DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok:

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan I<eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5830 Tahun 2016 ternta ng Pembatalan Beberapa Ketentuan Pera turan Daerah Kabupaten Rejan g Lebong Nomor 15 Tahun 201 l tentang Pajak Hiburan, maka Perat uran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, perlu diubah untuk disesuaika n ;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubaha n Atas Peraturan Daerah Kabupa ten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 201 1 tentang Pajak Hiburan. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengku lu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 2828);
3.Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3427);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); Scanned with CamScanner / / ,
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4189);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11.Pera tu ran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Jnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor J 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik lndone,s.ia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 179);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 310); 14 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E); 2 Scanned with Cam Scanner /
16.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAIGLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan Menetapkan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 15 TAHON 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 53 Seri BJ, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2, angka 6, angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4.Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6.Badan Pengelolaan I<euangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7.Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
8.Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
9.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
10.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Scanred with CamScanner 3
11.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
12.Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerab [BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Jembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kootrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. I 3. Pajal, Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15.Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16.Penonton atau pengunjung adalab setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara., karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
17.Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
18.Nilai JuaJ Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi juau beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual bell, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
20.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. '
21.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu Jain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
22.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tabun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tabun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daetah.
24.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturao perundang-undangan perpajakan daerah.
25.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalab surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Scanned with CamScanner 4 / _,, 26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran ~ajak yang telah dil~kukan dengan menggunakan fonnulir atau telah dtlakukan dengan cara Jain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapao pajak yang menentukan besarnya j umJah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebi~an pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada paJak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk rnelakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.
32.Surat Keputusan Pernbetulan adalah surat keputusan yang mernbetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu daJam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 'l'agihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
33.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terbadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerab yang harus dimiliki setiap Wajib Pajak.
36.Pernbukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah barga peroleban dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
37.Pemeriksaan adalab serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keter~gan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif d~ profes1onal berdasarkan suatu staodar pemeriksaan untuk menguji kepatuban pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38.Pemun~tan adalah .suatu. rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obJek _dan subJek paJak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampa1 keg1atan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Scanned with Cam Scanner 5
39.Insentif pemungutan pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
40.Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirk.-us, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar dan holing;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness centery; dan
10. j.pertandingan olabraga.
(3)Dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a . hiburan dalam rangka pemikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan;
1. b.hiburan dalam rangka kegiatan sosial, kegiatan Pemerintah Daerab dan kegiatan tanpa dipungut bayaran lainnya.
  1. 3.Ketentuan hurufi Pasal 6 diubab, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

a.tontonan film, ditetapkan Pajak sebesar 20%;
b.pagelaran busana, ditetapkan Pajak sebesar 15%;
c.pagelaran musik, ditetapkan Pajak sebesar 20%;
d.pagelaran kesenian rakyat/tradisional dan tari, ditetapkan Pajak sebesar 10%;
e.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, ditetapkan Pajak sebesar 15%;
f.pameran, ditetapkan Pajak sebesar 20%;
g.diskotik, karaoke, klab malarn, dan sejenisnya, ditetapkan Pajak sebesar 30%;
h.sirkus, akrobat, dan sulap, ditetapkan Pajak sebesar 15%;
i.permainan bilyar dan boling, ditetapkan Pajak sebesar 20%; j . pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, ditetapkan Pajak sebesar 30%;
k.pan ti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebu garan (fitness centerj, ditetapkan Pajak sebesar 25%;
1. 1.pertandingan olahraga, ditetapkan Pajak sebesar 15%. Scanned with Cam Scanner 6 ,. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Bupati menunjuk Dinas Pariwisata sebagai pengelola Pajak Hiburan.
(2)Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (I), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perubahan Dinas pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 42 dihapus. Pasalll Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Ditetapkan di Curup 1 Pada tangga) / oklooer 2019 Diundangkan di C'f:J: Pada tanggal / k r 20 I 9 SDAERAH ANGLEBONG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR /'(2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINS! BENGKULU : ( 2 / 5//20/<J) Scanned with CamScanner 7

