DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan , mengenai khususnya tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat nelayan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 3 Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan angka 5b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 5
5.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 5a. UPT – PPUP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Kabupaten Rembang. 5b. Administrator TPI adalah Pegawai Negeri Sipil Dinlutkan yang ditugaskan untuk memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
6.Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang.
7.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya, baik sebagian maupun seluruhnya, didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
10.Bakul adalah peserta lelang yang menjadi pemenang lelang di tempat pelelangan ikan.
11.Koperasi Nelayan adalah Koperasi yang bergerak dibidang perikanan tangkap.
12.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13.Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
14.Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di TPI dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
15.Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
16.Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi alam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakkan hukum dari peraturan perundang- undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 6
17.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.
18.Retribusi TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
19.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas TPI.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
23.Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
24.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
25.Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Dalam rangka pendataan sumber daya ikan di laut, maka hasil penangkapan ikan dilaut wajib didaratkan dan dijual secara lelang serta dicatatkan pada petugas Dinlutkan di TPI.
(2)Semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan yang digunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya serta sebagai bahan penelitian.
(3)Dihapus. 7

3.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5a sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5a Penanggungjawab pengelolaan TPI adalah Kepala Dinlutkan.
4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Kepala UPT- PPUP Dinlutkan.
(2)Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Proses pelelangan ikan dilaksanakan oleh administrator TPI dibantu oleh Koperasi nelayan.
(4)Pemenang lelang ikan ditentukan oleh penawaran yang tertinggi.
(5)Pembayaran lelang ikan dilaksanakan di TPI secara tunai.
(6)Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka di kenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari nilai lelang.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI dikenakan retribusi sebesar 2,85 % (dua koma delapan puluh lima persen) dari nilai- nilai lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 1,45% (Satu koma empat puluh lima persen) dan bakul selaku pembeli ikan sebesar 1,40 % (satu koma empat puluh persen).

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Retribusi terutang dipungut di tempat obyek retribusi berada.
(2)Administrator TPI Dinlutkan dapat ditunjuk sebagai wajib pungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati. 8
(3)Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah koordinator pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) tidak membebaskan diri dari sanksi pidana. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal Plt.BUPATI REMBANG WAKIL BUPATI ttd H. ABDUL HAFIDZ Diundangkan di Rembang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG ttd HAMZAH FATONI BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 318/2014) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN I UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Nelayan dan Bakul Ikan perlu penggalangan dana melalui iuran Nelayan dan Bakul dalam bentuk saving bakul dan saving nelayan. Untuk kesejahteraan bakul tersebut maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Salah satu perubahan tersebut adalah mengenai penurunan tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang semula 3,5% menjadi 2,85% yang dibebankan kepada Nelayan sebesar 1,45% dan bakul sebesar 1,4%. Sehingga perlu untuk saving Nelayan dan Saving Bakul yang diperoleh dari iuran semakin besar dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Bakul dan Nelayan. II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas. Pasal 5a Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dibantu oleh Koperasi Nelayan adalah koperasi nelayan dalam proses pelelangan ikan di TPI yang mempunyai tanggungjawab antara lain:

a.mendorong nelayan dan bakul untuk proses lelang di TPI;
b.ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan di TPI;
c.membantu penanganan kekurangan pembayaran lelang ikan (KPLI) di TPI;
d.membantu pembinaan dan pengawasan pada nelayan dan bakul dalam pelaksanaan lelang di TPI. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Yang dimaksud pembayaran secara tunai adalah pembayaran 10 yang dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam sejak proses pelelangan selesai. Pelaksanaan lelang ikan di TPI secara tunai dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 30

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 30

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009