DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pendirian Perseroan Milik Daerah, Ruang Lingkup Kegiatan Perseroan, Modal, Saham dan Deviden, Penyertaan Modal, Organ Perseroan, Pembubaran dan Likuidasi Perseroan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan usaha hilir oleh badan usaha milik daerah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroan adalah perseroan terbatas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
6.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
10.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan.
11.Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain.
12.Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
13.Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam Perseroan.
14.Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pendirian Perseroan dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam di kabupaten Rembang untuk meningkatkan perekonomian daerah.
(2)Pendirian Perseroan bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
2. b.menciptakan lapangan pekerjaan.

BAB III

PENDIRIAN PERSEROAN MILIK DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan dengan nama PT. Rembang Migas Energi.
(2)Pemerintah Daerah merupakan salah satu pendiri Perseroan dan menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan sebanyak 99,9%.
(3)Pemegang saham Perseroan lainnya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia PAMEKAR sebanyak 0,1%.
(4)Pelaksanaan pendirian Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 4

(1)Perseroan bergerak dalam bidang usaha minyak dan gas bumi pada kegitan hilir beserta kegiatan jasa penunjangnya dengan berpedoman pada dasar-dasar komersial yang sehat.
(2)Kegiatan usaha hilir yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, LPG dan atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
2. b.kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
3. c.kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan pada lokasi di atas dan atau di bawah permukaan tanah dan atau permukaan air untuk tujuan komersial;
4. d.kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.
(3)Dalam rangka pelaksanaan usaha hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V

MODAL, SAHAM DAN DIVIDEN

Pasal 5

(1)Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) yang terbagi atas 3000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar saham.
(2)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada saat pembentukan Perseroan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) atau setara dengan 1000 (seribu) lembar saham.
(3)Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyetorkan Rp. 999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) atau setara dengan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).
(4)Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pendiri dan pemegang saham Perseroan lainnya menyetorkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dalam bentuk setoran tunai yang setara dengan 0,1% (nol koma satu persen).
(5)Setiap perubahan jenis dan nilai nominal saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
(6)Setiap perubahan Modal Dasar dan/atau Modal disetor ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 6

Modal Perseroan yang disetor tunai oleh para pendiri dan pemegang saham, merupakan modal kerja awal Perseroan.

Pasal 7

(1)Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
(2)Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham pada Perseroan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
(2)Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.

Pasal 9

Perseroan wajib menyetor dividen sebesar 60% dari keuntungan perusahaan dan sisanya sebesar 40% diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015