yang sclanjutnya disingkat SK.PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mcmpunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pcrhubungan.
4. 5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SK.PD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan Iungsi menangani urusan perhubungan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dcngan Persetujuan Bersarna DEWANPERWAKJLANRAKYAT DAERAHKABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nornor ·13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana t.elah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua A.tas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); I . 3
6.Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya dapat discbut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen basil analisis dampak lalu lintas.
7.Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
8.Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
9.Kegiatan dan/atau Usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pcmanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
10.Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kcndaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selnma jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha. I 1. Tarikan Lalu Lintas adalab sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/ atau menuju kawasan tertentu.
12.Keamanan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
13.Keselamatan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terhindamya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleb manusia, kendaran, jalan, dan/ atau lingkungan.
14.Ketertiban Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
15.Kelancaran Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 16.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecualijalan rel dan jalan kabel.
17.Dokumen Andalalin adalah hasil studi/ kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu linui.s yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan dan dokumen analisis kinerja lalu lintas jalan.
18.Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan airkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut. 4 (I) Rencana kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.pembangunan pusat kegiatan, berupa : I. kegiatan perdagangan ;
1. 2.kcgiatan perkantoran ;
2. 3.kcgiatan industri ;
3. 4.fasilitas pcndidikan ;
4. 5.rasilitas pelayanan umum; dan / atau
5. 6.kcgiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lin tas.
b.permukiman, berupa:
1. 1.pcrumahan dan pcrmukiman;
2. 2.rumah susun dan apartemen; dan / atau
3. 3.pcrmukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

BAB I

Menet.apkan : PERA1URAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LA.LU LlNTAS.

Pasal 3

Setiap Pemrakarsa yang merencanakan kegiatan dan/ atau usaha yang akan menimbulkan gangguan kearnanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan wajib melakukan Analisis Dampak Latu Lintas yang d.ituangkan dalam Dokumen Andalalin.

Pasal 2

BAB 11 KEWA.JlBAN PENYUSUNANDOKUMEN ANDALALIN

19.Manajemen dan Rekayasa LaJu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas·. perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
20.Pcmrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha.
21.Penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang d.ilakukan olch Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dcngan bukti itu mernbuat terang tindak pidana di bidang Andalalin yang terjadi sert.a menemukan tersangkanya.
22.Penyid.ik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewcnang khusus olch undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23.Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pcnyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk mclakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 5

(2)Ketentuan mengenai isi Dokumcn Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(1)Dokumen Andalalin, paling sedikit berisi:
1. a.analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
2. b.simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
3. e.rckomendasi dan rcneana implementasi penanganan dampak;
4. d.tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemrakarsa dalam penanganan dampak;
5. e.rencana pemantauan dan evaluasi; dan
6. f.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikemba.ngkan.

Pasal 5

ISi DOKUMEN ANDALALIN BABIV

(1)Dokumen Andalalin disusun setelah pemrakarsa mendapal.kan syarat zoning/ keterangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan sebelu.mmengajukan pennohonan lzin Mendirikan Bangunan.
(2)Dokumen Andalalin disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata eara penyusunan Dokumen Andalalin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

BAB 111 PENYUSUNAN DOKUMEN ANDAlALIN

(2)Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
1. c.infrastruktur, berupa:
  1. 1.pelabuhan;
  2. 2.bandar udara;
  3. 3.terminal;
  4. 4.stasiun kereta api;
  5. 5.pool kendaraan;
  6. 6.fasilitas parkir untuk umum; dan / atau
  7. 7.infrastruktur lainnya yang terkait dengan lalu lintas dan trasportasi. 6
(1)Dalam hal hasil penilaian Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin menyatakan Dokumen Andalalin yang disampaikan telah memenuhi syarat, Bupati memberikan perserujuan Dokumen Andalalin dan meminta kepada Pemrakarsa untuk membuat dan menandatangani Surat Pemyataan Kesanggupan melak:sanakan semua kewajiban yang tcrcantum dalam Dolrumen Andalalin.

Pasal 9

(4)Susunan keanggot.aan dan rugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Kcputusan Bupati.
(3)Tim sebagaimana diroaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menilai Dokumen Andalalin dan melaksanakan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan Dokumen Andalalin.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya melibatkan unsur SKPD, unsur satuan kerja/ unit kerja yang membidangi pembinaan jalan dan unsur Kepolisian Negara
(1)Untuk melaksana.kan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin.

Pasal 8

Bagian Kedua Penilaian Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemrakarsa harus menyampaikan Dokumen Andalalin kepada Bupati melalui SKPD guna mendapatkan penilaian.

Pasal 7

(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pernberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD.
(1)Dokumen Andalalin harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 6

(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
(1)Pengawasan tcrhadap pelaksanaan Dokumen Andalalin dilakukan melalui mckanisme pclaporan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11

