DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yaitu tentang ketentuan umum, jenis lelang, penanggung jawab teknis pelaksanaan, penggunaan jasa dan besarnya tarif retribusi.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua ates Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Ta 1.un 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

b.bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan perlu disempumakan sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat nelayan;
a.bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabu paten Rembang sebagai u paya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir, perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; Menimbang:
1. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rem ban g Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
2. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
4. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. 8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 1entang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahar: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahi n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 118, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Unc.ang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan a·:as Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5073);
8. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049};
9. 3.Bupati adalah Bupati Rembang.
10. 2.Pemerintah Daerah adalah Buoati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara perr..erintahan daerah. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
11. 1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 angka Sa diubah dan angka Sb dihapus, diantara angka 14 dan angka 15 d'isis ipkan 2 (dua) angka yakni angka 14a dan angka 14b, sehirigga Pasal 1 berbunyi se bagai beriku t : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupa.ten Rembang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ren bang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 120) diubah sebagai berikut : Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBIHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN Menetapkan: MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATK~ REMBANG dan BUPATI REMBANG
14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tah.m 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Rembarg Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 120); 1 4a. P~lel~g~ sistem terbuka adalah pelelangan yang penawarannya difasilitasi oleh TPI dengan pemenang le langnya ditetapkan berdasarkan pada harga penawaran tertinggi 14b. Pelelangan sistem tertutup adalah penetapan hai ganya melalui proses tawar menawar secara langsung antara nelayan dan bakul.
15.Sumber daya ikan adalah potensi semuajenis ikan. 14. Tempat Pe1e1angan lkan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di TPI dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang. 13. Ikan adalah segala jenis yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 12. Koperasi Nelayan adalah Koperasi yang bergeral: dibidang perikanan tangkap. 11. Bakul adalah peserta lelang yang menjadi pemer ang lelang di tempat pelelangan ikan. 10. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya, baik sebagian maupun seluruhnya, didasarkan atas basil penangkapan ikan di laut. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun y mg tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik (BUMN): atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana, persekutuan, perk umpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organis asi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 7. dihapus Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Fegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fembang. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanju~ya disebut Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pe rikanan Kabupaten Rem bang. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan lkan yang selanjutnya disebut UPT-TPI adalah unsur teknis dinas yang melaksanakan tugas pengelolaan pelelangan ikan. 6. Sb. Sa. 5. 4.

(1)Hasil penangkapan ikan di laut wajib dijual secara lelang serta dicatatkan pada petugas Dinlutkan di TPI dan pos-pos penjualan ikan yang ada di Kabupaten Rembang.
(2)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdi i dari lelang terbuka dan lelang tertutup.

Pasal 5

2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
25.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ a tau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi.
23.Kedaluwarsa adalah suatu keadaan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ a tau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menenti kan besaran pokok retribusi.
20.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas TPI.
19.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18.Retribusi TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
17.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.
16.Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, ter.nasuk proses yang terintegrasi alam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakkan dari peraturan p erundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsi,ngan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

(2)Besaran tariff retribusi TPI ditetapkan sebagai berikut: ~~~~~~~~~ NO. Jenis Layanan Tarif I

1.Pelayanan penyediaan Retribusi dengan system pelelangan fasilitas TPI denga system terbuka dikenakan tariff sebesar pelelangan terbuka 2,55°/o dari ni ai lelang dengan ketentuan sebaga· berikut:
1.Tarif retribusi dikenakan kepada Nelayan sebesar = 1,15% x nilai lelang ikan.
2.Tarif retribusi dikenakan kepada bakul ikan se oesar = l ,40o/o x nilai lelang ikan ( 1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI dikenak an retribusi sebesar 2,55 % (dua koma lima puluh lima persen) bagi TP: yang melaksanakan lelang terbuka.

Pasal 14

5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

(2)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai lelang dan/atau volume produksi ikan yang dilelang di TPI. ( 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di TPI.

Pasal 12

4.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

(6)Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka di kenakan sanksi administratif berupa stop lelang dan harus menyelesaikan pembayaran lelang ikan yang belum terbayar.
(5)Pembayaran lelang ikan dilaksanakan di UPT-TPIs.ecara tunai.
(4)Pemenang lelang ikan ditentukan oleh penawaran vang tertinggi.
(3)Dihapus.
(2)Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud oada ayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ( 1) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Kepala UPT-TPI.

Pasal 6

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi set agai berikut:

(4)Pos-pos penjualan ikan sebagaimana dimaksud c alam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Dihapus LEMBARANDAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVTNSI JAWA TENGAH: (10/2018) SUBAKTI Diundangkan di Rembang pada tanggal .24 ell :Z.Olt3 SEKRETARIS DAERAH nREMBANG, BUPATI REMBANG, Ditetapkan di Rembang pada tanggal ..24 Q,t /. so, 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng .indangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rem bang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Pasal JI
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. ( 1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 1 ahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Pasal 14a

6.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) PE.Sal yakni Pasal 14a sehingga berbunyi sebagai berikut: penyediaan Retribusi dengan sistem pelelangan TPI dengan I tertutup dikenaka a tariff berdasarkan pelelangan volume/beratikan vang dilelang dengan I ketentuan sebagai berikut:
1.Tarif retribusi dikenakan kepada I nelayan sebesar = Rp 400,-setiap 25 I kg ikan yang d .lelang di TPI I
2.Tarif retribusi dikenakan kepada bakul ikan sebesar = Rp 300,- setiap 25 kg ikan yang diperoleh j dari lelang di 1PI · Pelayanan fasilitas system tertutup. I, ( I

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…