DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 210

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

regulasi_utama

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur visi misi, tujuan, maksud dan arah kebijakan keolahragaan Kabupaten Rejang Lebong

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaran keolahragaan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 3
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
15.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8.Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong.
9.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong. 4
10.Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
11.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.
12.Komite Olahraga adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rejang Lebong.
13.Organisasi Olahraga Pelajar adalah Badan Pembina Olahraga Pelajar (BAPOPSI) Kabupaten Rejang Lebong.
14.Organisasi Olahraga Rekreasi adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat (FORMI) Kabupaten Rejang Lebong.
15.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
16.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
17.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
18.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
19.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
20.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
21.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
22.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
23.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
24.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
25.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
26.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
27.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
28.Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
29.Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
30.Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas atau Berkebutuhan Khusus atau Penyandang Cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
31.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. 5
32.Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
33.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
34.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
35.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
36.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (World Anti Doping Agency).
37.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat Daerah.
39.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (single event).
40.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
41.Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
42.Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
43.Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
44.Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
45.Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
46.Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
47.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTek keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
48.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
49.Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga. 6

BAB II

VISI, MISI, MAKSUD, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

(1)Visi penyelenggaraan keolahragaan adalah terwujudnya masyarakat Rejang Lebong yang menggemari olahraga dengan suasana kebatinan berakhlak mulia sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, menuju masyarakat sehat, sejahtera, religius dan kaya prestasi.
(2)Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka misi penyelenggaraan keolahragaan adalah:
1. a.mewujudkan sistem tata kelola keolahragaan yang terpadu, efisien, dan akuntabel serta berwawasan industri dan/atau kewirausahaan;
2. b.menjadikan olahraga sebagai gerakan budaya yang berintikan pada kebiasaan hidup aktif dan sehat;
3. c.merealisasikan pembinaan dan pengembangan olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
4. d.menjadikan olahraga sebagai instrumen strategis bagi pembangunan karakter, ekonomi, dan kesejahteraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
b.meningkatkan prestasi;
c.meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d.menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
e.menumbuhkan jiwa sportif;
f.meningkatkan disiplin;
g.mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
h.memperkukuh ketahanan nasional;
i.mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
j.menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
k.memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
l.meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
m.memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 5

(1)Kebijakan penyelenggaraan keolahragaan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan nasional.
(2)Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada (1) arah kebijakan penyelenggaraan keolahragaan meliputi: 7
1. a.penguatan budaya hidup aktif, sehat, bugar, dan produktif dengan pengarusutamaan gender;
2. b.penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga;
3. c.penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dan
4. d.penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan meliputi:

a.hak dan kewajiban;
b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
c.pengelolaan keolahragaan;
d.pelaku olahraga;
e.penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga;
f.prasarana dan sarana olahraga;
g.pengembangan IPTek keolahragaan;
h.pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
i.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
j.penerapan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
k.pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
l.pemberian penghargaan;
m.koordinasi dan pengawasan keolahragaan; dan
n.peran serta masyarakat.

Pasal 7

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi :

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
b.nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
c.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
d.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
e.pembudayaan dan keterbukaan;
f.pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
g.pemberdayaan peran serta masyarakat;
h.keselamatan dan keamanan;
i.keutuhan jasmani dan rohani;
j.visioner;
k.profesional;
l.kreatif;
m.produktif;
n.taat azas;
o.responsive; dan
p.akuntabel. 8

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap warga negara di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

a.melakukan kegiatan olahraga;
b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
e.menjadi pelaku olahraga;
f.mengembangkan industri olahraga;
g.menggunakan sarana dan prasarana olahraga; dan
h.hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Pasal 9

Setiap warga negara di Daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Pasal 10

Pelaku olahraga berhak:

a.meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
b.mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
c.mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
d.memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional.

Isi peraturan

Teks210PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007