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan I<eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5830 Tahun 2016 ternta ng Pembatalan Beberapa Ketentuan Pera turan Daerah Kabupaten Rejan g Lebong Nomor 15 Tahun 201 l tentang Pajak Hiburan, maka Perat uran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, perlu diubah untuk disesuaika n ;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengku lu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 2828);
3.Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3427);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); Scanned with CamScanner / / ,
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4189);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11.Pera tu ran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Jnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor J 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik lndone,s.ia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 179);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 310); 14 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E); 2 Scanned with Cam Scanner /
16.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAIGLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan Menetapkan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 15 TAHON 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 53 Seri BJ, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2, angka 6, angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4.Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6.Badan Pengelolaan I<euangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7.Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
8.Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
9.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
10.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Scanred with CamScanner 3
11.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
12.Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerab [BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Jembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kootrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. I 3. Pajal, Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15.Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16.Penonton atau pengunjung adalab setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara., karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
17.Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
18.Nilai JuaJ Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi juau beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual bell, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
20.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. '
21.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu Jain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
22.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tabun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tabun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daetah.
24.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturao perundang-undangan perpajakan daerah.
25.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalab surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Scanned with CamScanner 4 / _,, 26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran ~ajak yang telah dil~kukan dengan menggunakan fonnulir atau telah dtlakukan dengan cara Jain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapao pajak yang menentukan besarnya j umJah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebi~an pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada paJak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk rnelakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.
32.Surat Keputusan Pernbetulan adalah surat keputusan yang mernbetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu daJam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 'l'agihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
33.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terbadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerab yang harus dimiliki setiap Wajib Pajak.
36.Pernbukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah barga peroleban dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
37.Pemeriksaan adalab serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keter~gan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif d~ profes1onal berdasarkan suatu staodar pemeriksaan untuk menguji kepatuban pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38.Pemun~tan adalah .suatu. rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obJek _dan subJek paJak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampa1 keg1atan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Scanned with Cam Scanner 5
39.Insentif pemungutan pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
40.Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirk.-us, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar dan holing;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness centery; dan
10. j.pertandingan olabraga.
(3)Dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a . hiburan dalam rangka pemikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan;
1. b.hiburan dalam rangka kegiatan sosial, kegiatan Pemerintah Daerab dan kegiatan tanpa dipungut bayaran lainnya.
  1. 3.Ketentuan hurufi Pasal 6 diubab, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

a.tontonan film, ditetapkan Pajak sebesar 20%;
b.pagelaran busana, ditetapkan Pajak sebesar 15%;
c.pagelaran musik, ditetapkan Pajak sebesar 20%;
d.pagelaran kesenian rakyat/tradisional dan tari, ditetapkan Pajak sebesar 10%;
e.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, ditetapkan Pajak sebesar 15%;
f.pameran, ditetapkan Pajak sebesar 20%;
g.diskotik, karaoke, klab malarn, dan sejenisnya, ditetapkan Pajak sebesar 30%;
h.sirkus, akrobat, dan sulap, ditetapkan Pajak sebesar 15%;
i.permainan bilyar dan boling, ditetapkan Pajak sebesar 20%; j . pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, ditetapkan Pajak sebesar 30%;
k.pan ti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebu garan (fitness centerj, ditetapkan Pajak sebesar 25%;
1. 1.pertandingan olahraga, ditetapkan Pajak sebesar 15%. Scanned with Cam Scanner 6 ,. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Bupati menunjuk Dinas Pariwisata sebagai pengelola Pajak Hiburan.
(2)Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (I), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perubahan Dinas pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 42 dihapus. Pasalll Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Ditetapkan di Curup 1 Pada tangga) / oklooer 2019 Diundangkan di C'f:J: Pada tanggal / k r 20 I 9 SDAERAH ANGLEBONG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR /'(2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINS! BENGKULU : ( 2 / 5//20/<J) Scanned with CamScanner 7