DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dimuat tentang ketentuan umum, asas Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, maksud dan tujuan Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, penggolongan minuman beralkohol, penjualan minuman beralkohol, perizinan penjualan minuman beralkohol, peniyimpanan, larangan, pengendalian dan pengawasan, pembinaan, pelaporan, peran serta masyarakat, penyitaan dan pemusnahan, sanksi administrasi atas Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembatasan peredaran minuman beralkohol di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 ); 2
3.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang- Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402 ); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 13 Seri C);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7.Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
9.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.
10.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau sekumpulan orang atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11.Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 5
12.Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara
13.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
15.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
17.Hotel, Restoran, Bar termasuk Pub dan Klab Malam atau sejenisnya adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
18.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
19.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol.
20.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
21.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai, menata, membatasi, melarang dan/atau mengarahkan agar peredaran dan penjualan minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
22.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, memantau, melaporkan, mengevaluasi dan/atau menganalisa data dan keterangan lainnya terhadap segala bentuk peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
23.Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat yang diijinkan menjual minuman beralkohol berdasarkan ketentuan Perundang- Undangan.
24.Penjualan minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menjual minuman beralkohol, termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan memperoleh imbalan.
25.Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat. 6

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan dengan memperhatikan asas :

a.manfaat, yang mengandung pengertian bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat;
b.keadilan, yang mengandung pengertian bahwa partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
c.keseimbangan, yang mengandung pengertian bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual;
d.keamanan dan keselamatan, yang mengandung pengertian bahwa untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada masyarakat; dan
e.kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa masyarakat mentaati hukum dan memperoleh keadilan serta menjamin kepastian hukum.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
1. a.memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
2. b.menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
3. c.menciptakan sinergitas antar SKPD dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah; dan
4. d.memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

BAB IV

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

(1)Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
1. a.minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus); 7
2. b.minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus); dan
3. c.minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).
(2)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
(3)Minuman beralkohol yang dapat beredar di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis atau produk minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

(1)Penjualan minuman beralkohol secara langsung untuk diminum di tempat hanya dapat dijual pada :
1. a.Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
2. b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Jenis minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya untuk minuman beralkohol Golongan A.

Pasal 6

Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada:

a.supermarket dan hypermarket; dan
b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
(2)Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
(3)Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga. 8

Pasal 8

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

BAB VI

PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

Jenis perizinan penjualan minuman beralkohol, terdiri atas:

a.SIUP-MB;
b.SKPL-A; dan
c.SKP-A.

Pasal 10

(1)Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, wajib memiliki SIUP-MB.
(2)Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A.
(3)Penjual Langsung yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013