(2)Apabila persyaratan Dokumen Andalalin belum lengkap dan/ atau belum benar, SKPD mengembalikan Dokumen Andalalin kepada Pemrakarsa dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak diserahkannya Dokumen Andalalin kepada SKPD.
(1)Bupati memberikan persetujuan Dokumen AndaJalin dalam jangka waktu paling lama 60 (Enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Dokumen Andalalin yang telah rnemenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

b.bahwa sctiap kegiatan dan/ atau usaha khususuya kegiatan pengcmbangan kawasan dalam proses pembangunan, sangat berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat berupa gangguan keamanan, kcselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, oleh karcna itu diperlukan analisis dampak lalu lintas yang wajib dilakukan oleh setiap pemrakarsa kegiatan dan/ atau usaha untuk mencegah terjadinya dampak tersebut; Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak untuk mcmperoleh kcamanan, keselamatan, kctertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan; BUPATI PURWOREJO, U.t;NUAN 1-<AHMAT'l'UHAN YANU MAHA !!;SA ANALISISDAMPAKLALULINTAS TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 11 TAHUN 2014 BUPATI PURWOREJO PROVllfSI JAWA TENGAH [SALINAN] 2 Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan: I . Oaerah adalah K.abupaten Purworejo.
1. 2.Pcmcrintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Oaerah.
2. 3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. 4.Satuan Kcrja Perangkat Oaerah yang sclanjutnya disingkat SK.PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mcmpunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pcrhubungan.
4. 5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SK.PD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan Iungsi menangani urusan perhubungan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dcngan Persetujuan Bersarna DEWANPERWAKJLANRAKYAT DAERAHKABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nornor ·13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana t.elah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua A.tas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); I . 3
6.Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya dapat discbut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen basil analisis dampak lalu lintas.
7.Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
8.Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
9.Kegiatan dan/atau Usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pcmanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
10.Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kcndaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selnma jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha. I 1. Tarikan Lalu Lintas adalab sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/ atau menuju kawasan tertentu.
12.Keamanan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
13.Keselamatan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terhindamya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleb manusia, kendaran, jalan, dan/ atau lingkungan.
14.Ketertiban Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
15.Kelancaran Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 16.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecualijalan rel dan jalan kabel.
17.Dokumen Andalalin adalah hasil studi/ kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu linui.s yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan dan dokumen analisis kinerja lalu lintas jalan.
18.Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan airkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut. 4 (I) Rencana kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.pembangunan pusat kegiatan, berupa : I. kegiatan perdagangan ;
1. 2.kcgiatan perkantoran ;
2. 3.kcgiatan industri ;
3. 4.fasilitas pcndidikan ;
4. 5.rasilitas pelayanan umum; dan / atau
5. 6.kcgiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lin tas.
b.permukiman, berupa:
1. 1.pcrumahan dan pcrmukiman;
2. 2.rumah susun dan apartemen; dan / atau
3. 3.pcrmukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

BAB I

Menet.apkan : PERA1URAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LA.LU LlNTAS.

Pasal 3

Pasal 2

BAB 11 KEWA.JlBAN PENYUSUNANDOKUMEN ANDALALIN

19.Manajemen dan Rekayasa LaJu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas·. perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
20.Pcmrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha.
21.Penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang d.ilakukan olch Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dcngan bukti itu mernbuat terang tindak pidana di bidang Andalalin yang terjadi sert.a menemukan tersangkanya.
22.Penyid.ik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewcnang khusus olch undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23.Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pcnyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk mclakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 5

(2)Ketentuan mengenai isi Dokumcn Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(1)Dokumen Andalalin, paling sedikit berisi:
1. a.analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
2. b.simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
3. e.rckomendasi dan rcneana implementasi penanganan dampak;
4. d.tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemrakarsa dalam penanganan dampak;
5. e.rencana pemantauan dan evaluasi; dan
6. f.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikemba.ngkan.

Pasal 5

ISi DOKUMEN ANDALALIN BABIV

(1)Dokumen Andalalin disusun setelah pemrakarsa mendapal.kan syarat zoning/ keterangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan sebelu.mmengajukan pennohonan lzin Mendirikan Bangunan.
(2)Dokumen Andalalin disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata eara penyusunan Dokumen Andalalin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

BAB 111 PENYUSUNAN DOKUMEN ANDAlALIN

(2)Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
1. c.infrastruktur, berupa:
  1. 1.pelabuhan;
  2. 2.bandar udara;
  3. 3.terminal;
  4. 4.stasiun kereta api;
  5. 5.pool kendaraan;
  6. 6.fasilitas parkir untuk umum; dan / atau
  7. 7.infrastruktur lainnya yang terkait dengan lalu lintas dan trasportasi. 6
(1)Dalam hal hasil penilaian Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin menyatakan Dokumen Andalalin yang disampaikan telah memenuhi syarat, Bupati memberikan perserujuan Dokumen Andalalin dan meminta kepada Pemrakarsa untuk membuat dan menandatangani Surat Pemyataan Kesanggupan melak:sanakan semua kewajiban yang tcrcantum dalam Dolrumen Andalalin.

Pasal 9

(4)Susunan keanggot.aan dan rugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Kcputusan Bupati.
(3)Tim sebagaimana diroaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menilai Dokumen Andalalin dan melaksanakan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan Dokumen Andalalin.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya melibatkan unsur SKPD, unsur satuan kerja/ unit kerja yang membidangi pembinaan jalan dan unsur Kepolisian Negara
(1)Untuk melaksana.kan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin.

Pasal 8

Bagian Kedua Penilaian Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemrakarsa harus menyampaikan Dokumen Andalalin kepada Bupati melalui SKPD guna mendapatkan penilaian.

Pasal 7

(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pernberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD.
(1)Dokumen Andalalin harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 6

(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
(1)Pengawasan tcrhadap pelaksanaan Dokumen Andalalin dilakukan melalui mckanisme pclaporan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11

(2)Apabila persyaratan Dokumen Andalalin belum lengkap dan/ atau belum benar, SKPD mengembalikan Dokumen Andalalin kepada Pemrakarsa dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak diserahkannya Dokumen Andalalin kepada SKPD.
(1)Bupati memberikan persetujuan Dokumen AndaJalin dalam jangka waktu paling lama 60 (Enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Dokumen Andalalin yang telah rnemenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Menet.apkan : PERA1URAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LA.LU LlNTAS.

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Menet.apkan : PERA1URAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LA.LU LlNTAS.

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2019