DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Penyertaan Modal, Modal Dasar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, khususnya untuk menambah jumlah penyertaan modal dan untuk memperpanjang jangka waktu pemenuhan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
c.bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut : 3
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/ atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6.Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah.
7.Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
10.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12.PD. BPR Bank Purworejo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo. 4
13.PD. BPR BKK Purworejo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo.
14.PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
15.PDAM Tirta Perwitasari adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo.
16.PD. Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo.
17.PD. Graha Husada Medika adalah Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo.
18.PT. Bahari Makmur Mandiri adalah Perseroan Terbatas Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo.
19.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng). adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
20.PT. PRPP Jawa Tengah adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.
21.PT. Jamkrida Jateng adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas, maksud dan tujuan;
b.Penyertaan Modal;
c.PD. BPR Bank Purworejo;
d.PD. BPR BKK Purworejo;
e.PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
f.PDAM Tirta Perwitasari;
g.PD. Aneka Usaha;
h.PD. Graha Husada Medika;
i.PT. Bahari Makmur Mandiri;
j.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng);
k.PT. PRPP Jawa Tengah;
l.PT. Jamkrida Jateng;
m.penganggaran dan realisasi penyertaan modal;
n.penatausahaan dan pertanggungjawaban;
o.sanksi. 5
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada:

a.PD. BPR Bank Purworejo;
b.PD. BPR BKK Purworejo;
c.PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
d.PDAM Tirta Perwitasari;
e.PD. Aneka Usaha;
f.PD. Graha Husada Medika;
g.PT. Bahari Makmur Mandiri;
h.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng);
i.PT. PRPP Jawa Tengah;
j.PT. Jamkrida Jateng.
1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp24.442.805.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

5.BAB VII diubah, sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Pasal 15

PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

Pasal 16

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) merupakan bagian modal dasar sebesar Rp12.950.000.000,00,- (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). 6

Pasal 17

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp2.540.000.000,00,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2023.

6.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PDAM Tirta Perwitasari merupakan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00,- (lima puluh milyar rupiah).

7.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp13.100.000.000,00,- (tiga belas milyar seratus juta rupiah).

8.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015