DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. asas, maksud dan tujuan; b. Penyertaan Modal; c. PD. BPR Bank Purworejo; d. PD. BPR BKK Purworejo; e. PD. BKK Butuh; f. PDAM Tirta Perwitasari; g. PD. Aneka Usaha; h. PD. Graha Husada Medika; i. PT. Bahari Makmur Mandiri; j. PT. BPD Jawa Tengah (Bank Jateng); k. PT. PRPP Jawa Tengah; l. PT. Jamkrida Jateng; m. penganggaran dan realisasi penyertaan modal; n. penatausahaan dan pertanggungjawaban; o. sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terjadinya perkembangan dan tingkat kebutuhan serta dalam rangka mendukung pengembangan usaha, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/ atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6.Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah.
7.Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
10.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12.PD. BPR Bank Purworejo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.
13.PD. BPR BKK Purworejo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo.
14.PD. BKK Butuh adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Butuh.
15.PDAM Tirta Perwitasari adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo.
16.PD. Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo.
17.PD. Graha Husada Medika adalah Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo.
18.PT. Bahari Makmur Mandiri adalah Perseroan Terbatas Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo;
19.PT. BPD Jawa Tengah (Bank Jateng) adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
20.PT. PRPP Jawa Tengah adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.
21.PT. Jamkrida Jateng adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional; dan
e.efisiensi.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada BUMD.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.meningkatkan kemampuan operasional BUMD;
2. b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat; dan
4. d.meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas, maksud dan tujuan;
b.Penyertaan Modal;
c.PD. BPR Bank Purworejo;
d.PD. BPR BKK Purworejo;
e.PD. BKK Butuh;
f.PDAM Tirta Perwitasari;
g.PD. Aneka Usaha;
h.PD. Graha Husada Medika;
i.PT. Bahari Makmur Mandiri;
j.PT. BPD Jawa Tengah (Bank Jateng);
k.PT. PRPP Jawa Tengah;
l.PT. Jamkrida Jateng;
m.penganggaran dan realisasi penyertaan modal;
n.penatausahaan dan pertanggungjawaban;
o.sanksi.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan modal pada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Penyertaan modal dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
(3)Penyertaan modal pada BUMD dapat berbentuk uang dan/ atau barang milik daerah.
(4)Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
(5)Penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
1. a.tanah dan/ atau bangunan;
2. b.selain tanah dan/ atau bangunan.
(6)Penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan dengan nilai uang sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(7)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada:

a.PD. BPR Bank Purworejo;
b.PD. BPR BKK Purworejo;
c.PD. BKK Butuh;
d.PDAM Tirta Perwitasari;
e.PD. Aneka Usaha;
f.PD. Graha Husada Medika;
g.PT. Bahari Makmur Mandiri;
h.PT. BPD Jawa Tengah (Bank Jateng);
i.PT. PRPP Jawa Tengah;
j.PT. Jamkrida Jateng.

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada:
1. a.BUMD milik Pemerintah Kabupaten Purworejo;
2. b.BUMD milik bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
3. c.BUMD milik bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada BUMD milik Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Modal Dasar BUMD.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada BUMD milik bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari modal dasar BUMD.
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), harus terpenuhi sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan.
(5)Apabila Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pemenuhannya dapat diperpanjang paling lama 2 (Dua) Tahun Anggaran dari batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB V

PD. BPR BANK PURWOREJO

Pasal 8

Modal Dasar pada PD. BPR Bank Purworejo sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 9

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp14.772.805.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2017